ACEH TENGGARA – Sebanyak 3.184 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Aceh Tenggara terindikasi terlibat judi online. Indikasi tersebut berdampak pada penghentian atau terancamnya penyaluran bantuan sosial dari pemerintah pusat bagi ribuan keluarga tersebut.
Data itu disampaikan Dinas Sosial Aceh Tenggara berdasarkan data yang diterima dari pemerintah pusat. Dari total 3.184 KPM yang tersebar di 16 kecamatan, sebanyak 685 orang telah mengajukan sanggahan atas data indikasi keterlibatan judi online tersebut.
Kepala Dinas Sosial Aceh Tenggara, Bahagiawati, menjelaskan sanggahan diajukan melalui proses klarifikasi dan pembuatan surat pernyataan bahwa yang bersangkutan tidak terlibat dalam aktivitas judi online. Seluruh berkas sanggahan itu akan diteruskan ke Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk dilakukan verifikasi dan peninjauan kembali.
“Dari jumlah tersebut, sebanyak 685 masyarakat telah mengajukan sanggahan dengan membuat klarifikasi dan surat pernyataan bahwa mereka tidak terlibat dalam aktivitas judi online. Seluruh berkas ini akan kita teruskan ke Kementerian Sosial RI untuk dilakukan verifikasi dan peninjauan kembali,” kata Bahagiawati saat dikonfirmasi pada Kamis, 19 November 2026.
Dalam proses pengajuan sanggahan, masyarakat wajib membawa KTP asli dan fotokopi, Kartu Keluarga (KK) asli dan fotokopi, serta materai Rp10 ribu untuk melengkapi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM). Persyaratan tersebut menjadi dasar agar sanggahan dapat diproses dan diverifikasi oleh Kementerian Sosial.
Bahagiawati juga mengingatkan masyarakat agar tetap menjaga kerahasiaan dan keamanan dokumen kependudukan, khususnya KTP, serta tidak meminjamkannya kepada orang lain. Ia menegaskan, KTP merupakan identitas pribadi yang harus dijaga dengan baik.
“KTP merupakan identitas pribadi yang harus dijaga. Jangan mudah memberikan atau meminjamkan KTP kepada orang lain karena bisa disalahgunakan untuk berbagai kepentingan, termasuk aktivitas judi online,” ujarnya.
Ia menambahkan, kesempatan mengajukan sanggahan harus dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat yang merasa tidak pernah terlibat judi online. Masyarakat juga diingatkan agar tidak terlibat dalam aktivitas judi online karena dapat berdampak terhadap status kepesertaan bantuan sosial.
“Melalui proses klarifikasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara berharap masyarakat yang benar-benar memenuhi kriteria dapat kembali diusulkan sebagai penerima bantuan sosial setelah melalui verifikasi Kementerian Sosial RI,” katanya.
Sementara itu, Bupati Aceh Tenggara, M. Salim Fakhry, menyampaikan kepada masyarakat yang merasa tidak pernah terlibat dalam aktivitas judi online untuk menyampaikan keberatan melalui mekanisme sanggahan yang telah ditetapkan pemerintah. Ia menjelaskan bantuan sosial, baik Program Keluarga Harapan (PKH) maupun Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), merupakan bentuk perhatian pemerintah dalam membantu masyarakat kurang mampu.
Karena itu, ketepatan data penerima harus menjadi perhatian bersama agar bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak. Proses klarifikasi dinilai penting untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat membuktikan bahwa mereka tidak terlibat dalam aktivitas yang menjadi dasar penonaktifan bantuan sosial.
“Proses klarifikasi ini penting untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat membuktikan bahwa mereka tidak terlibat dalam aktivitas yang menjadi dasar penonaktifan bantuan sosial,” kata Salim Fakhry.
Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara berharap proses verifikasi di tingkat pusat dapat berjalan objektif sehingga masyarakat yang terbukti tidak terlibat judi online dapat kembali menerima haknya, sementara data penerima bantuan menjadi lebih akurat dan tepat sasaran.
Laporan : Salihan Beruh



































