BANDA ACEH | JKA adalah kebanggaan Rakyat Aceh yang lahir dari rahim Perdamaian, Muallem merupakan tokoh kunci dalam melahirkan serta mempertahankan kebijakan Dana JKA.
Polemik tentang terbitnya Pergub JKA kami nilai sebagai upaya mendorong sentimen publik untuk tidak menyukai kepemimpinan Mullem, harusnya Sekda bisa melihat ini. peran Sekda Aceh yang dinilai sebagai aktor kunci dalam lahirnya kebijakan tersebut. keputusan strategis seperti ini seharusnya mempertimbangkan dampak sosial secara menyeluruh, bukan sekadar pendekatan teknokratis berbasis efisiensi anggaran.
“Kalau ini murni kebijakan Sekda, maka Mualem tidak boleh diam. Jangan sampai gubernur terseret dalam kebijakan yang justru menyakiti rakyatnya sendiri.
Lebih jauh, bahwa kebijakan ini akan menghantam kelompok kelas menengah rentan, yang selama ini tidak masuk kategori miskin, tetapi sangat bergantung pada akses jaminan kesehatan. Ketika JKA dipangkas, kelompok ini berisiko jatuh ke dalam kemiskinan baru akibat beban biaya kesehatan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Ini bukan sekadar kebijakan administratif. Ini menyangkut nasib dan keselamatan rakyat. Salah langkah, dampaknya bisa sistemik.
Dalam konteks ini kami secara tegas mendesak Mualem untuk segera mengambil sikap. diamnya kepala daerah justru akan memperkuat persepsi publik bahwa kebijakan tersebut merupakan bagian dari arah kepemimpinan gubernur.
“Mualem & dekfat harus tegas. Evaluasi, koreksi, bahkan copot jika perlu. Jangan biarkan kebijakan ini menjadi beban politik yang menghancurkan kepercayaan rakyat. Sesuai visi misi mualem dek fad.
Di akhir kami mengingatkan bahwa JKA selama ini merupakan simbol keberpihakan pemerintah Aceh terhadap rakyat. Namun jika dikelola secara keliru, program tersebut justru bisa menjadi sumber ketidakadilan baru.
“Kalau ini dibiarkan, maka yang terjadi bukan hanya krisis kebijakan, tapi krisis kepercayaan. Dan itu jauh lebih berbahaya,” ujar Arham. (*)
