PHK Sepihak Eks Manajer PT NHM, PA-Malut Desak Perusahaan Bayar Hak Pekerja Rp 14,7 Miliar

WASPADA INDONESIA

- Redaksi

Selasa, 29 September 2026 - 20:31 WIB

50180 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta— Perkumpulan Aktivis Maluku Utara Jakatra (PA-Malut) menyoroti langkah manajemen PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) terkait tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak terhadap mantan Manager Industrial Relations (IR) PT NHM, Safruddin Adam. PA-Malut mendesak perusahaan tambang emas tersebut untuk bersikap transparan dan membuktikan secara hukum dasar tuduhan yang dipakai untuk memPHK pekerja bersangkutan.

Ketua PA-Malut, Yohanes Masudede, menilai tuduhan pelanggaran berat yang dituduhkan kepada Safruddin Adam terkait dugaan intimidasi dan penyalahgunaan wewenang pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 hingga kini terkesan janggal dan tidak didasari bukti yang teruji secara objektif.

“PT NHM tidak bisa sewenang-wenang menjadikan opini atau laporan internal sepihak sebagai dasar PHK. Jika tuduhan tersebut serius, buka hasil investigasinya, tunjukkan BAP-nya, dan hadirkan saksi serta korbannya secara transparan di hadapan Mediator Hubungan Industrial,” tegas Yohanes Masudede dalam keterangan resminya, Selasa (29/9/2026).

Baca Juga :  Aminullah Siagian, Jusuf Kalla Sebaiknya Nunggu Azal Dari Pada Ngomong Jokowi Otoriter

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Soroti Pelanggaran Prosedur PKB dan Hak Pekerja
Yohanes menuturkan, berdasarkan dokumen risalah perundingan dan bantahan resmi, proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Disnakertrans Halmahera Utara menunjukkan adanya indikasi pengabaian terhadap mekanisme Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT NHM.

Pemeriksaan yang hanya melibatkan tim kuasa hukum dan keamanan internal tanpa transparansi BAP dinilai menyalahi asas keadilan (due process of law). Selain itu, PA-Malut menolak keras klaim sepihak PT NHM yang menyatakan permasalahan telah selesai dan hak pekerja dapat dibayar secara dicicil berdasarkan kemampuan perusahaan.

“Sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (1) PP Nomor 35 Tahun 2021 dan PKB perusahaan, hak normatif pekerja akibat PHK adalah kewajiban hukum yang wajib diselesaikan penuh, bukan ditentukan sepihak dengan alasan ‘kemampuan perusahaan’ tanpa persetujuan pekerja. Safruddin Adam telah mengabdi selama 24 tahun, sehingga hak-haknya sebesar Rp 14,7 miliar tidak boleh digantung atau dipangkas secara sepihak,” kata Yohanes.

Baca Juga :  Launching Buku  “7 SUNNAH SEHAT JALAN NINJA KU”

Siap Kawal Hingga Tuntas
PA-Malut menegaskan akan mengawal proses mediasi dan penyelesaian perselisihan ini hingga ke tingkat Provinsi Maluku Utara maupun jalur hukum ketenagakerjaan lainnya. Yohanes meminta Presiden Direktur PT NHM turun tangan langsung untuk memastikan manajemen bertindak profesional, patuh hukum, dan menghormati hak-hak pekerja.

“Kami dari PA-Malut mendesak Mediator Hubungan Industrial untuk menguji seluruh alat bukti PT NHM secara objektif. Jika PT NHM tidak mampu membuktikan tuduhannya, maka perusahaan wajib memulihkan hak-hak pekerja secara utuh. Industri ekstraktif di Maluku Utara tidak boleh beroperasi dengan mengabaikan hak-hak ketenagakerjaan dan aturan hukum yang berlaku,” pungkas Yohanes.

Berita Terkait

LIN Usulkan Erwina Desi Sebagai Gagasan Alternatif Kepemimpinan Nasional
PW GP Al Washliyah : Jangan Gunakan Potongan Informasi untuk Mendiskreditkan Menteri Koordinator Bidang Pangan
Iwan Sumule Nilai Sufmi Dasco Representasi Kuat Kepemimpinan Sipil
LSM ABA Desak Penegakan Hukum Tanpa Pandang Bulu dalam Kasus Dugaan Penyadapan Presiden
Rembuk Pemuda Nasional Indonesia III resmi digelar di Jakarta
Stop Kaitkan Menteri Imipas Dengan Kasus Dugaan Pengurusan izin Tinggal WNA, Agus Andrianto Bersih
PW GP Al Washliyah Apresiasi Kapolda Metro Jaya Komjen. Dadang Hartanto Turun Langsung Kawal Aksi Mahasiswa: Wujud Nyata Polri Bersama Masyarakat
Prof DR Sutan Nasomal : Jangan Tidak Peka Presiden RI Dengan Air Mata Rakyat Akibat Di Bakarnya Hutan

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 05:31 WIB

Dukung Kebersihan Lingkungan Sekitar Mako Dan Pelayanan Publik Maksimal Polres Pakpak Bharat Laksanakan Program Green Policing.

Sabtu, 21 November 2026 - 05:06 WIB

Prof Dr Sutan Nasomal Pakar Hukum Internasional Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia : Ucapkan Selamat atas Terpilihnya Syamsul Bahri CFLE sebagai Ketua Umum GWI

Sabtu, 21 November 2026 - 05:01 WIB

Green Policing di SMKN 2 Sigli, Polres Pidie Ajak Generasi Muda Peduli Lingkungan Lewat Aksi Bersih dan Tanam Pohon

Jumat, 20 November 2026 - 22:36 WIB

40 Generasi Muda PSMTI Disambut Bidal Melayu di Balai Adat

Kamis, 19 November 2026 - 02:54 WIB

Tim Anti Bandit Jatanras Polres Simalungun Profesional, Berintegritas, dan Humanis, Pencuri Kantor Dinas Ketahanan Pangan Diringkus

Kamis, 19 November 2026 - 02:44 WIB

Kumpul Bersama Masyarakat Kapolres Pakpak Bharat Ajak Warga Masyarakat PB Boang Jaga Kamtibmas Dukung Ketapang Dan Tertib Berlalulintas.

Rabu, 18 November 2026 - 09:18 WIB

MUSCABLUB KE-V DPC APDESI LANGKAT DIGELAR 23 NOVEMBER 2026, PERKUAT KONSOLIDASI DAN REGENERASI KEPEMIMPINAN

Selasa, 17 November 2026 - 18:34 WIB

Pemilihan Penghulu di Perkebunan Siarangarang Dinilai Cacat Aturan, Calon Nomor Urut 3 dan 2 Minta hitung Ulang Surat Suara

Berita Terbaru