BANDAR LAMPUNG — Mencuatnya pemberitaan terkait surat klarifikasi yang dilayangkan oleh Lembaga Badan Penelitian Aset Negara Aliansi Indonesia (BPAN-LAI) kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Lampung menuai perhatian dari kalangan pegiat kontrol sosial di Bumi Ruwa Jurai.
Salah satu aktivis dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Triga Nusantara Indonesia (TRINUSA), Subeki Angga Saputra, angkat bicara menanggapi dinamika yang berkembang di ruang publik tersebut.
Subeki menegaskan, langkah penyampaian surat klarifikasi oleh elemen masyarakat maupun lembaga pemantau merupakan wujud partisipasi publik yang sah secara konstitusional. Namun demikian, ia menekankan bahwa seluruh pihak harus tetap menjunjung tinggi objektivitas, kehati-hatian, dan asas praduga tak bersalah hingga ada penjelasan resmi maupun pembuktian hukum yang sah.
“Kami dari aktivis LSM Triga Nusantara Indonesia (TRINUSA) memandang polemik pemberitaan terkait surat klarifikasi kepada Sekda Provinsi Lampung ini perlu disikapi secara proporsional. Dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah, kami mendorong agar pihak Pemerintah Provinsi Lampung memberikan penjelasan yang terang benderang dan berbasis data autentik kepada publik,” tegas Subeki Angga Saputra dalam keterangannya, Jumat (20/11/2026).
Tinjauan Yuridis: Kewajiban Keterbukaan Informasi dan Tata Kelola Pemerintahan
Dalam perspektif hukum administrasi negara, Subeki menguraikan bahwa Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan administrasi pemerintahan dan pengelola barang milik daerah memiliki peran strategis dalam memastikan seluruh kebijakan berjalan sesuai Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Selain itu, permohonan klarifikasi dari masyarakat berkaitan erat dengan hak publik untuk memperoleh informasi yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) serta Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
“Klarifikasi resmi dari pejabat yang berwenang justru sangat penting untuk melindungi nama baik institusi pemerintah daerah sekaligus mencegah timbulnya spekulasi atau opini liar di tengah masyarakat. Jika seluruh prosedur telah berjalan sesuai aturan, penyampaian fakta ke publik akan menjawab keraguan yang ada,” ujar Subeki.
Konsekuensi Hukum Apabila Ditemukan Pelanggaran
Subeki mengingatkan bahwa dalam sistem negara hukum, setiap dugaan penyimpangan administrasi maupun pengelolaan aset daerah memiliki mekanisme uji kebenaran dan konsekuensi sanksi yang tegas apabila di kemudian hari terbukti melalui proses audit maupun pembuktian hukum yang sah:
1. Aspek Keterbukaan Informasi (UU No. 14 Tahun 2008): Badan publik yang dengan sengaja mengabaikan kewajiban penyediaan informasi publik yang wajib tersedia sehingga merugikan hak masyarakat dapat dikenakan sanksi administratif maupun pidana kurungan paling lama 1 tahun dan/atau denda paling banyak Rp5 juta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 UU KIP.
2. Aspek Maladministrasi dan Disiplin ASN (UU No. 25 Tahun 2009 & PP No. 94 Tahun 2021): Apabila dalam pemeriksaan ditemukan adanya penundaan berlarut atau penyimpangan prosedur pelayanan administrasi, hal tersebut masuk dalam kualifikasi maladministrasi yang dapat ditindaklanjuti melalui rekomendasi korektif Ombudsman RI hingga sanksi disiplin ASN secara berjenjang.
3. Aspek Pengelolaan Aset dan Keuangan Negara (UU Tipikor & PP No. 27 Tahun 2014): Apabila substansi persoalan yang disorot di kemudian hari terbukti mengandung unsur perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan atau aset negara, pihak yang bertanggung jawab dapat dimintai pertanggungjawaban hukum berdasarkan Pasal 2 atau Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (ancaman pidana penjara minimal 1 tahun hingga maksimal 20 tahun dan denda hingga Rp1 miliar) serta kewajiban pemulihan aset melalui mekanisme Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR).
TRINUSA Siap Kawal Secara Konstitusional
Lebih lanjut, Subeki menyatakan bahwa LSM TRINUSA mendukung penuh setiap mekanisme pengawasan internal oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), dalam hal ini Inspektorat Provinsi Lampung, guna memastikan kepatuhan administrasi di lingkungan Pemprov Lampung.
“TRINUSA berdiri pada posisi objektif mengawal kepentingan publik dan aset negara di Provinsi Lampung. Kami mendorong komunikasi yang terbuka antara pemerintah daerah dan elemen masyarakat agar setiap persoalan dapat diselesaikan secara bermartabat dan sesuai koridor hukum,” pungkas Subeki.



































