Mualem Dicerca di Tengah Banjir Aceh, Siapa Sebenarnya yang Memimpin?

WASPADA INDONESIA

- Redaksi

Sabtu, 12 September 2026 - 19:10 WIB

50141 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA |  Aceh kembali digenangi banjir, ribuan rumah terendam, jalan-jalan rusak, aktivitas warga lumpuh. Di tengah situasi genting itu, nama Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem justru ramai dibicarakan bukan karena kepemimpinan, melainkan frekuensi keluar masuk Kuala Lumpur yang sulit dilacak alasannya secara terbuka. Pertanyaan logis publik mengemuka: di mana gubernur ketika rakyatnya tersuruk dalam genangan air bah?

Bukan cuma satu atau dua warga yang gusar. Keresahan ini sudah berubah menjadi seruan luas di warung kopi, linimasa media sosial, hingga ranah diskusi publik. Aceh tak sekadar butuh pemimpin untuk seremoni, melainkan sosok yang hadir di lapangan dalam masa-masa rawan. Ironis, dalam puncak banjir beberapa waktu terakhir, nama Mualem justru berulang kali terdengar berada di luar negeri tanpa kejelasan agenda selain rumor urusan pribadi atau kesehatan.

Argumentasi “berobat” memang mudah dilontarkan untuk membungkam kritik. Namun publik Aceh jelas punya hak lebih dari sekadar penjelasan sepotong. Jika benar pemimpin absen karena urusan medis, lalu siapa yang memimpin? Apakah pemerintahan berjalan normal? Di mana transparansi bahwa pelayanan rakyat tetap efektif, bahwa koordinasi penanggulangan bencana tetap solid, bahwa kebijakan publik tetap dijalankan sebagaimana mestinya? Tidak sedikit warga menyindir, “Jangan-jangan, jika pemimpin absen, yang bekerja hanya sekretaris dan protokoler.” Fakta di lapangan menunjukkan, banjir belum surut, jalan rusak belum ditambal, bantuan tak merata, warga cuma menagih kehadiran pemerintah yang nyata—bukan sekadar baliho ucapan atau conference call dari negeri seberang.

Baca Juga :  PW GP Al Washliyah : Jangan Gunakan Potongan Informasi untuk Mendiskreditkan Menteri Koordinator Bidang Pangan

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Pemerintah Aceh di bawah kepemimpinan Mualem juga terlihat sibuk dengan urusan internal, gaduh soal rotasi jabatan hingga dinamika hubungan antarpejabat. Semua disoroti, sebab warga tak mau pemerintah hanya sibuk mengurusi pergeseran kursi birokrasi di tengah perut rakyat yang makin keroncongan akibat bencana dan beban ekonomi tak kunjung mereda. Publik lalu mempertanyakan, kepentingan siapa yang lebih didahulukan? Masyarakat atau kelompok lingkar kekuasaan?

Kritik kini sudah bukan sekadar kasak-kusuk. Tuntutan rakyat semakin keras dan terbuka: minta Presiden turun tangan, minta evaluasi total pemerintahan di Aceh. Presiden Prabowo Subianto didesak jangan tutup mata. Jika diperlukan, lakukan audit atas kinerja kepala daerah maupun mekanisme kerja birokrasi Aceh hari ini. Jika terbukti ada pelanggaran administrasi atau penyalahgunaan wewenang, rakyat ingin lembaga penegak hukum seperti KPK bergerak cepat, dengan atau tanpa laporan resmi dari pusat.

Baca Juga :  Bupati Terpilih Bersama Wakil Bupati Terpilih Gladi Bersih Di Jakarta

Rasa frustrasi di tengah masyarakat terus tumbuh. Jangan salahkan mereka yang nanti memilih turun ke jalan dan menuntut reshuffle kepemimpinan, jika aspirasi tetap diabaikan. Slogan “Copot, Periksa, Ganti” kini sudah jadi orasi dari keresahan kolektif, bukan sekadar provokasi sekelompok orang.

Perlu dicatat, warga bukan anti proses hukum, bukan anti pada hak seorang pejabat atas privasi atau kesehatan. Namun dalam dunia birokrasi, kepercayaan publik hanya tumbuh pada transparansi dan akuntabilitas nyata. Sangat sederhana, rakyat ingin pemimpin yang tidak hanya hadir saat potong pita atau pidato seremoni, tetapi benar-benar berdiri di garda terdepan saat bencana menghantam dan rakyat memerlukan perlindungan. Aceh butuh kepala daerah yang melayani, bukan menunggu diundang pulang dari negeri orang.

Realitas hari ini tegas berbicara: bencana belum usai, masalah menumpuk, pemerintah Aceh belum bisa memberi kepastian. Presiden didesak bertindak sebelum keresahan berubah jadi gelombang aksi lebih besar. Jika tidak, sejarah akan mencatat: rakyat Aceh dibiarkan menanggung beban sendirian sementara pemimpinnya asyik bolak-balik Kuala Lumpur. (*)

Berita Terkait

LIN Usulkan Erwina Desi Sebagai Gagasan Alternatif Kepemimpinan Nasional
PW GP Al Washliyah : Jangan Gunakan Potongan Informasi untuk Mendiskreditkan Menteri Koordinator Bidang Pangan
Iwan Sumule Nilai Sufmi Dasco Representasi Kuat Kepemimpinan Sipil
LSM ABA Desak Penegakan Hukum Tanpa Pandang Bulu dalam Kasus Dugaan Penyadapan Presiden
Rembuk Pemuda Nasional Indonesia III resmi digelar di Jakarta
Stop Kaitkan Menteri Imipas Dengan Kasus Dugaan Pengurusan izin Tinggal WNA, Agus Andrianto Bersih
PW GP Al Washliyah Apresiasi Kapolda Metro Jaya Komjen. Dadang Hartanto Turun Langsung Kawal Aksi Mahasiswa: Wujud Nyata Polri Bersama Masyarakat
Prof DR Sutan Nasomal : Jangan Tidak Peka Presiden RI Dengan Air Mata Rakyat Akibat Di Bakarnya Hutan

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 05:10 WIB

Ridwan Hisjam Sentil Bahlil: Golkar Partai Besar, Mengapa Tak Berani Usulkan Cawapres kepada Prabowo?

Minggu, 15 November 2026 - 22:11 WIB

Tiga Kekuatan Politik Dasco sebagai Pengganti Gibran

Sabtu, 14 November 2026 - 22:31 WIB

Masuk 3 Besar Klaster Parpol dan 2 Besar Non-Parpol di Survei LKPI, Forum Intelektual Muda Usulkan Harvick Hasnul Qolbi Isi Kursi Wapres

Kamis, 12 November 2026 - 00:10 WIB

Sri Radjasa Bantah Tuduhan Somasi Bahlil, Singgung soal Kepentingan Negara

Rabu, 11 November 2026 - 23:25 WIB

Pemilihan Ketua PWI Diminta Berjalan Damai, Bersaing Sehat dan Bermartabat

Rabu, 11 November 2026 - 22:48 WIB

ProDem Tegaskan Sufmi Dasco Ahmad Figur Wapres Paling Tepat Dampingi Prabowo

Selasa, 10 November 2026 - 14:14 WIB

Masyarakat Sampaikan Terima Kasih kepada Kapolri Suyudi Lewat Spanduk di Jakarta dan Tangsel

Minggu, 8 November 2026 - 15:02 WIB

Agus Flores Imbau Wartawan Fast Respon se-Indonesia Kawal Penegakan Hukum Dan Pantau Kejahatan Ilegal

Berita Terbaru