Wow…Ada Apa Ya Kades Sampunglungan Menghindar Saat Ingin Di Konfirmasi Wartawan

- Redaksi

Selasa, 16 Desember 2025 - 21:47 WIB

50230 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Takalar l Waspadaindonesia.com – Kepala Desa Sampulungan, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar dinilai tidak mencerminkan perilaku layaknya seorang pemimpin desa. Penilaian ini muncul setelah terjadi peristiwa yang melibatkan awak media dalam menjalankan tugas jurnalistik untuk memverifikasi informasi terkait pengelolaan keuangan desa di kantor desa terkait.

 

Saat itu, salah satu wartawan dari media online SNIPERTUNTAS.COM mengunjungi Kantor Desa Sampulungan untuk melakukan verifikasi informasi publik, khususnya mengenai pengelolaan dan transparansi anggaran desa tahun 2024. Kegiatan ini merupakan bagian dari tugas profesional wartawan dalam memastikan informasi yang sampai ke masyarakat akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, sesuai dengan prinsip jurnalisme sebagai pemantau kekuasaan.

Baca Juga :  Dugaan Keberpihakan Pejabat Daerah Dalam Sengketa Lahan di Kelurahan Rajaya, Warga Minta APH Turun Tangan

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

 

Namun, alih-alih mendapatkan respon positif dan informasi yang jelas dalam komunikasi antara awak media dan pemerintah desa, Kepala Desa Sampulungan justru pergi dari kantor dan terkesan menghindari kehadiran wartawan. Kondisi ini membuat proses verifikasi informasi yang seharusnya berjalan lancar menjadi terhambat. Hingga beberapa jam menunggu di kantor desa, pihak wartawan tidak mendapatkan kedatangan kepala desa maupun keterangan resmi melalui perangkat desa.

 

“Sikap menghindar tersebut memunculkan dugaan bahwa Kepala Desa Sampulungan bersikap tertutup terhadap media massa,” ujar Ar, wartawan SNIPERTUNTAS.COM, pada Selasa (16/12/2025). Sebagai pejabat publik yang menjabat berdasarkan kepercayaan masyarakat, kepala desa memiliki kewajiban hukum untuk memberikan akses informasi yang dibutuhkan masyarakat sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang mengamanatkan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Baca Juga :  Dugaan Keberpihakan Pejabat Daerah Dalam Sengketa Lahan di Kelurahan Rajaya, Warga Minta APH Turun Tangan

 

Upaya konfirmasi lebih lanjut pun terus dilakukan oleh awak media melalui berbagai jalur komunikasi, termasuk pesan singkat dan sambungan telepon, namun tak kunjung direspon. Situasi ini memicu sorotan publik dan menimbulkan pertanyaan mengenai komitmen pemerintah desa dalam menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas, terutama mengingat data anggaran desa tahun 2024 pada website resmi Desa Sampulungan hingga saat ini belum tercatat dengan jelas.

Berita Terkait

Koramil 1426-05/Marbo Bersama Komponen Pendukung Apel Gabungan Dan Patroli Bersama 
Dugaan Keberpihakan Pejabat Daerah Dalam Sengketa Lahan di Kelurahan Rajaya, Warga Minta APH Turun Tangan

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 05:31 WIB

Dukung Kebersihan Lingkungan Sekitar Mako Dan Pelayanan Publik Maksimal Polres Pakpak Bharat Laksanakan Program Green Policing.

Sabtu, 21 November 2026 - 05:06 WIB

Prof Dr Sutan Nasomal Pakar Hukum Internasional Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia : Ucapkan Selamat atas Terpilihnya Syamsul Bahri CFLE sebagai Ketua Umum GWI

Sabtu, 21 November 2026 - 05:01 WIB

Green Policing di SMKN 2 Sigli, Polres Pidie Ajak Generasi Muda Peduli Lingkungan Lewat Aksi Bersih dan Tanam Pohon

Jumat, 20 November 2026 - 22:36 WIB

40 Generasi Muda PSMTI Disambut Bidal Melayu di Balai Adat

Kamis, 19 November 2026 - 02:54 WIB

Tim Anti Bandit Jatanras Polres Simalungun Profesional, Berintegritas, dan Humanis, Pencuri Kantor Dinas Ketahanan Pangan Diringkus

Kamis, 19 November 2026 - 02:44 WIB

Kumpul Bersama Masyarakat Kapolres Pakpak Bharat Ajak Warga Masyarakat PB Boang Jaga Kamtibmas Dukung Ketapang Dan Tertib Berlalulintas.

Rabu, 18 November 2026 - 09:18 WIB

MUSCABLUB KE-V DPC APDESI LANGKAT DIGELAR 23 NOVEMBER 2026, PERKUAT KONSOLIDASI DAN REGENERASI KEPEMIMPINAN

Selasa, 17 November 2026 - 18:34 WIB

Pemilihan Penghulu di Perkebunan Siarangarang Dinilai Cacat Aturan, Calon Nomor Urut 3 dan 2 Minta hitung Ulang Surat Suara

Berita Terbaru