PRINGSEWU – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya Kabupaten Pringsewu menegaskan kesiapan mengerahkan ribuan anggotanya untuk melakukan aksi unjuk rasa, jika Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Lampung dan Inspektorat Daerah tidak segera melakukan audit serta pemeriksaan menyeluruh terhadap dugaan penyimpangan pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD Pringsewu Tahun 2025 yang mencapai Rp25,6 miliar.
Ketua DPC GRIB Jaya, Edy Erwanto, menyebutkan hasil pemantauan timnya menemukan banyak kejanggalan serius. Mulai dari nilai belanja yang tidak wajar, penggelembungan harga, hingga alokasi dana yang tidak sesuai kebutuhan nyata. Kejanggalan itu terlihat jelas pada pos anggaran konsumsi rapat, perjalanan dinas, pemeliharaan aset, hingga pemeliharaan gedung, dan pembayaran mou media.
“Ini bukan sekadar pemborosan, tapi indikasi kuat penyimpangan uang rakyat. Kami minta audit total dari hulu ke hilir, buka semua dokumen, periksa rincian penggunaan dana, dan umumkan hasilnya secara terbuka. Jika dalam waktu dekat tidak ada tindakan nyata, ribuan massa kami siap turun unjuk rasa menuntut keadilan dan akuntabilitas,” tegas Edy, Kamis (14/5/2026).
Pihaknya menegaskan akan terus mengawal kasus ini sampai pemeriksaan tuntas dilakukan dan pihak yang bertanggung jawab dijatuhi sanksi sesuai hukum yang berlaku. Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Sekretariat DPRD Pringsewu maupun instansi pengawas terkait desakan keras ini.
(Red)
