Mesuji–Lembaga Swadaya Masyarakat Serikat Masyarakat Lampung Anti Korupsi (SIMULASI) Provinsi Lampung kembali menyoroti pengelolaan anggaran daerah. Kali ini, organisasi itu mendesak transparansi dan evaluasi atas realisasi anggaran tahun 2025 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Mesuji.
Ancaman Aksi Hukum dan Unjuk Rasa
Koordinator SIMULASI, Agung Irwansyah, menyatakan bahwa temuan analisis mereka atas 357 item belanja yang tercantum dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) telah menunjukkan indikasi yang memerlukan kejelasan. Berdasarkan hal tersebut, lembaganya akan segera melaporkan dugaan penyimpangan tersebut ke Kejaksaan Tinggi Provinsi Lampung.
“Kami secepatnya akan melaporkan ke Kejaksaan Tinggi Lampung dan dengan didorong aksi unjuk rasa,” ujar Agung Irwansyah, menggarisbawahi komitmen untuk mendesak tindak lanjut hukum.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Aksi serupa yang dilakukan oleh LSM lain baru-baru ini, seperti LSM Gembok dan Rubik yang berunjuk rasa di Kejati Lampung menyoroti dugaan korupsi di tujuh OPD Lampung Barat—termasuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan—menunjukkan tren pengawasan masyarakat sipil yang meningkat.
Sorotan terhadap Pola dan Nilai Pengadaan
Analisis SIMULASI terhadap data RUP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Mesuji mengidentifikasi pola anggaran yang perlu diklarifikasi. Berikut adalah ringkasan temuan utama berdasarkan kategori belanja yang paling menonjol:
Kategori Belanja yang Disorot Contoh Item & Nilai Tertinggi Mekanisme Pengadaan yang Dominan Pertanyaan Kunci dari LSM
Konsumsi & Rapat Makanan/minuman rapat (Rp 204.795.000), jamuan tamu E-Purchasing & Pengadaan Langsung Kesesuaian kebutuhan, volume, dan kewajaran harga.
Peralatan & Bahan Kantor Alat tulis, kertas, bahan cetak, bahan komputer (total ratusan item) E-Purchasing Fragmentasi paket yang sangat tinggi untuk barang serupa.
Pengadaan Barang/Jasa Pendidikan Mebel DAK SD (Rp 1,9 Miliar), seragam sekolah (Rp 4,7 Miliar), alat peraga, buku perpustakaan E-Purchasing, Tender, Penunjukan Langsung Kesesuaian spesifikasi, proses seleksi, dan harga pasar.
Infrastruktur & Konstruksi Rehabilitasi/Revitalisasi SD (berkisar Rp 555 juta – Rp 2 miliar), pembangunan sumur bor, penambahan ruang kelas Tender & Pengadaan Langsung Kualitas hasil pekerjaan dan pengawasan lapangan.
Jasa Konsultansi & Sewa Pengawasan penataan ruang/proyek, sewa kendaraan, sewa alat Pengadaan Langsung & Penunjukan Langsung Keperluan dan dasar pemilihan penyedia jasa.
Desakan untuk Transparansi dan Respons Pemerintah
LSM SIMULASI mendesak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mesuji untuk membuka data realisasi fisik dan keuangan dari setiap kegiatan yang dianggarkan. Mereka juga meminta Kejaksaan Tinggi Lampung untuk bersikap responsif..
Sampai berita ini diturunkan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mesuji belum memberikan pernyataan resmi.
(Hayat)
