Bandar Lampung – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Trinusa Lampung kembali menunjukkan perannya dalam mengawasi kinerja pemerintah daerah. Kali ini, Lsm Trinusa secara aktif mengusut satu per satu dugaan kebusukan yang terjadi di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.
Sekjen LSM Trinusa Lampung, [Faqih Fakhrozi], mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima sejumlah laporan dari masyarakat terkait adanya indikasi penyalahgunaan wewenang, praktik korupsi, hingga ketidakefisienan dalam pengelolaan anggaran pendidikan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami menemukan berbagai indikasi yang perlu ditelusuri lebih lanjut. Ada laporan tentang dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) yang tidak transparan, proyek pembangunan sekolah yang tidak sesuai spesifikasi, hingga kebijakan-kebijakan yang merugikan tenaga pendidik,” jelasnya pada konferensi pers yang digelar hari ini, [05, Februari 2025].
Lsm Trinusa menegaskan bahwa fokus utama dari investigasi ini adalah memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pendidikan, mengingat pentingnya sektor ini bagi masa depan generasi muda Lampung.
“Kami tidak akan tinggal diam. Semua temuan ini akan kami kaji secara menyeluruh, dan apabila terbukti ada pelanggaran, kami akan membawa masalah ini ke ranah hukum,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, belum memberikan tanggapan resmi terkait isu yang diangkat oleh LSM Trinusa. Namun, masyarakat dan pemerhati pendidikan menunggu langkah tegas dari pihak terkait dalam menangani permasalahan ini.
LSM Trinusa juga mengimbau masyarakat untuk turut serta mengawasi dan melaporkan apabila menemukan adanya dugaan pelanggaran di lingkungan pendidikan. “Pendidikan adalah pilar utama pembangunan. Jangan sampai rusak oleh praktik-praktik yang tidak bertanggung jawab,” tegas Faqih.
Hingga berita ini diturunkan, LSM Trinusa terus melakukan pengumpulan data dan bukti-bukti di lapangan untuk mengungkap kebenaran di balik dugaan kebusukan ini.
