JAKARTA | Ketua Bawaslu Rahmat Bagja dan Komisioner Bawaslu Lolly Suhenty bungkam saat dikaitkan dengan lolosnya pecatan ASN di 10 besar seleksi bawaslu jakarta pusat.
Nama itu adalah christian nelson pangkey calon asal sulawesi Utara. Diduga Bagja dan lolly membantu meloloskan Nelson Pangkey agar bisa masuk 10 besar seleksi bawaslu.
Tak hanya itu, bagja dan lolly bungkam saat wartawan meminta penjelasan controlling bawaslu. Karena temuan Jakarta Election Watch (JEW) yang terbaru menemukan fakta bahwa pecatan ASN itu juga tim sukses Jokowi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Diberitakan sebelumnya, Jakarta Election Watch (JEW) kembali menemukan fakta bahwa salah satu calon Bawaslu Jakarta pusat tergabung dalam relawan Jokowi. Dia adalah Christian Nelson Pangkey yang sebelumnya diketahui adalah pecatan ASN.
“Temuan itu sangat disayangkan mengingat Bawaslu dan atau calon Bawaslu harus netral dan tidak terlibat mendukung atau mengusung calon pada Pemilu,” kata Koordinator JEW, Wahyu Ramdhani kepada Matafakta.com, Senin (7/8/2023).
Dalam data yang dihimpun JEW, Christian Nelson Pangkey adalah Ketua Barikade 98 DPW Sulawesi Utara yang merupakan kelompok relawan Jokowi-Maruf Amin. Nelson pangkey telah dilantik pada 2021.
Wahyu menyayangkan jika dalam rekruitmen Bawaslu yang saat ini telah mencapai 10 besar, ada calon yang berkepentingan politik. Wahyu menduga ada unsur kesengajaan dari pihak Bawaslu untuk membiarkan lolosnya Christian Nelson Pangkey.
Sebelumnya, para aktivis Pemilu dengan nama besar seperti Perludem, Formappi dan JPPR juga menyayangkan lolosnya orang-orang dengan rekam jejak integritas yang kurang baik.
“Selama ini sudah menjadi rahasia umum bahwa proses seleksi ini terkadang bersifat politik keormasan. Seolah ada jatah-jatahan untuk ormas sebagai penyelenggara Pemilu, bahkan dimulai dari Timselnya juga,” ujar Koordinator Perludem, Ninis.
Sedangkan peneliti senior Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus juga memberikan komentarnya.
“Jadi ada semacam desain untuk melemahkan posisi penyelenggara untuk kepentingan memengaruhi proses dan hasil Pemilu 2024 mendatang,” tegasnya. (R)
