PESAWARAN – Desakan keras kembali disampaikan LSM TRINUSA dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) WN 88 Sub Unit 13 Kabupaten Pesawaran kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. Mereka mendesak agar dewan tidak ‘masuk angin’ atau kehilangan momentum dalam menindaklanjuti dugaan kejahatan lingkungan dari aktivitas pengolahan tong emas (gelondongan) ilegal di Desa Bunut, Kecamatan Way Ratai.
Ketua Ormas WN 88 Sub Unit 13, Septa Yadi, menyampaikan kekecewaannya atas lambannya tindak lanjut pasca inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan anggota dewan beberapa pekan lalu di lokasi.
“Jangan sampai DPRD masuk angin. Jangan sampai sidak yang sudah dilakukan hanya sekadar pencitraan tanpa tindak lanjut nyata,” tegas Septa Yadi, Minggu (28/5).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Aktivitas tambang rakyat ilegal di kawasan Bunut tersebut diduga kuat menggunakan merkuri dalam proses pengolahan emas. Limbah beracun Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) itu diduga dibuang langsung ke aliran Sungai Way Ratai, mengancam ekosistem perairan dan kesehatan ribuan warga yang menggantungkan hidup pada sungai tersebut untuk air bersih, perikanan, dan pertanian.
“Kami apresiasi langkah sidak langsung yang dilakukan beberapa waktu lalu. Itu menunjukkan perhatian. Tapi, perhatian itu harus berbuah aksi. Masyarakat menunggu hasil investigasi, menunggu langkah hukum, dan menunggu pemulihan lingkungan. Jangan berhenti sampai di sidak saja,” tambah Septa.
Kekhawatiran yang disuarakan kedua organisasi masyarakat ini sangat mendasar. Paparan merkuri diketahui dapat menyebabkan kerusakan permanen pada sistem saraf, ginjal, dan paru-paru, serta sangat berbahaya bagi perkembangan janin dan anak-anak. Pencemaran di sungai berpotensi meracuni rantai makanan, mulai dari biota air hingga masyarakat yang mengonsumsi ikan dari sungai tercemar.
Desakan ini merupakan bentuk pengawasan publik untuk memastikan fungsi kontrol DPRD terhadap eksekutif dan penegak hukum berjalan optimal. Septa Yadi menyatakan, DPRD harus mendorong secara maksimal aparat berwenang, seperti Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Kepolisian, untuk mengusut tuntas pelaku, menghentikan aktivitas ilegal, dan memulihkan kerusakan lingkungan.
“Kami sebagai ormas yang peduli lingkungan dan hak warga akan terus mendampingi dan mengawal kasus ini. Kami tidak ingin sidak DPRD hanya jadi angin lalu yang tidak membawa perubahan. Kesehatan sungai dan warga adalah harga mati,” pungkasnya.
-HYT-
