Jakarta–Di lain pihak, pernyataan shareholders hukum: “Mahkamah Agung Sudah Roboh (TV ONE ILC, 31 Mei 2016)
Berikut paparan yang diterima awak media dari dr Tunggul P. Sihombing, MHA di Jakarta, Jumat (20/10)
Salah Satu Strategi Jalan Keluar, Berdasarkan Mah-Kum – Ja – Pol Tahun 2010
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
PERATURAN BERSAMA
KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA JARSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 09KMA/SKI/V/2010
NOMOR MIDE-35UM.00.01TAHUN 2010 NOMOR KEP.099 A/TA/05/2010 NOMOR B/T4V/2010
TENTANG SINKRONISASI KETATALAKSANAAN SISTEM PERADILAN PIDANA DALAM MEWUJUDKAN PENEGAKAN HUKUM YANG BERKEADILAN
bahwa pemisahan fungsi dalam sistem peradilan pidana, yaitu fungsi penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, dan pelaksanaan upaya paksa dan pemidanaan, bertujuan agar terdapat fungsi Control diantara penegak hukum,sehingga hak-hak tersangka
atau terdakwa atau terpidana dapat tetap terlindungi
Merujuk Butir 14 Dan 15 Kepala Lapas UPT Kemenkumham RI Dapat Melepaskan Terpidana, Bila Ada Kesalahan Nyata Dari Putusan Hakim
Lipsus: Tkg
