PNS Diduga Main Proyek, Rabat Beton Rp148 Juta di Tanjung Leuser Retak dan Diduga Asal Jadi

WASPADA INDONESIA

- Redaksi

Senin, 16 November 2026 - 00:40 WIB

5075 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

ACEH TENGGARA – Dugaan penyimpangan yang memalukan kembali mencuat dari proyek pemerintah di Kabupaten Aceh Tenggara. Seorang Pegawai Negeri Sipil yang menjabat Kepala Bidang di Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup diduga menjadi kontraktor sekaligus rekanan pada proyek pembangunan rabat beton di Desa Tanjung Leuser, Kecamatan Darul Hasanah. Sementara hasil pekerjaannya di lapangan sudah retak, pecah, dan diduga dikerjakan asal jadi.

Proyek tersebut tercatat dalam papan informasi proyek sebagai Peningkatan Jalan Desa Tanjung Leuser ke Darul Hasanah. Nomor SPK 696/SPK/PA/DAU/PUPR-AGR/VII/2026, dengan nilai SPK Rp148.482.000. Pelaksana pekerjaan adalah CV Hawa Madinah, dengan pengawas dari Kecamatan Darul Hasanah. Proyek bersumber dari APBK-DAU Tahun Anggaran 2026 di bawah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Tenggara.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dalam dokumen papan proyek, pekerjaan dimulai pada 28 Juli 2026 dan ditargetkan selesai pada 25 Oktober 2026. Namun fakta di lapangan justru menampar. Di dua titik pekerjaan rabat beton di wilayah Desa Tanjung Leuser, permukaan beton terlihat mengalami retakan panjang yang membelah badan jalan. Retakan itu menganga, memanjang dari satu sisi ke sisi lain, dengan permukaan beton yang tidak rata, kasar, dan mulai mengelupas di sejumlah bagian.

Kondisi itu tidak bisa disebut kerusakan wajar. Rabat beton yang baru selesai dalam hitungan bulan seharusnya masih kokoh dan padat. Jika sudah retak sebelum sempat dinikmati warga, maka yang rusak bukan hanya betonnya, tetapi juga integritas pengerjaannya. Dugaan pun menguat: campuran beton tidak sesuai takaran, pemadatan tidak dilakukan dengan benar, perawatan beton diabaikan, dan pengawasan dibiarkan longgar.

Informasi yang dihimpun dari warga menyebutkan, oknum PNS berinisial F yang menjabat Kepala Bidang di Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup diduga berada di balik pekerjaan tersebut sebagai pihak kontraktor dan rekanan. Jika dugaan itu terbukti, maka ini bukan sekadar pelanggaran etika, melainkan bentuk konflik kepentingan yang telanjang. Seorang pejabat negara yang digaji dari uang rakyat diduga justru mengambil keuntungan dari proyek yang juga dibiayai uang rakyat.

Secara regulasi, tindakan tersebut jelas dilarang. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara menegaskan ASN wajib menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, dan bebas dari konflik kepentingan, serta dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Larangan itu dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yang mewajibkan setiap penyelenggara negara menghindari konflik kepentingan dalam setiap pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan yang menggunakan keuangan negara.

Dalam ranah disiplin, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil melarang PNS melakukan kegiatan yang merugikan negara, menyalahgunakan wewenang, serta melakukan perbuatan yang menurunkan kehormatan dan martabat PNS. Pelanggaran berat terhadap ketentuan tersebut dapat dijatuhi hukuman disiplin berat, mulai dari penurunan jabatan hingga pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

Baca Juga :  Tanggul Jembatan Natam Ambruk, Akses 28 Desa di Darulhasanah Aceh Tenggara Terancam Lumpuh

Dari sisi pengadaan, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 menegaskan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. Setiap penyedia wajib memenuhi persyaratan tidak memiliki konflik kepentingan, tidak terafiliasi dengan pejabat yang memiliki kewenangan dalam pengadaan, dan tidak sedang menjalani sanksi. Jika seorang PNS aktif diduga berada di balik badan usaha pelaksana, maka prinsip tersebut patut diduga telah dilanggar sejak tahap penunjukan penyedia.

Bahkan, jika dalam prosesnya ditemukan adanya penyalahgunaan wewenang, persekongkolan, atau mark-up yang merugikan keuangan negara, maka perkara ini dapat bergeser dari ranah administratif ke ranah pidana. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengancam setiap orang yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan negara, serta setiap pegawai negeri yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya. Ancaman pidananya tidak ringan, termasuk pidana penjara dan denda serta kewajiban membayar uang pengganti kerugian negara.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan juga menegaskan asas tidak ada konflik kepentingan dan asas akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Setiap pejabat yang memiliki kepentingan pribadi dalam suatu kegiatan pemerintahan wajib mengundurkan diri dari proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan tersebut. Jika asas itu dilanggar, maka keputusan dan hasil pekerjaan yang diterbitkan dapat cacat secara hukum.

Upaya konfirmasi justru mempertebal kecurigaan publik. Saat dikonfirmasi kepada Kepala Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Aceh Tenggara, pihak kadis malah bungkam dan tidak memberikan penjelasan apa pun. Pertanyaan yang diajukan sangat sederhana dan mendasar: maaf, Kadis, bisakah seorang PNS dan Kabid jadi kontraktor? Apakah pekerjaan rabat beton dua titik di Desa Tanjung Leuser yang diduga asal jadi itu benar dikerjakan oleh oknum PNS dan Kabid di dinas yang dipimpinnya? Hingga berita ini diturunkan, tidak ada jawaban, tidak ada klarifikasi, tidak ada bantahan.

Sikap bungkam tersebut dinilai sebagai bentuk pengabaian terhadap hak publik atas informasi dan prinsip keterbukaan. Padahal, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mewajibkan badan publik memberikan informasi yang berkaitan dengan penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan pemerintah. Ketika pejabat yang seharusnya menjadi penanggung jawab justru memilih diam, maka publik wajar menduga ada sesuatu yang sengaja ditutupi.

Baca Juga :  Mat Budiaman Hadirkan Terobosan Strategis Untuk Pemulihan Layanan PDAM Aceh Tenggara Pasca Banjir Bandang

Lebih dari itu, saat dikonfirmasi kepada pihak kontraktor berinisial F, seorang PNS dan Kabid di Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Aceh Tenggara, nomor wartawan malah diblokir. Tindakan memblokir nomor wartawan yang sedang menjalankan tugas konfirmasi dinilai sebagai upaya menghalangi kerja jurnalistik dan bentuk ketidakpatuhan terhadap prinsip transparansi. Padahal, konfirmasi adalah hak jawab yang justru seharusnya dimanfaatkan untuk menjelaskan duduk persoalan secara terbuka, bukan untuk menghindar.

Pertanyaan kritisnya tidak bisa dihindari: bagaimana mungkin seorang pejabat aktif bisa leluasa menjadi rekanan proyek pemerintah? Siapa yang meloloskan CV Hawa Madinah sebagai pelaksana? Siapa yang mengawasi pekerjaan di lapangan? Dan mengapa pekerjaan yang retak seperti itu bisa diterima dan dinyatakan selesai? Di mana peran Pejabat Pembuat Komitmen, pengawas kecamatan, dan Dinas PUPR Aceh Tenggara yang seharusnya menjadi penjaga terakhir uang negara?

Jika pembiaran ini terus terjadi, maka proyek pemerintah hanya akan menjadi ladang bancakan bagi oknum pejabat yang bermain dua kaki, sebagai pengawas di satu dinas dan sebagai pemburu proyek di dinas lain. Rakyat Desa Tanjung Leuser yang menjadi korban, karena jalan yang mereka harapkan kokoh justru sudah retak sebelum sempat memberi manfaat.

Setiap retakan pada rabat beton adalah bukti bahwa Rp148.482.000 uang rakyat terancam menjadi bangunan yang tidak bertahan lama. Jika dibiarkan, negara harus kembali menggelontorkan anggaran untuk memperbaiki pekerjaan yang sama. Inilah pola pemborosan yang berulang: dibangun asal jadi, rusak cepat, diperbaiki lagi dengan uang rakyat, sementara pihak yang diduga bermain proyek tetap aman di balik jabatan.

Hingga berita ini diturunkan, pihak CV Hawa Madinah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Tenggara, Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tenggara, serta oknum pejabat yang diduga terlibat masih ditunggu hak jawabnya. Publik tidak membutuhkan klarifikasi yang normatif, melainkan bukti dokumen kontrak, bukti pengawasan, dan pertanggungjawaban atas kondisi pekerjaan yang sudah retak tersebut.

Kini bola panas berada di tangan Aparat Penegak Hukum dan Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara. Apakah dugaan rangkap peran PNS sebagai rekanan dan dugaan pekerjaan asal jadi di Tanjung Leuser ini akan dibiarkan menjadi praktik yang dianggap biasa, atau akan dibongkar hingga ke akar penyimpangannya dan pelakunya ditindak tanpa pandang jabatan, masyarakat sedang mengawasinya.

Laporan : Salihan Beruh

Berita Terkait

Rahmadin Selian Raih 241 Suara dan Unggul 11 Suara atas Hadirin dalam PSU Pilpengkut Mendabe yang Berlangsung Sengit hingga Penghitungan Terakhir
Polres Aceh Tenggara Bongkar 6 Kasus Curanmor, Lima Tersangka Diamankan
Peringatan Hari Pahlawan di Aceh Tenggara Berlangsung Khidmat, Bupati Serahkan Bingkisan untuk Veteran
Proyek Jalan Biak Muli Rp1,29 Miliar Menuai Sorotan, Bahu Jalan Rusak dan Realisasi Fisik Diduga Tak Sesuai Kontrak
Latipah Menang Tipis 10 Suara di Pilkades Tanjung Muda, Unggul 130 Suara Atas Sarudin
Ali Murni Menang Telak Pilkades Tanjung Aman, Raih 313 Suara dan Ajak Warga Bersatu Membangun Desa
Kemendagri Beri Apresiasi atas Percepatan Serapan Anggaran Pemulihan Pascabencana Aceh Tenggara yang Melonjak dari Nol Menjadi 41 Persen Persen
BPJS Kesehatan Lakukan Kunjungan Kredensial ke UPTD Puskesmas Lawe Dua, Pastikan Mutu Pelayanan Kesehatan

Berita Terbaru

NASIONAL

Tiga Kekuatan Politik Dasco sebagai Pengganti Gibran

Minggu, 15 Nov 2026 - 22:11 WIB