Menakar Pernyataan Ketua DPRA Tentang Transparansi Pengadaan Barang & Jasa

WASPADA INDONESIA

- Redaksi

Jumat, 2 Februari 2024 - 15:39 WIB

50242 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ditulis oleh : Sri Radjasa Chandra, M.BA (Penulis adalah Pemerhati Aceh)

Pernyataan Ketua DPRA tentang perlunya transparasi dalam pengadaan barang dan jasa yang ditujukan kepada Pj Gubernur Aceh, sesungguhnya sebuah pernyataan saling mengingatkan diantara para pelaku yang selama ini tidak memuka akses dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa terhadap dunia usaha. Bahkan para rekanan tersandera oleh pungutan liar saat mengurus kontrak dan biaya-biaya lain saat serah terima pekerjaan. Hal tersebut terjadi karena rekanan takut dipersulit saat penarikan uang nantinya.

Menurut Nasrudin Koordinator Transparansi Tender Indonesia, sudah menjadi rahasia umum disetiap SKPA di jajaran Pemerintah Aceh, bersikap tertutup terhadap penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa, termasuk juga harus transparan untuk menjelaskan kepada public tentang proyek-proyek yang gagal diselesaikan dan perusahaan yang gagal kontrak. Kita ketahui bersama bahwa carut marut penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa diseluruh SKPA jajaran Pemerintah Aceh, merupakan pintu masuk praktek mega korupsi dan penyumbang terbesar terjadinya kemiskinan di Aceh. Terlebih kita ketahui sumber ekonomi rakyat Aceh, amat tergantung dari proyek-proyek yang didanai oleh APBA, sementara sector ekonomi rill tidak tumbuh secara signifikan.

Baca Juga :  PC - PIRA Aceh Barat Gelar Buka Puasa Bersama Dan Tausiah Ramadhan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Pernyataan Ketua DPRA tersebut, perlu mendapat apresiasi karena dengan transparansi maka kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa dapat dieliminir. Namun perlu dicatat untuk meneladani semangat transparansi, tidak cukup hanya dengan pernyataan semata, seyogyanya DPRA juga harus secara konkrit memelopori keteladanan, dengan membuktikan sikap transparansi dalam pengelolaan dana pokir TA 2024, untuk dipublikasikan di ruang public judul paket-paket pokir yang diusulkan masing-masing anggota DPRA.

Upaya transparansi pengelolaan dana pokir, dapat dijadikan tolok ukur sejauh mana pokir menyentuh hajat hidup rakyat. Mengingat pada TA 2023 pelaksanaan pokir hanya 30% yang
menyentuh kepentingan hajat hidup rakyat. Hal ini bertentangan dengan komitmen penyelenggaraan pokir itu sendiri, atau makna pokir telah berubah menjadi “Pokok-pokok yang tidak perlu dipikir”.

Baca Juga :  Dari Mako Brimob untuk Nagan Raya, Maulid Akbar Jadi Momentum Perkuat Persaudaraan

Transparansi penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa merupakan solusi untuk mengatasi kebocoran APBA, namun yang amat penting adalah penegakan hukum secara kaffah terhadap para pelaku kejahatan korupsi dan merubah mindset aparat penegak hukum di Aceh yang selama ini berupaya menjadi kontraktor, sementara kontraktor tidak mungkin jadi polisi atau jaksa. Fenomena keserakahan yang menjangkiti hampir seluruh pemangku kebijakan di Aceh, telah memicu terjadinya kejahatan korupsi sistemik.

Lebih memprihatinkan lagi, ketika para pemangku kebijakan di Aceh seakan menderita cacat etika dan moral, karena tidak merasa bersalah melihat kemiskinan akut yang terjadi Aceh. Sudah saatnya eksekutif, legislative dan yudikatif di Aceh dengan label Syariat Islam, mulai berfikir untuk bersikap “berani mundur kalau gagal”, terlebih jika melihat negara Kuba yang komunis tapi mampu menjadi nagara dengan tingkat pelayanan social terbaik di dunia, karena pendidikan dan kesehatan gratis tanpa diskriminasi.

Radjasa MBA Pemerhati Aceh.

Berita Terkait

Tak Hanya Menjaga Keamanan, Brimob Polda Aceh Hadir di Tengah Masyarakat Melalui Shalat Subuh Keliling
Bupati TRK Apresiasi Kolaborasi Sukseskan Gerakan Nagan Raya Berhaji, Tembus 2.876 Rekening Tabungan Haji
Usai Apel Siaga Bencana, Ketua RAPI Nagan Raya Jalin Silaturahmi Tanpa Batas dengan Kepala PLN ULP Jeuram
Perkuat Pengelolaan Sampah, Kementerian Lingkungan Hidup Hibahkan Enam Armada untuk Nagan Raya
Pak Bob Tegaskan BKD Bekerja Sesuai Aturan, Kasus Ketua DPRK Masuki Tahap Lanjutan
Puluhan Relawan RAPI Aceh Selatan Sambangi Abdya, Perkuat Silaturahmi Tanpa Batas di Pantai Jilbab
Ketua RAPI Nagan Raya Serahkan Baju HARLAH ke-46 kepada Kapolsek Seunagan Timur, Perkuat Sinergi dan Silaturahmi
Jaga Kekompakan dan Kesehatan, Pimpinan APH Nagan Raya Gelar Senam Bersama

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 05:25 WIB

Prof DR Sutan Nasomal : Dunia Terancam Krisis. Amerika Down Selama 2 Hari Tutup Penerbangan Serta Tutup Bank Amerika dan Banyak Negara Stok Makanan untuk 5 Tahun

Sabtu, 21 November 2026 - 05:06 WIB

Prof Dr Sutan Nasomal Pakar Hukum Internasional Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia : Ucapkan Selamat atas Terpilihnya Syamsul Bahri CFLE sebagai Ketua Umum GWI

Sabtu, 21 November 2026 - 05:01 WIB

Green Policing di SMKN 2 Sigli, Polres Pidie Ajak Generasi Muda Peduli Lingkungan Lewat Aksi Bersih dan Tanam Pohon

Jumat, 20 November 2026 - 22:36 WIB

40 Generasi Muda PSMTI Disambut Bidal Melayu di Balai Adat

Kamis, 19 November 2026 - 02:54 WIB

Tim Anti Bandit Jatanras Polres Simalungun Profesional, Berintegritas, dan Humanis, Pencuri Kantor Dinas Ketahanan Pangan Diringkus

Kamis, 19 November 2026 - 02:44 WIB

Kumpul Bersama Masyarakat Kapolres Pakpak Bharat Ajak Warga Masyarakat PB Boang Jaga Kamtibmas Dukung Ketapang Dan Tertib Berlalulintas.

Rabu, 18 November 2026 - 09:18 WIB

MUSCABLUB KE-V DPC APDESI LANGKAT DIGELAR 23 NOVEMBER 2026, PERKUAT KONSOLIDASI DAN REGENERASI KEPEMIMPINAN

Selasa, 17 November 2026 - 18:34 WIB

Pemilihan Penghulu di Perkebunan Siarangarang Dinilai Cacat Aturan, Calon Nomor Urut 3 dan 2 Minta hitung Ulang Surat Suara

Berita Terbaru