BATU BARA — Sat Reskrim Polres Batu Bara dinilai tidak profesional dan mencederai keadilan dengan menjadikan rekaman video yang direkayasa sebagai alat bukti.
Pernyataan tersebut diungkapkan pemerhati anak yang juga mantan Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kabupaten Batu Bara, Drs. Ebson A. Pasaribu, Sabtu, (14/11/2026).
Bukti rekaman tersebut muncul saat Yuliani Kiranti, membuat Laporan Pengaduan Masyarakat (Dumas) pada 6 Oktober 2026.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pada laporan tertulisnya, pelapor menuduh seorang anak perempuan di bawah umur sebut saja Mawar, 13 tahun, warga Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara telah mencuri uangnya dari lemari sebanyak Rp 21 juta.
Guna menguatkan Dumas yang dibuatnya, pelapor melampirkan rekaman video yang dibuat tanpa pendampingan orangtua kandung Mawar.
Kepada wartawan, didampingi orangtuanya sebut saja Melati, Mawar menyebutkan sekira 13 hari sejak pelapor mengaku kehilangan uang, awalnya dirinya dijemput dari rumah neneknya. Dari sini Mawar dibawa jalan-jalan dan makan bakso.
Usai makan bakso, pelapor dan keluarganya diduga memaksa Mawar untuk mengakui perbuatannya mencuri uang pelapor.
Namun karena Mawar tetap kukuh mengatakan tidak ada mencuri uang, pelapor mengancam bahwa Mawar akan masuk penjara bila tidak mengaku.
Selain itu, Mawar mengaku diintimidasi dan ditekan terus menerus. Karena ketakutan Mawar akhirnya mengaku dan uang tersebut diserahkan kepada ibu kandungnya.
Pelapor kemudian merekayasa cara-cara pengambilan uang tersebut dan memerintahkan Mawar mengikuti apa yang dikatakan pelapor.
Setelah itu, pelapor merekam video yang dijadikan bukti dalam Dumas tertulis yang diserahkan ke Polres Batu Bara.
Menurut ibunya, Mawar sudah dua kali diambil keterangan oleh penyidik Unit Resum Sat Reskrim Polres Batu Bara. Bahkan aku juga sudah dua kali diambil keterangan di tempat yang sama oleh penyidik yang sama, ucap Melati.
Menanggapi kronologis pengambilan video yang menampilkan pengakuan Mawar yang dijadikan bukti melakukan pemeriksaan terhadap Mawar dan Melati, mantan Ketua KPAID Kabupaten Batu Bara itu meyakini ada rekayasa.
Saya yakin itu rekayasa. Saat anak tersebut memberikan pengakuan dipastikan dibawah tekanan. Apalagi tanpa didampingi orangtuanya. Ini jelas salah, tegas Pasaribu.
Ia juga menegaskan rekaman video yang diambil dibawah tekanan terlebih terhadap anak di bawah umur dan tanpa pendampingan orangtuanya jelas tidak sah sebagai alat bukti.
Bahkan tindakan ini sudah dapat dikategorikan melanggar Pasal 76C jo. Pasal 80 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, jelasnya.
Pasal 76C jo. Pasal 80 UU Perlindungan Anak menyatakan melarang setiap orang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak (termasuk kekerasan psikis berupa intimidasi atau tekanan). Ancaman pidananya adalah penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72 juta.
Menurut UU Perlindungan Anak, menginterogasi atau menekan anak hingga menimbulkan ketakutan dan tekanan mental termasuk dalam kategori kekerasan psikis, bebernya.
Demikian pula Pasal 19 UU No. 11 Tahun 2012 (UU SPPA). Jika pengakuan tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan anak, identitas anak (termasuk wajah dan nama) wajib dirahasiakan dan tidak boleh dipublikasikan. Selain itu, Pasal 23 UU SPPA mewajibkan anak yang berhadapan dengan hukum untuk didampingi orang tua/wali dan pembimbing kemasyarakatan dalam setiap pemeriksaan.
Bahkan Pasal 448 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Tahun 2023 dapat dikenakan dalam kasus ini. Jika dalam proses pengambilan video terdapat unsur paksaan, ancaman, atau penyebaran yang merusak nama baik anak, berlaku ketentuan pidana umum. (Herman Pelangi).
