41 TON PUPUK BERSUBSIDI BERMASALAH DALAM CATATAN BPK, TRINUSA SIAP GERUDUK KANTOR DISTRIBUTOR PUSRI WILAYAH LAMPUNG DAN KEJATI!

hayat

- Redaksi

Jumat, 20 November 2026 - 09:13 WIB

5051 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

LAMPUNG — Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait tata kelola penyaluran pupuk bersubsidi di Provinsi Lampung kini menjadi sorotan serius. Sejumlah persoalan mulai dari selisih stok, ketidaktertiban administrasi penyaluran hingga puluhan ton pupuk yang belum tersalurkan menjadi perhatian DPD LSM TRINUSA Provinsi Lampung.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Nomor 25/T/LHP/DJPKN-VII/PBN.02/07/2026 tertanggal 15 Juli 2026, terdapat sejumlah catatan pemeriksaan terkait distribusi pupuk bersubsidi di lima kabupaten, yakni Tulang Bawang, Lampung Timur, Lampung Selatan, Way Kanan, dan Pringsewu.

SELISIH STOK 41,177 TON, NILAINYA MENCAPAI RP230 JUTA

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dalam catatan pemeriksaan BPK, ditemukan selisih stok pupuk di wilayah Lampung mencapai 41,177 ton dengan nilai Rp230.275.692,11.

Selain itu, tujuh PPTS tercatat belum tertib menginput penyaluran pupuk sebanyak 176,698 ton ke sistem i-Pubers.

BPK juga mencatat stok 68,70 ton pupuk Urea dan NPK di PPTS MT, Kecamatan Menggala Timur, Kabupaten Tulang Bawang, yang belum tersalurkan per 28 Februari 2026.

Rangkaian temuan tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai efektivitas pengawasan distribusi pupuk bersubsidi.

KOMPENSASI HET HAMPIR RP20 MILIAR IKUT MENJADI SOROTAN

Baca Juga :  Forum Adat Sai Batin Makhga Way Lima Audiensi dengan Dinas BMBK, Minta Peningkatan Infrastruktur Jalan dan Jembatan di Kabupaten Pesawaran

LHP BPK juga mencatat pengajuan kompensasi perubahan HET pupuk untuk wilayah Lampung sebesar Rp19.957.201.370.

BPK menyatakan pertanggungjawaban pengajuan tersebut tidak dapat diyakini kebenarannya karena data stok administrasi bersumber dari tarikan sistem, bukan hasil penghitungan fisik.

Perlu ditegaskan bahwa angka tersebut merupakan nilai pengajuan kompensasi, bukan kesimpulan kerugian negara.

TRINUSA DESAK PUSRI DAN PUPUK INDONESIA BUKA PENJELASAN

Melalui surat Nomor 329/DPD/LSM-TRINUSA/PROV/LPG/XI/2026 tertanggal 16 November 2026, DPD LSM TRINUSA Provinsi Lampung meminta klarifikasi kepada jajaran PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (Pusri), serta manajemen Regional 1 dan Regional 1B.

Koordinator Penanggung Jawab DPD LSM TRINUSA Provinsi Lampung, Faqih Fakhrozi, S.Pd., meminta penjelasan mengenai tindak lanjut rekomendasi BPK, penagihan selisih stok, penerapan sanksi administratif, penanganan stok pupuk yang belum tersalurkan, serta pertanggungjawaban pengawasan distribusi.

TRINUSA menilai persoalan ini tidak boleh berhenti sebatas klarifikasi administratif. Harus ada tindakan nyata dan pertanggungjawaban sesuai ketentuan yang berlaku.

TRINUSA SIAP GERUDUK KANTOR DISTRIBUTOR PUSRI WILAYAH LAMPUNG DAN KEJATI

Sebagai bentuk keseriusan mengawal temuan BPK, DPD LSM TRINUSA Provinsi Lampung menyatakan rencana menggelar aksi unjuk rasa dengan mendatangi:

Baca Juga :  PERKUAT SILATURAHMI IDUL FITRI, KETUA DPD LSM TRINUSA LAMPUNG: KEBERSAMAAN ADALAH KUNCI PERJUANGAN

1. Kantor Pupuk Indonesia Penjualan dan Distribusi Lampung, terkait pengawasan distribusi pupuk bersubsidi dan peran Pusri dalam rantai penyaluran.
2. Kantor Kejaksaan Tinggi Provinsi Lampung, untuk menyampaikan hasil pemantauan dan mendorong perhatian aparat penegak hukum terhadap temuan pemeriksaan tersebut.

TRINUSA mendesak agar pihak terkait memberikan penjelasan terbuka mengenai penyelesaian selisih stok, pertanggungjawaban administrasi, serta tindak lanjut rekomendasi BPK.

JANGAN SAMPAI HAK PETANI DIKORBANKAN

Pupuk bersubsidi merupakan fasilitas negara yang diperuntukkan bagi petani. Karena itu, setiap persoalan dalam rantai distribusinya harus diawasi secara serius.

Publik berhak mendapatkan kepastian bahwa pupuk bersubsidi benar-benar sampai kepada petani yang berhak, sesuai alokasi, jumlah, harga, dan ketentuan yang berlaku.

TRINUSA menegaskan pengawasan tidak boleh berhenti di atas kertas. Setiap temuan harus dijawab dengan transparansi, evaluasi, dan pertanggungjawaban.

UANG NEGARA WAJIB DIPERTANGGUNGJAWABKAN. HAK PETANI WAJIB DILINDUNGI.

Catatan Redaksi: Berita ini disusun berdasarkan LHP BPK RI dan surat resmi DPD LSM TRINUSA Provinsi Lampung. Temuan pemeriksaan tidak dengan sendirinya membuktikan tindak pidana. Hak jawab dan klarifikasi seluruh pihak tetap terbuka.

Berita Terkait

Melalui Regenerasi dan Pelatihan Duta Damai BNPT Regional Lampung ajak Anak Muda Lampung Bersatu Merawat Perdamaian di Era Digital
Pemkab Pringsewu Gelar Bimtek Keprotokolan
Polres Tanggamus Grebek Sarang Narkoba di Talang Padang, Dua Pria Diamankan, 4,71 Gram Sabu Disita
Wabup Pringsewu : Pemuda Jadi Kekuatan Penting Pembangunan Bangsa !
Gerebek Rumah di Kota Agung Timur, Satresnarkoba Polres Tanggamus Diduga Pengedar, 8,81 Gram Sabu Disita
CELOTEH SANDI FW : GIBRAN MUNDUR ATAU MAJU?
TERUNGKAP : Terduga Pelaku Pencabulan Anak di bawah umur Ternyata Residivis Bandar Narkoba, Keluarga Korban Sudah 6 Bulan Laporan Pelaku Belum Ditangkap
LSM FAKAR LAMPUNG SOROTI REALISASI ANGGARAN RUP PENYEDIA PUSKESMAS PEDADA — LAYANGKAN SURAT PEMBERITAHUAN AKSI KE KEPALA UPTD PUSKESMAS PUNDUH PIDADA

Berita Terkait

Selasa, 10 November 2026 - 23:32 WIB

Bukan Sekadar Jabatan, Bu Lena Menjaga Amanah dengan Ketulusan dan Kesetiaan

Senin, 9 November 2026 - 14:07 WIB

Kaperwil Media Mitrapol Aceh Teuku Indra Soroti Dugaan SPBU Nakal di Aceh, Desak Kapolda dan Pertamina Berantas Mafia BBM BersubsidiKaperwil Media Mitrapol Aceh Teuku Indra Soroti Dugaan SPBU Nakal di Aceh, Desak Kapolda dan Pertamina Berantas Mafia BBM Bersubsidi

Minggu, 8 November 2026 - 15:31 WIB

Wakili Kakanwil Kemenkum Aceh, Kepala Divisi P3H Hadiri Pembukaan Mubes Al Muslim

Jumat, 6 November 2026 - 00:14 WIB

Ketua FORBES DPR RI-DPD RI Asal Aceh Kecam Penembakan Warga, Desak Penyelesaian Bendera Aceh Lewat Dialog dan Jalur Konstitusional

Kamis, 5 November 2026 - 23:45 WIB

Pasca-Insiden Tragis di Tiro, Aktivis HAM Aceh Desak Forbes DPR/DPD RI Inisiasi Perundingan Tingkat Tinggi Bersama Sufmi Dasco

Kamis, 5 November 2026 - 23:37 WIB

Kala Darah Jatuh di Tiro: Saatnya Forbes Ajak Dasco Selesaikan Bendera Aceh

Kamis, 5 November 2026 - 11:17 WIB

Dek Fadh Sampaikan Duka Cita, Ajak Semua Pihak Jaga Perdamaian Aceh

Rabu, 28 Oktober 2026 - 17:02 WIB

Aktivis Apresiasi Polda Aceh atas Penindakan Penimbunan BBM, Dampak Positif Mulai Dirasakan Masyarakat

Berita Terbaru