BANDUNG, waspadai ndonesia.com — Pihak Bank Negara Indonesia (BNI) Wilayah 04 Jawa Barat memberikan klarifikasi terkait pemberitaan pemberhentian tenaga satuan pengamanan (satpam) yang dikaitkan dengan kebijakan batas usia produktif hingga 40 tahun.
BNI menegaskan bahwa tenaga satpam yang bertugas di lingkungan perusahaan memiliki hubungan kerja dengan Vendor sebagai perusahaan penyedia jasa pengamanan (vendor), bukan sebagai karyawan langsung BNI.
Karena itu, pengelolaan hubungan kerja, termasuk pengangkatan, penempatan, perpanjangan kontrak, hingga pemberhentian, menjadi tanggung jawab perusahaan vendor sesuai perjanjian kerja dan ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sementara itu, terkait persyaratan batas usia hingga 40 tahun, pihak BNI menjelaskan bahwa ketentuan tersebut berkaitan dengan persyaratan dalam kerja sama jasa pengamanan dengan vendor. Namun, penerapan ketentuan tersebut perlu dibedakan dari keputusan pemberhentian tenaga satpam.
BNI menegaskan bahwa pemberhentian pekerja bukan merupakan keputusan langsung pihaknya. Adapun pihak Vendor sebagai pemberi kerja perlu memastikan setiap keputusan ketenagakerjaan dilakukan sesuai aturan serta tetap memenuhi hak-hak normatif pekerja.
Klarifikasi ini diharapkan dapat meluruskan informasi yang berkembang di masyarakat. Transparansi dari pihak vendor juga diperlukan agar tenaga satpam yang terdampak memperoleh kejelasan mengenai status kontrak, dasar pemberhentian, dan hak-hak mereka sesuai ketentuan yang berlaku.
Red Ladi



































