KUTACANE – Harapan percepatan pemulihan pascabanjir di Kabupaten Aceh Tenggara ternodai oleh bantuan alat berat yang rusak. Dari 18 unit alat berat dan 8 unit dump truck bantuan pinjam pakai dari Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pusat yang diterima pada Senin, 19 Oktober 2026, enam unit dilaporkan tidak bisa dioperasikan.
Kondisi itu memicu kemarahan Bupati Aceh Tenggara, H. M. Salim Fakhry. Di tengah jalan yang amblas, infrastruktur yang putus, dan warga Desa Kuning 1 yang masih terendam banjir tanpa hujan, bantuan pusat yang seharusnya menjadi jawaban justru menambah masalah baru.
Kekecewaan Bupati disampaikan secara terbuka di lapangan pada Minggu, 25 Oktober 2026. Salim Fakhry bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah mengaku sangat kecewa terhadap vendor penyedia alat berat. Bantuan dari pusat semestinya datang dalam kondisi prima dan siap tempur, bukan dalam kondisi rongsokan yang tidak layak kerja.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kita bersyukur alat sudah diberikan, cuman alat tersebut jangan rusak. Terus terang saya Bupati bersama Forkopimda sangat kecewa dengan vendor yang menyediakan alat ini,” tegas Salim Fakhry.
Persoalan ini bukan sekadar soal mesin mati. Ini soal lambannya pemulihan yang dipertaruhkan. Jalan yang baru saja ditimbun dilaporkan kembali amblas diterjang banjir pada malam harinya. Saat alat berat yang laik operasi menjadi harga mati, vendor justru mengirim peralatan bermasalah.
“Kami kecewa kepada vendor sebagai penyedia alat berat, bantuan alat berat dari PRR pusat tersebut tidak dapat difungsikan semuanya karena rusak,” ujarnya.
Bupati mendesak pimpinan pusat untuk bertindak tegas. Vendor sebagai pihak ketiga harus bertanggung jawab penuh mengganti enam unit yang rusak dengan alat yang layak dan siap digunakan. Satgas PRR Pusat tidak boleh tutup mata terhadap kelalaian vendor yang merugikan daerah bencana.
“Mohon kiranya dari pimpinan pusat agar pihak ketiga yaitu vendor yang mempersiapkan alat ini untuk mengganti alat tersebut, karena seperti kita lihat di lapangan alat ini memang sudah tidak memungkinkan untuk bekerja. Jalan yang sudah kita timbun kemarin, malam ini sudah amblas lagi,” katanya.
Kini publik menanti pertanggungjawaban. Jika bantuan 18 alat berat saja 6 unit rusak, bagaimana pemulihan pascabanjir bisa dipercepat. Masyarakat Aceh Tenggara tidak butuh seremonial penyerahan bantuan, mereka butuh alat yang hidup mesinnya dan bisa bekerja di lapangan.
Laporan : Salihan Beruh
