KUTACANE, ACEH TENGGARA — Seorang kepala puskesmas seharusnya menjadi garda terdepan pelayanan kesehatan. Ia adalah wajah negara di hadapan masyarakat paling bawah, tempat warga mengadu saat sakit, tempat ibu hamil memeriksakan kandungan, tempat anak-anak mendapatkan imunisasi. Namun apa jadinya jika pejabat yang memikul tanggung jawab sebesar itu justru menutup diri, menghindar dari konfirmasi, bahkan memblokir nomor telepon wartawan yang menjalankan fungsi kontrol sosial?
Dugaan perilaku itu disematkan kepada Kepala Puskesmas Gur-Gur Pardomuan, Kecamatan Lawe Sigala-Gala, Kabupaten Aceh Tenggara, Sukri Kahar. Sejumlah wartawan yang bertugas di Aceh Tenggara mengaku berulang kali kesulitan mengonfirmasi berbagai persoalan pelayanan kepada yang bersangkutan. Setiap upaya konfirmasi, baik melalui telepon maupun pesan singkat, dikabarkan tidak mendapat respons. Bahkan, sejumlah nomor wartawan diduga diblokir.
Upaya konfirmasi langsung ke kantor pun disebut tidak membuahkan hasil. Ketika awak media mendatangi Puskesmas Gur-Gur Pardomuan pada jam dinas, Kepala Puskesmas disebut tidak berada di tempat. Kondisi itu menimbulkan pertanyaan serius tentang disiplin kerja, kehadiran pimpinan, dan keseriusan dalam menjalankan fungsi manajerial di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama.
Padahal, wartawan tidak selalu datang dengan isu korupsi. Sering kali yang ditanyakan justru keluhan masyarakat tentang pelayanan: antrean yang panjang, ketersediaan obat, kehadiran tenaga kesehatan, hingga penanganan pasien. Jika setiap pertanyaan dijawab dengan penghindaran, maka yang tertutup bukan hanya akses informasi, melainkan juga peluang untuk memperbaiki pelayanan itu sendiri.
Perilaku menghindar dari konfirmasi bukan persoalan sepele dan bukan pula hak pribadi seorang pejabat publik. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers secara tegas menjamin kemerdekaan pers dalam mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. Pasal 4 ayat (3) undang-undang tersebut menyatakan pers mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. Setiap upaya menghalangi, menghambat, atau menutup akses informasi publik tanpa dasar hukum yang sah adalah bentuk pelanggaran terhadap kemerdekaan pers.
Lebih dari itu, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mewajibkan setiap badan publik, termasuk puskesmas sebagai unit pelaksana teknis dinas kesehatan, untuk menyediakan informasi publik secara cepat, tepat waktu, dan dengan cara yang mudah. Pejabat publik tidak dibenarkan menjadikan jabatan sebagai tameng untuk bungkam, apalagi memblokir wartawan yang bekerja untuk kepentingan publik.
Sebagai aparatur sipil negara, seorang Kepala Puskesmas juga terikat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Di dalamnya diatur kewajiban untuk melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, dan disiplin, serta memberikan pelayanan secara profesional. Meninggalkan kantor pada jam dinas tanpa keterangan yang jelas, jika terbukti, dapat dikategorikan sebagai pelanggaran disiplin. Sanksi yang diatur mulai dari teguran lisan, teguran tertulis, hingga hukuman disiplin berat, termasuk penurunan jabatan dan pemberhentian, tergantung tingkat dan dampak pelanggaran.
Dari sisi pelayanan kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat menegaskan bahwa puskesmas wajib menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bermutu, berkesinambungan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Kepala puskesmas adalah penanggung jawab utama manajemen puskesmas, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Kepala puskesmas yang sulit ditemui dan sulit dikonfirmasi jelas bertentangan dengan semangat regulasi tersebut.
Persoalan ini menjadi semakin relevan ketika konfirmasi dilakukan pada Sabtu, 14 November 2026. Pada hari itu, upaya menghubungi Sukri Kahar melalui telepon seluler tidak berhasil karena nomor yang dihubungi tidak aktif. Pesan singkat yang dikirimkan pada waktu yang berbeda hingga berita ini disusun juga tidak mendapatkan balasan. Kondisi tersebut memperkuat dugaan adanya pola penghindaran yang sistematis, bukan sekadar kesibukan sesaat.
Hingga kini, belum ada klarifikasi resmi dari yang bersangkutan terkait tudingan tersebut. Prinsip keberimbangan tetap harus ditegakkan. Sukri Kahar memiliki hak untuk memberikan penjelasan, membantah, atau meluruskan informasi yang beredar. Namun hak jawab itu hanya akan bermakna jika yang bersangkutan bersedia membuka ruang komunikasi, bukan justru menutupnya.
Kini bola berada di tangan Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tenggara. Kepala Dinas Kesehatan diminta segera memanggil Sukri Kahar untuk dimintai keterangan, memberikan peringatan, dan melakukan pembinaan. Jika setelah pembinaan tidak ada perubahan perilaku, langkah tegas berupa pencopotan dari jabatan Kepala Puskesmas perlu dipertimbangkan demi menjamin pelayanan prima kepada masyarakat.
Jabatan Kepala Puskesmas bukan hadiah, bukan pula tempat untuk bersembunyi dari kritik. Jabatan itu adalah amanah. Dan amanah itu hanya bisa dijalankan oleh pejabat yang berani terbuka, hadir di tengah masyarakat, dan siap dikonfirmasi kapan pun demi kepentingan publik.
Laporan : Salihan Beruh



































