Ketua LAKI , Aceh Timur Soroti Praktik Pungli dan Pencemaran Lingkungan Akibat Illegal Drilling

WASPADA INDONESIA

- Redaksi

Kamis, 19 November 2026 - 02:31 WIB

5044 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

ACEH TIMUR– LAKI ( Laskar antikorupsi Indonesia, Kabupaten Aceh Timur menyoroti dugaan praktik pungutan liar (pungli) serta pencemaran lingkungan yang diduga berkaitan dengan aktivitas pengeboran minyak ilegal (illegal drilling) di Kecamatan Darul Ihsan, Kabupaten Aceh Timur.

Persoalan tersebut dinilai perlu mendapatkan perhatian serius dari aparat penegak hukum dan instansi pemerintah terkait, mengingat dampaknya tidak hanya menyangkut dugaan praktik pungutan ilegal, tetapi juga berpotensi mengancam lingkungan hidup serta mata pencaharian masyarakat, khususnya para petani.

Ketua Laki Aceh Timur, Saiful Anwar. menyampaikan bahwa berdasarkan informasi yang dihimpun, terdapat dugaan pungutan sebesar Rp50.000 per drum dari hasil minyak yang berasal dari aktivitas illegal drilling di wilayah Desa Lhok Meure dan Desa Lhok Leumak, Kecamatan Darul Ihsan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dalam informasi tersebut, seorang pria berinisial JF disebut-sebut diduga memiliki peran dalam mengendalikan pungutan tersebut,bahkan, pungutan itu dikaitkan dengan dugaan setoran kepada pihak kepolisian di lingkungan Polres Aceh Timur.

Laki meminta agar persoalan ini ditelusuri secara transparan sehingga tidak menimbulkan spekulasi dan keresahan di tengah masyarakat.

Selain dugaan praktik pungli, ormas laki juga menyoroti dampak lingkungan yang diduga ditimbulkan oleh aktivitas illegal drilling di Kecamatan Darul Ihsan.”Rabu (18/11).

Baca Juga :  Oknum Wartawan Aceh Timur Menjiplak Karya Orang Lain

Berdasarkan informasi yang diterima, limbah minyak dari lokasi pengeboran diduga mengalir melalui saluran irigasi dan mencemari lahan persawahan masyarakat di tiga gampong, yakni Gampong Panton Meureubo, Seuneubok Teungoh, dan Seuneubok Kulam.

Kondisi tersebut dikhawatirkan mengancam produktivitas pertanian serta mengganggu aktivitas para petani dalam menggarap sawah, terutama menghadapi musim tanam tahun ini.

Dampak pencemaran lingkungan tidak boleh dipandang sebagai persoalan biasa. Sebab, apabila terbukti terjadi, kerugian yang ditimbulkan bukan hanya menyangkut kondisi tanah dan saluran irigasi, tetapi juga keberlangsungan ekonomi masyarakat yang menggantungkan hidup dari sektor pertanian.

Menyikapi persoalan tersebut, Saiful Anwar meminta aparat penegak hukum dalam hal ini Polres Aceh Timur dan instansi terkait agar menyampaikan perkembangan penanganan kasus tersebut secara terbuka kepada masyarakat.

Saiful Anwar secara khusus meminta aparat penegak hukum menggelar konferensi pers untuk menjelaskan hasil pemeriksaan dan pengujian terkait dugaan pencemaran lingkungan di kawasan persawahan masyarakat.

Menurutnya, masyarakat berhak memperoleh informasi yang jelas mengenai sejauh mana pemeriksaan telah dilakukan, bagaimana kondisi lingkungan yang terdampak, serta langkah penanganan yang akan diambil oleh pemerintah dan aparat berwenang.

“Kami meminta aparat penegak hukum dan instansi terkait agar tidak membiarkan persoalan ini berlarut-larut. Hasil pemeriksaan terhadap dugaan pencemaran lingkungan harus disampaikan secara terbuka kepada publik. Masyarakat, khususnya para petani yang terdampak, berhak mendapatkan kepastian,” tegasnya.

Baca Juga :  Sekjen PW FRN Aceh Apresiasi Polres Aceh Timur Dalam Mengawal Pilkada 2024

Lebih lanjut, Saiful Anwar menegaskan jika polemik pungli dan pencemaran lingkungan terus berlanjut,pihaknya akan mengambil langkah kelembagaan dengan menyurati sejumlah kementerian terkait dan Mabes Polri, hingga Komisi III DPR RI.

Langkah tersebut dilakukan untuk meminta perhatian dan pengawasan terhadap penanganan dugaan praktik pungli, aktivitas illegal drilling, serta pencemaran lingkungan yang dikeluhkan masyarakat di Kecamatan Darul Ihsan.

Ia berharap pemerintah pusat dan lembaga pengawas dapat mendorong penanganan persoalan tersebut secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian juga Saiful Anwar meminta apabila ditemukan unsur tindak pidana, baik terkait aktivitas pengeboran ilegal, dugaan pungutan liar, maupun pencemaran lingkungan, pihak-pihak yang terbukti terlibat diproses sesuai peraturan perundang-undangan.

“Jangan sampai masyarakat, khususnya petani, harus menanggung kerugian akibat aktivitas yang diduga melanggar hukum. Penegakan hukum harus berjalan, lingkungan harus dilindungi, dan hak masyarakat harus diperhatikan,” tutup Saiful Anwar .

Ormas Laki Aceh Timur menegaskan bahwa penanganan persoalan ini harus mengedepankan transparansi, kepastian hukum, perlindungan lingkungan, serta kepentingan masyarakat yang terdampak. (*)

Berita Terkait

Minyak Tradisional Aceh Timur Digerus Pungli dan Harga Murah, Aktivis Desak Pemerintah Datangkan Pakar Migas
Respons Cepat Aksi Siswa, Kacabdin Aceh Timur Akan Tunjuk Plh Kepala SMAN 1 Simpang Ulim Demi Kelancaran KBM.
Desakan Audit Dana Desa Alue Kul Menguat, Warga Minta Pemeriksaan Menyeluruh
Kapolres Aceh Timur Ngopi Bareng Bersama Elemen Masyarakat Peudawa, Bahas Narkoba Hingga Tertib Berlalu Lintas
Subuh Keliling, Langkah Kapolres Aceh Timur Merawat Harkamtibmas
Proyek Rp7,25 Miliar Jalan Kuta Binjei–Alue Ie Mirah Disorot: Baru Diresmikan, Saluran 200 Meter Retak
SMP Swasta IT Samudera Pasai Mulia Ucapkan Terimakasih Kepada Presiden atas Program Makan Gratis dan Siap Menampung 1000 Santri
Desakan Penyelidikan Dana Sapi Meugang Rp7,5 Miliar Menguat, Kaperwil Mitrapolisi Aceh Minta APH Bertindak

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 23:25 WIB

Cut Man Tegaskan Badan Kehormatan DPRK Nagan Raya Harus Dihormati, Semua Pihak Diminta Jangan Intervensi Proses Pemeriksaan moral

Rabu, 18 November 2026 - 17:21 WIB

Bupati TRK Apresiasi Kolaborasi Sukseskan Gerakan Nagan Raya Berhaji, Tembus 2.876 Rekening Tabungan Haji

Rabu, 18 November 2026 - 09:11 WIB

Usai Apel Siaga Bencana, Ketua RAPI Nagan Raya Jalin Silaturahmi Tanpa Batas dengan Kepala PLN ULP Jeuram

Selasa, 17 November 2026 - 14:06 WIB

Perkuat Pengelolaan Sampah, Kementerian Lingkungan Hidup Hibahkan Enam Armada untuk Nagan Raya

Selasa, 17 November 2026 - 13:33 WIB

Abaikan Surat Peringatan, Satpol PP Nagan Raya Kembali Amankan 17 Ekor Sapi di Kompleks Perkantoran

Selasa, 17 November 2026 - 11:26 WIB

Pemkab Nagan Raya Beri Penghargaan kepada Pihak yang Sukseskan Pembentangan Merah Putih 24 Kilometer

Selasa, 17 November 2026 - 01:19 WIB

Pak Bob Tegaskan BKD Bekerja Sesuai Aturan, Kasus Ketua DPRK Masuki Tahap Lanjutan

Senin, 16 November 2026 - 22:41 WIB

Pak Bob Tegaskan BKD Bekerja Sesuai Aturan, Kasus Ketua DPRK Masuki Tahap Lanjutan

Berita Terbaru