Musriadi Desak Kebijakan Khusus untuk Tekan HIV/AIDS di Banda Aceh [Dok: Pribadi]
BANDA ACEH – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh, Musriadi, mendesak pemerintah kota dan provinsi untuk segera melahirkan kebijakan khusus guna menekan angka kasus HIV/AIDS yang terus meningkat setiap tahun. Menurutnya, permasalahan ini sudah lama menjadi perhatian, tetapi penanganannya belum maksimal.
“HIV/AIDS di Banda Aceh bukanlah masalah baru, ini sudah menjadi isu lama. Karena itu, kami berharap pemerintah dapat membuat kebijakan yang efektif untuk menangani persoalan ini,” ujar Musriadi, Selasa (14/1/2025).
Ia menilai bahwa pemerintah sebelumnya mampu menangani pandemi Covid-19 dengan baik, sehingga model penanganan serupa dapat diterapkan untuk mengendalikan penyebaran HIV/AIDS. “Saat Covid-19 melanda, pemerintah bisa menekan penyebarannya, tetapi mengapa terkait HIV/AIDS kita masih kewalahan?” tanyanya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Musriadi menyebutkan bahwa Pemerintah Kota Banda Aceh saat ini memang sedang melakukan proses pemetaan atau mapping kasus HIV/AIDS. Namun, menurutnya, upaya ini tidak cukup jika tidak didukung oleh kebijakan yang lebih strategis.
“Masalah ini bukan hanya tanggung jawab Pemerintah Kota Banda Aceh, tetapi juga Pemerintah Provinsi Aceh. Sebagai ibu kota provinsi, Banda Aceh harus menjadi prioritas dalam penanganan HIV/AIDS,” tegas politikus dari Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut.
Ia juga menekankan pentingnya edukasi dan regulasi yang tepat sasaran untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bahaya HIV/AIDS. “Kita perlu memberikan edukasi yang komprehensif dan memastikan adanya regulasi yang mendukung pencegahan serta penanganan HIV/AIDS,” tambahnya.
Lebih lanjut, Musriadi mengusulkan agar tes HIV/AIDS dijadikan syarat wajib bagi calon pengantin di Banda Aceh. Hal ini, menurutnya, akan membantu mendeteksi lebih dini dan mencegah penyebaran virus tersebut dalam keluarga.
“Tes HIV/AIDS sebagai syarat pernikahan sangat penting. Selain itu, calon pengantin juga perlu mendapatkan bimbingan konseling untuk membangun keluarga yang sehat dan bebas dari HIV/AIDS,” katanya.
Musriadi berharap kebijakan tersebut dapat segera dirumuskan dan diterapkan oleh pemerintah agar kasus HIV/AIDS tidak terus meningkat setiap tahunnya. Ia juga meminta semua pihak, termasuk masyarakat, untuk ikut berperan aktif dalam upaya pencegahan.
“Ini tugas bersama, bukan hanya pemerintah, tetapi juga masyarakat. Kita harus bersatu untuk menekan penyebaran HIV/AIDS dan menjaga generasi mendatang dari ancaman ini,” pungkasnya.[Heri]
