Dewan Guru Lampung Barat Keluhkan Seragam Adat dan Dugaan Potongan Sertifikasi, Diduga Jadi Ladang Bisnis Kebijakan Dinas Pendidikan

hayat

- Redaksi

Kamis, 2 April 2026 - 13:46 WIB

50344 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Lampung Barat – Sejumlah dewan guru di Kabupaten Lampung Barat mengeluhkan kebijakan pembelian baju seragam adat Injang Miwang yang dinilai memberatkan dan tidak memiliki dasar aturan yang jelas.

Keluhan tersebut muncul karena sebelumnya para guru di Lampung Barat telah diwajibkan membeli seragam lain yang telah ditentukan. Namun, belum lama setelah itu, kembali muncul himbauan baru untuk membeli baju seragam adat Injang Miwang.
Para guru menilai kebijakan tersebut bukan lagi sebatas bentuk pelestarian budaya, melainkan diduga telah berubah menjadi ladang bisnis yang membebani para tenaga pendidik.

“Seragam yang lama masih layak dan sudah kami beli dengan biaya sendiri. Tetapi sekarang kembali ada himbauan membeli seragam adat Injang Miwang. Kami merasa seperti terus dijadikan objek pembelian,” ungkap salah seorang guru yang meminta identitasnya dirahasiakan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurut keterangan sejumlah narasumber, himbauan pembelian seragam tersebut datang langsung dari oknum di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat.
Bahkan, beredar pesan yang disebut berasal dari lingkungan Dinas Pendidikan kepada MKKS dan K3S yang berbunyi:

“Terkait masalah Hinjang Miwang dan sarung gantung untuk seragam Kamis Beradat di Satuan Pendidikan Kabupaten Lampung Barat, ibu Kepala Dinas ingin segera direalisasikan. Dimohon kepada Bapak/Ibu MKKS dan K3S untuk mendata seluruh guru di sekolah masing-masing dengan format nama, jenis kelamin, jenis barang (sinjang atau sarung gantung), serta asal sekolah.”

Dalam pesan tersebut juga disebutkan bahwa seluruh data guru diminta dikumpulkan dalam satu file Excel per kecamatan dan harus diserahkan paling lambat hari Sabtu. Adanya batas waktu dan instruksi pendataan massal tersebut semakin memperkuat anggapan para guru bahwa kebijakan pembelian seragam itu bukan lagi sekadar himbauan, melainkan telah mengarah pada kewajiban yang harus dipenuhi. Namun hingga kini, para guru mengaku tidak pernah menerima dasar hukum tertulis berupa peraturan daerah, peraturan bupati, maupun surat keputusan resmi yang mewajibkan pembelian seragam tersebut.
Ketiadaan dasar hukum itu membuat para guru mempertanyakan legalitas kebijakan dimaksud. Sebab, apabila hanya berupa himbauan tanpa payung hukum yang jelas, maka tidak seharusnya disertai tekanan atau kewajiban yang berpotensi memberatkan para guru.

Baca Juga :  Apel Luar Biasa, Letkol Inf Rinto Wijaya Test Urine Anggota Kodim 0422 Lampung Barat

Para guru menilai, apabila pembelian seragam tersebut memang diwajibkan, seharusnya Dinas Pendidikan terlebih dahulu menerbitkan dasar hukum yang jelas, baik berupa Peraturan Bupati, Surat Edaran resmi, maupun Surat Keputusan yang memuat tujuan, mekanisme, dan sumber pembiayaannya. Tanpa adanya dasar hukum tertulis, kebijakan tersebut dinilai berpotensi melanggar asas kepastian hukum serta membuka ruang terjadinya pungutan terselubung di lingkungan pendidikan.

Karena khawatir akan adanya dampak terhadap pekerjaan dan posisi mereka, para guru memilih tidak menyampaikan keluhan secara langsung kepada Dinas Pendidikan. Mereka kemudian menyampaikan aspirasi tersebut melalui anggota LSM Triga Nusantara Indonesia (TRINUSA), agar keluhan para guru dapat diteruskan kepada pihak terkait.
“Banyak guru tidak berani bicara langsung karena takut ada imbas terhadap pekerjaan mereka. Karena itu, kami menerima pengaduan ini dan akan menyampaikan aspirasi mereka secara terbuka,” ujar perwakilan LSM TRINUSA.
Tidak hanya persoalan seragam, narasumber juga mengungkap adanya dugaan potongan sebesar Rp100.000 setiap kali pencairan gaji sertifikasi guru. Potongan tersebut disebut berlangsung rutin dan telah lama dirasakan oleh sebagian guru.

Menurut para guru, setelah adanya potongan tersebut, mereka diminta untuk menyepakati bahwa tidak ada indikasi pungutan liar. Kondisi inilah yang kemudian memunculkan kecurigaan dan keresahan di kalangan dewan guru.
LSM TRINUSA menilai, apabila potongan tersebut benar dilakukan tanpa dasar hukum dan tanpa persetujuan yang sah, maka hal itu dapat dikategorikan sebagai dugaan pungutan liar.

Baca Juga :  3 Hari Tenggelam, Pelajar Lampung Barat Ditemukan Meninggal di Pantai Balam Peisisir Barat

LSM TRINUSA menyatakan akan segera mengambil langkah dengan melaporkan dugaan potongan dana sertifikasi tersebut kepada aparat penegak hukum dan instansi berwenang untuk dilakukan pendalaman.

Laporan tersebut rencananya akan disampaikan kepada Inspektorat Kabupaten Lampung Barat, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Lampung, Unit Saber Pungli, Polres Lampung Barat, hingga Kejaksaan Negeri setempat agar dilakukan penyelidikan terhadap dugaan pungutan liar tersebut.
“Jika benar terdapat potongan Rp100.000 dari dana sertifikasi guru tanpa dasar hukum yang jelas, maka ini harus diusut. Kami akan melaporkan dugaan tersebut kepada pihak yang berwajib agar tidak ada lagi guru yang merasa dirugikan,” tegas perwakilan LSM TRINUSA.
LSM TRINUSA juga mendesak Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat untuk memberikan penjelasan secara terbuka terkait dasar kebijakan pembelian seragam adat Injang Miwang dan dugaan potongan dana sertifikasi guru.

Transparansi dinilai penting agar tidak muncul anggapan bahwa para guru dijadikan objek kebijakan yang membebani secara ekonomi. Para guru berharap dunia pendidikan di Lampung Barat kembali difokuskan pada peningkatan mutu pendidikan, bukan pada kebijakan-kebijakan yang justru menambah beban para tenaga pendidik.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat maupun Kepala Dinas belum memberikan tanggapan resmi terkait keluhan guru mengenai pembelian seragam adat Injang Miwang dan dugaan potongan dana sertifikasi sebesar Rp100.000. Upaya konfirmasi masih terus dilakukan.

Berita Terkait

3 Hari Tenggelam, Pelajar Lampung Barat Ditemukan Meninggal di Pantai Balam Peisisir Barat
Buka MPLS di SMPN 1 Sumber Jaya, Bupati Parosil : Disiplin, Integritas, dan Seragam Gratis untuk Siswa Baru
DPC AJP Lampung Barat Somasi Balik Kantor Hukum GEBOK-NN: “Dana BOS Itu Uang Rakyat, Bukan Privat!”
Keluhan Dewan Guru Lampung Barat Kembali Mencuat: TPG Tahun 2023 Baru Cair 50 Persen, TPG Tahun 2024 Belum Dibayarkan Sama Sekali
Kemendagri Beri Arahan, Bupati Lambar Siapkan Langkah Guna Perkuat Ekonomi Daerah
LAMPUNG BARAT Pemeriksaan BPK RI : Parosil Mabsus Minta Kepala OPD Tidak Tinggalkan Tempat Kerja
Ketua LSM TRINUSA Pertanyakan Laporan Dugaan Proyek Fiktif di Dinas PUPR ke Kejari Lampung Barat
Ketua DPC LSM TRINUSA kabupaten Lampung Barat Angkat Bicara Terkait Mantan PJ Bupati Ancam Anggotanya  

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 05:10 WIB

Ridwan Hisjam Sentil Bahlil: Golkar Partai Besar, Mengapa Tak Berani Usulkan Cawapres kepada Prabowo?

Minggu, 15 November 2026 - 22:11 WIB

Tiga Kekuatan Politik Dasco sebagai Pengganti Gibran

Sabtu, 14 November 2026 - 22:31 WIB

Masuk 3 Besar Klaster Parpol dan 2 Besar Non-Parpol di Survei LKPI, Forum Intelektual Muda Usulkan Harvick Hasnul Qolbi Isi Kursi Wapres

Kamis, 12 November 2026 - 00:10 WIB

Sri Radjasa Bantah Tuduhan Somasi Bahlil, Singgung soal Kepentingan Negara

Rabu, 11 November 2026 - 23:25 WIB

Pemilihan Ketua PWI Diminta Berjalan Damai, Bersaing Sehat dan Bermartabat

Rabu, 11 November 2026 - 22:48 WIB

ProDem Tegaskan Sufmi Dasco Ahmad Figur Wapres Paling Tepat Dampingi Prabowo

Selasa, 10 November 2026 - 14:14 WIB

Masyarakat Sampaikan Terima Kasih kepada Kapolri Suyudi Lewat Spanduk di Jakarta dan Tangsel

Minggu, 8 November 2026 - 15:02 WIB

Agus Flores Imbau Wartawan Fast Respon se-Indonesia Kawal Penegakan Hukum Dan Pantau Kejahatan Ilegal

Berita Terbaru