JAKARTA – Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Asoe Bumoe Atjeh (ABA), Suryadi Djamil, menyampaikan apresiasi terhadap langkah Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam menangani dugaan kasus penyadapan terhadap Presiden Republik Indonesia.
Suryadi menilai, dugaan penyadapan terhadap kepala negara merupakan persoalan serius yang tidak boleh dipandang sebelah mata.
Pasalnya, perkara tersebut berkaitan erat dengan keamanan nasional, kedaulatan negara, serta kehormatan institusi kepresidenan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Oleh karena itu, ia mendesak aparat penegak hukum agar mengusut perkara tersebut secara menyeluruh, profesional, dan transparan, termasuk mengungkap seluruh pihak yang terbukti terlibat.
“Presiden Republik Indonesia mendapatkan mandat dan kepercayaan dari rakyat untuk memimpin negara serta menjaga kedaulatan bangsa. Jika dugaan penyadapan ini benar terjadi, maka persoalan tersebut bukan sekadar pelanggaran hukum biasa, melainkan menyangkut kepentingan dan keamanan negara. Karena itu, harus diusut hingga tuntas,” tegas Suryadi, Selasa (4/11/2026).
Tokoh masyarakat Aceh tersebut juga meminta penyidik menelusuri secara mendalam siapa pihak yang diduga memerintahkan, melaksanakan, menerima, hingga memanfaatkan hasil penyadapan tersebut.
Menurutnya, keterbukaan informasi berdasarkan fakta dan bukti hukum sangat penting agar masyarakat memperoleh kejelasan mengenai duduk perkara yang sebenarnya.
“Siapa yang memerintahkan? Siapa yang menjalankan? Siapa yang menerima dan memanfaatkan hasilnya? Bahkan, siapa saja yang menjadi sasaran? Semua harus diungkap berdasarkan fakta dan bukti hukum. Jangan sampai ada informasi penting yang sengaja disembunyikan,” ujarnya.
Suryadi menegaskan bahwa LSM ABA mendukung Polri untuk menjalankan tugas secara profesional, independen, dan tanpa pandang bulu.
Ia berharap proses penyidikan tidak hanya menyasar pelaksana di lapangan, tetapi juga menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain, termasuk pihak yang diduga berada di balik peristiwa tersebut.
“Kami mendukung penuh Polri untuk mengungkap perkara ini secara menyeluruh. Siapa pun yang terbukti terlibat harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Jangan berhenti pada pelaku lapangan apabila berdasarkan bukti ditemukan keterlibatan pihak lain,” katanya.
Lebih lanjut, Suryadi meminta Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian serius terhadap persoalan tersebut.
Menurutnya, penanganan yang transparan dan akuntabel merupakan langkah penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus memastikan tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan yang dapat merugikan kepentingan negara.
Ia juga mendorong agar dilakukan pemeriksaan atau audit terhadap pihak-pihak terkait apabila ditemukan indikasi penyalahgunaan kewenangan, termasuk penelusuran aliran dana serta sumber pembiayaan yang memiliki hubungan dengan perkara tersebut.
“Jangan sampai kekuasaan dan amanah yang diberikan negara justru disalahgunakan untuk kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan bangsa. Semuanya harus diperiksa berdasarkan hukum, bukti, dan prinsip akuntabilitas,” tegasnya.
Suryadi turut menyoroti kemungkinan adanya keterlibatan lebih dari satu pihak dalam perkara tersebut.
Ia meminta penyidik tidak menutup kemungkinan adanya jaringan yang terorganisasi apabila memang ditemukan indikasi dan bukti yang mengarah ke sana.
“Kami melihat persoalan ini perlu ditelusuri secara mendalam. Jika memang ditemukan adanya jaringan yang terstruktur, penyidik harus mengungkap seluruh mata rantainya, mulai dari pihak yang berada di balik perencanaan hingga pelaksana di lapangan. Tidak boleh ada pihak yang kebal hukum,” ungkap putra asli Pidie, Aceh, tersebut.
Di sisi lain, Suryadi mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut mengawal proses penegakan hukum secara bijaksana. Ia mengingatkan agar masyarakat tetap menghormati independensi penyidik serta menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.
Menurutnya, pengungkapan perkara secara terbuka dan berdasarkan ketentuan hukum akan menjadi bukti bahwa negara hadir dalam menjaga keamanan, kedaulatan, dan kepercayaan rakyat.
“Rakyat memiliki hak sekaligus tanggung jawab untuk ikut menjaga kedaulatan negara. Mari kita kawal proses ini bersama- sama, berikan ruang kepada penyidik untuk bekerja secara profesional, dan pastikan kebenaran terungkap melalui proses hukum yang transparan,” pungkasnya.
LSM Asoe Bumoe Atjeh (ABA) berharap penanganan dugaan perkara tersebut dapat berjalan secara profesional, menyeluruh, dan akuntabel.
Penegakan hukum yang adil tanpa pandang bulu merupakan fondasi penting dalam menjaga kehormatan negara, melindungi kepentingan nasional, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum. (Red )
