BATU BARA — Rapat Dengar Pendapat (RDP) keempat plasma perkebunan yang diinisiasi IWO Batu Bara di DPRD Batu Bara bakal memasuki babak baru dengan peningkatan dari pembahasan di RDP menjadi pembahasan di Panitia khusus (Pansus) plasma perkebunan.
Peningkatan pembahasan dari RDP menjadi Pansus direkomendasikan 5 fraksi dari 6 fraksi di DPRD Batu Bara karena terdapat penafsiran yang berbeda terkait plasma perkebunan pada pelaksanaan RDP, Senin (09/02/2026).
Ketua Fraksi KPN DPRD Batu Bara Ismar Khomri dengan tegas menyatakan plasma perkebunan harus secara fisik sesuai undang undang. Jadi tidak melalui opsi kemitraan seperti keinginan perusahaan perkebunan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kami ingin plasma perkebunan berdasarkan undang undang 39 tahun 2014 yang mensyaratkan pemegang HGU mengalokasikan 20 persen lahannya menjadi plasma. Karena perkebunan bersikeras menerapkan pola kemitraan maka fraksi PKN mengusulkan pembentukan panitia khusus atau pansus, tegas Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Batu Bara ini.
F PDIP lewat anggota Bonar Manik, menjelaskan semua UU dan Permen terkait plasma perkebuhan dinilai multi tafsir. Karena itu F PDI sebagai fraksi terbesar menyetujui pembentukan pansus.
Demikian pula Fraksi PKS yang pada RDP sebelumnya lewat Ketua DPD PKS Batu Bara Rodial telah menyatakan sikap mendukung pembentukan plasma perkebunan di DPRD Batu Bara.
Setelah mendengar rekomendasi fraksi untuk membentuk pansus, saat itu juga Kepala Perwakilan BPN Batu Bara Feby juga mendukung digelar pansus. Kita akan menesuri ke kanwil BPN untuk mengetahui ada tidaknya plasma perkebunan di Kabupaten Batu Bara, tegasnya.
Senada, Dinas Pertanian dan Perkebunan lewat Kabid Perkebunan Nanda dengan tegas menyatakan sepakat dengan BPN untuk mendukung pembentukan pansus.
Kita berada di pihak masyarakat jadi akan kita tindaklanjuti dengan menyurati dan mengunjungi instansi terkait di Provsu terkait plasma perkebuhan, janjinya.
Akhirnya Ketua Komisi 1 DPRD Batu Bara Darius menyimpulkan DPRD akan membentuk pansus plasma perkebunan. Jadi kita putuskan akan menggelar pansus demi mengakomodir keinganan masyarakat Batu Bara yang disampaikan IWO, tandasnya. (Herman Pelangi).
