Pringsewu – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Pringsewu bersama Tim Penataan Perangkat Daerah menggelar rapat lanjutan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Pringsewu, Jumat (17/7/2026).
Rapat dipimpin Ketua Pansus Ir. H. Joni Sopuan, didampingi Wakil Ketua Pansus Hi. Agus Irwanto, S.E., dengan Tim Penataan Perangkat Daerah dipimpin Arif Nugroho, S.E., M.M.
Dalam rapat tersebut, Pansus menyampaikan sejumlah usulan penataan kelembagaan, yakni penggabungan empat OPD yang memiliki rumpun urusan sejenis, penggabungan tiga bagian pada Sekretariat Daerah, serta penguncian jumlah bidang pada masing-masing OPD sesuai tipologi agar tidak terjadi pembengkakan struktur organisasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pansus juga meminta setiap usulan restrukturisasi disandingkan dengan analisis efisiensi anggaran, meliputi penghematan belanja pegawai, TPP, biaya operasional, dan kebutuhan jabatan struktural. Analisis tersebut dinilai penting sebagai dasar pengambilan keputusan agar penataan organisasi benar-benar memberikan manfaat bagi kemampuan fiskal daerah.
Pembahasan Ranperda ini setelah memperhatikan dengan sungguh- sungguh hasil konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PANRB, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, serta masukan Tim Ahli Universitas Lampung.
Ketua Pansus Ir. H. Joni Sopuan menegaskan penataan OPD harus menghasilkan birokrasi yang ramping, efektif, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Sementara itu, Wakil Ketua Pansus Hi. Agus Irwanto, S.E. menekankan bahwa restrukturisasi bukan sekadar mengurangi jumlah OPD, tetapi membangun organisasi yang tepat fungsi, sesuai beban kerja, dan efisien terhadap kemampuan keuangan daerah.
Sebagai tindak lanjut, Pansus meminta Tim Penataan menyusun matriks perbandingan struktur OPD beserta proyeksi efisiensi anggaran sebagai bahan pembahasan sebelum Ranperda ditetapkan.
