BANDA ACEH | Insiden tragis di Gampong Pulo Keunari, Tiro, Pidie, pada Rabu (4/11/2026) lalu harus menjadi alarm keras.
Ternyata, pendekatan di lapangan baik itu lewat penertiban fisik atau pelarangan paksa telah menemui jalan buntu.
Semua harus sepakat tidak boleh ada lagi darah yang tumpah hanya karena sehelai kain. Tujuan politik tertinggi haruslah keselamatan warga.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ingat! Polemik bendera Aceh ini sudah menggantung selama 13 tahun—melewati era tiga Mendagri (Gamawan Fauzi, Tjahjo Kumolo, hingga Tito Karnavian) yang diwarnai tarik-ulur regulasi dan sengketa administratif.
Jadi, sudah saatnya persoalan ini ditarik dari jalanan dan diselesaikan di meja perundingan politik tingkat tinggi, meniru semangat MoU Helsinki dan UUPA.
Untuk itu, saya mendorong Forum Bersama (Forbes) DPR-DPD RI asal Aceh di bawah kepemimpinan TA Khalid untuk segera mengambil inisiatif taktis, menjalin komunikasi politik intensif dengan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad (Dasco).
Mengapa Dasco? Publik Aceh tahu betul bagaimana rekam jejak sukses Dasco dalam mengawal isu strategis di Aceh, mulai dari revisi UUPA hingga penyelesaian sengketa empat pulau milik Aceh beberapa waktu lalu.
Saya kira, langkah mendesak yang harus kita dorong bersama:
1. Hentikan penertiban represif di lapangan; berlakukan moratorium dan pendinginan suasana (cooling down).
2. Lakukan investigasi independen yang transparan atas insiden di Tiro dan hadirkan pemulihan bagi keluarga korban.
3. Fasilitasi “urun rembuk” tingkat tinggi antara Presiden, Gubernur Aceh, DPRA, dan pimpinan pusat untuk melahirkan kompromi politik yang bermartabat.
13 tahun menunggu sudah cukup.
Jangan biarkan korban jiwa berikutnya jatuh akibat kebuntuan politik. Marwah Aceh dan komitmen damai pusat harus dirawat bersama.
Mari dukung langkah damai ini. Silakan bagikan jika Anda sepakat!
