Jakarta – Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) percepatan akses hingga infrastruktur digital di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dipastikan segera dipersiapkan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi.
“Tadi Pak Presiden (Joko Widodo) sudah menyampaikan bahwa nanti kita akan membentuk Satgas percepatan langkah-langkah yang pasti soal akses digital dan BTS (Base Tranceiver Station) itu akan terus jalan. Jadi sehingga harus ada satgas percepatan untuk berbagai isu yang menyangkut ekosistem digital, infrastruktur digitalnya juga, dan sebagainya,” kata Menkominfo Budi Arie dalam konferensi pers di kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, pada Senin (17/7/2023).
Menkominfo mengatakan, selain membentuk satgas, pihaknya juga bertugas mengendalikan atau menertibkan berbagai platform digital dan akun buzzer yang terindikasi menyebarkan hoaks menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Langkah yang dilakukan kementerian Kominfo itu, akan dipersiapkan lebih lanjut sejalan dengan narasi Pemilu Damai yang sedang dikampanyekan pemerintah menjelang tahun politik 2024 mendatang.
“Yang pasti, bahwa pengendalian platform-platform yang meresahkan masyarakat itu menjadi tugas dan tanggung jawab dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Nanti soal caranya apa, sabar. Suasana kan belum panas sekarang, nanti kita persiapkan lah supaya narasi pemilu damai itu bisa terus,” jelas Budi Arie.
Lebih lanjut Menkominfo memastikan pemerintah terus akan melakukan pembangunan BTS di berbagai daerah agar seluruh masyarakat bisa menjangkau akses bandwith telekomunikasi digital.
Namun, dia belum bisa menentukan target jumlahnya karena masih akan dirapatkan kembali dengan jajaran pejabat Kominfo dan para pemangku kepentingan dalam waktu dekat.
“Nanti soal target (pembangunan BTS) nanti kita rapatkan sama-sama segera dalam tempo singkat secepat-cepatnya. Pokoknya itu bagian dari kita concern kita juga, perintah pak Presiden untuk terus mewujudkan infrastruktur digital,” tegasnya.
Terkait masalah kebocoran data, Menkominfo menyatakan pihaknya akan berkerja sama dengan otoritas terkait untuk menyelesaikannya, sebab jumlah data Nomer Induk Kependudukan (NIK) yang bocor melebihi jumlah penduduk Indonesia.
“Soal kebocoran data, tadi Bu Sekjen (Sekjen Kominfo Mira Tayyiba mengatakan) ada 300 juta NIK bocor padahal penduduk kita cuman 277 juta, berarti orang Indonesia ada yang lebih dari dua NIK-nya, nanti makanya kita juga bekerja dan membantu menyelesaikan,” kata Budi Arie menandaskan.
