Lahan Warga Karangsia Sungai Menang, AKPERSI Dorong Verifikasi Menyeluruh

ROSBINNER HUTAGAOL

- Redaksi

Rabu, 23 September 2026 - 21:06 WIB

50103 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

AKPERSI menilai verifikasi menyeluruh diperlukan untuk memastikan status lahan warga terhadap kawasan hutan produksi dan areal PBPH di OKI.

JAKARTA, waspadaindonesia.com – Status lahan warga di Desa Karangsia, Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan, menjadi perhatian Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (AKPERSI). Rabu (23/9/2026).

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) AKPERSI mendorong pemerintah melakukan verifikasi menyeluruh terhadap lahan warga Karangsia yang bersinggungan dengan kawasan hutan produksi dan areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Bumi Mekar Hijau (PT BMH).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ketua Umum DPP AKPERSI Rino Triyono, S.Kom., S.H., C.IJ., C.BJ., C.EJ., CFLE., C.ILJ. mengatakan verifikasi diperlukan agar ada kejelasan dan kepastian hukum bagi masyarakat maupun perusahaan.

“Lahan warga Karangsia Sungai Menang ini perlu diverifikasi secara menyeluruh. Kami meminta Kementerian Kehutanan memeriksa sejarah penguasaan, dokumen SPH warga, register desa, dan peta-peta terkait,” ujar Rino.

Baca Juga :  Pelantikan DPD GBRAN, Ketum Rimso Maruli Sinaga, S.H., M.H. Tegaskan Soliditas Organisasi,Presiden Ke-7 RI Hadir

Menurut hasil investigasi DPP AKPERSI di lapangan, warga mengaku telah menguasai lahan dan memiliki Surat Pengakuan Hak (SPH) yang menurut keterangan mereka sudah ada sebelum terbitnya keputusan Menteri Kehutanan yang menjadi dasar penetapan kawasan hutan produksi.

Di sisi lain, berdasarkan keterangan yang dihimpun, pihak perusahaan menjalankan kegiatan dengan berpedoman pada izin resmi yang mengacu pada keputusan Menteri Kehutanan tersebut.

“Karena ada dua dasar yang berbeda, maka perlu ada verifikasi menyeluruh dengan mencocokkan semua data. Mulai dari SPH, koordinat lahan, riwayat penguasaan, tata batas kawasan hutan, peta PBPH PT BMH, hingga SK Menteri Kehutanan,” tegas Rino.

DPP AKPERSI meminta Kementerian Kehutanan melakukan overlay atau pencocokan peta untuk memastikan posisi lahan warga terhadap batas kawasan hutan dan areal PBPH.

Verifikasi diharapkan dilakukan langsung di lapangan dengan melibatkan Pemerintah Desa Karangsia, Pemkab OKI, masyarakat, dan PT BMH.

Baca Juga :  Gayo Lues Kembali Heboh, PT Rosin Didesak Hentikan Operasional Sampai Semua Persoalan Tuntas

“Kami tidak meminta keputusan sepihak. Kalau hasil verifikasi menunjukkan semua proses sudah sesuai aturan, harus dihormati. Kalau ada ketidaksesuaian, perlu ada penyesuaian sesuai peraturan perundang-undangan,” katanya.

AKPERSI menyatakan siap menyerahkan hasil investigasi lapangan dan dokumen pendukung kepada Kementerian Kehutanan.

Sebagai ketaatan pada UU Pers No.40/1999 dan Kode Etik Jurnalis, DPP AKPERSI menegaskan, bahwa keterangan mengenai SPH warga, penggunaan lahan, dan belum adanya penyelesaian ganti rugi merupakan hasil investigasi dan keterangan yang dihimpun dari masyarakat yang masih harus diverifikasi oleh instansi berwenang.

DPP AKPERSI juga membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi PT Bumi Mekar Hijau dan pihak terkait lainnya.

 

Sumber: DPP AKPERSI

Reporter: Tim Redaksi

Editor: Rosbinner Hutagaol – AKPERSI Kota Pekanbaru-Riau

Berita Terkait

LIN Usulkan Erwina Desi Sebagai Gagasan Alternatif Kepemimpinan Nasional
PW GP Al Washliyah : Jangan Gunakan Potongan Informasi untuk Mendiskreditkan Menteri Koordinator Bidang Pangan
Iwan Sumule Nilai Sufmi Dasco Representasi Kuat Kepemimpinan Sipil
LSM ABA Desak Penegakan Hukum Tanpa Pandang Bulu dalam Kasus Dugaan Penyadapan Presiden
Rembuk Pemuda Nasional Indonesia III resmi digelar di Jakarta
Stop Kaitkan Menteri Imipas Dengan Kasus Dugaan Pengurusan izin Tinggal WNA, Agus Andrianto Bersih
PW GP Al Washliyah Apresiasi Kapolda Metro Jaya Komjen. Dadang Hartanto Turun Langsung Kawal Aksi Mahasiswa: Wujud Nyata Polri Bersama Masyarakat
Prof DR Sutan Nasomal : Jangan Tidak Peka Presiden RI Dengan Air Mata Rakyat Akibat Di Bakarnya Hutan

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 05:25 WIB

Prof DR Sutan Nasomal : Dunia Terancam Krisis. Amerika Down Selama 2 Hari Tutup Penerbangan Serta Tutup Bank Amerika dan Banyak Negara Stok Makanan untuk 5 Tahun

Sabtu, 21 November 2026 - 05:06 WIB

Prof Dr Sutan Nasomal Pakar Hukum Internasional Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia : Ucapkan Selamat atas Terpilihnya Syamsul Bahri CFLE sebagai Ketua Umum GWI

Sabtu, 21 November 2026 - 05:01 WIB

Green Policing di SMKN 2 Sigli, Polres Pidie Ajak Generasi Muda Peduli Lingkungan Lewat Aksi Bersih dan Tanam Pohon

Jumat, 20 November 2026 - 22:36 WIB

40 Generasi Muda PSMTI Disambut Bidal Melayu di Balai Adat

Kamis, 19 November 2026 - 02:54 WIB

Tim Anti Bandit Jatanras Polres Simalungun Profesional, Berintegritas, dan Humanis, Pencuri Kantor Dinas Ketahanan Pangan Diringkus

Kamis, 19 November 2026 - 02:44 WIB

Kumpul Bersama Masyarakat Kapolres Pakpak Bharat Ajak Warga Masyarakat PB Boang Jaga Kamtibmas Dukung Ketapang Dan Tertib Berlalulintas.

Rabu, 18 November 2026 - 09:18 WIB

MUSCABLUB KE-V DPC APDESI LANGKAT DIGELAR 23 NOVEMBER 2026, PERKUAT KONSOLIDASI DAN REGENERASI KEPEMIMPINAN

Selasa, 17 November 2026 - 18:34 WIB

Pemilihan Penghulu di Perkebunan Siarangarang Dinilai Cacat Aturan, Calon Nomor Urut 3 dan 2 Minta hitung Ulang Surat Suara

Berita Terbaru