PRINGSEWU – Pemerintah Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung menyosialisasikan sekaligus melakukan pembahasan terkait penerapan Jaring Pengaman Pringsewu Makmur (JP Prima). Kegiatan ini dibuka oleh Bupati Pringsewu Riyanto Pamungkas di Ruang Rapat Bupati, Kantor Pemkab Pringsewu, pada Senin, 9 November 2026. Dengan narasumber dari Pemerintah Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, kegiatan ini diikuti jajaran Pemerintah Kabupaten Pringsewu.
Bupati Pringsewu didampingi Sekda Ir.M.Andi Purwanto, S.T., M.T. dan Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Dra.Titik Puji Lestari, mengungkapkan dalam lima tahun terakhir, kemiskinan di Pringsewu turun dari 10% menjadi 7,6%, di bawah rata-rata Provinsi Lampung dan nasional. Menurutnya ini merupakan hasil kerja bersama, baik masyarakat, dunia usaha, dan seluruh perangkat daerah. Namun demikian, keluar dari garis kemiskinan belum tentu berarti sudah aman.
“Secara nasional, 8 dari 10 penduduk belum masuk kelas menengah, seperempatnya masih tergolong rentan miskin. Di Pringsewu, sekitar 191.000 warga, kira-kira 4 dari 10 berada di desil 2 sampai 5. Sebagian di atas garis kemiskinan, tetapi jaraknya tipis. Yang perlu diperhatikan bahwa makin tinggi desil makin sedikit program pusat yang menjangkau. Desil 5 hampir tak tersentuh, sehingga di celah inilah JP Prima kita tempatkan,” ungkapnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Bupati juga mengarahkan Sekda untuk mengoordinasikan seluruh perangkat daerah terkait dalam penyusunan dan pelaksanaan JP Prima secara terpadu dengan Dinas Sosial sebagai pengelola utama. Sedangkan Dinas Sosial agar menyusun rencana induk, kriteria umum penerima dan SOP induk, membentuk tim verifikasi lintas OPD dan sistem data penerima, mengonsolidasi seluruh usulan dan melaporkan pelaksanaannya secara berkala, serta setiap OPD bertanggung jawab atas kebenaran data, hasil verifikasi dan rekomendasi teknis di bidangnya.
“Kemudian Dinas Kesehatan, Disdik, serta OPD teknis lainnya agar mempersiapkan pemetaan kebutuhan, kriteria teknis, dokumen verifikasi, SOP teknis, data calon sasaran dan estimasi biaya. Sedangkan Bapperida agar memasukkan JP Prima ke dokumen perencanaan, menetapkan indikator dan targetnya serta pastikan tidak tumpang tindih dengan program lainnya,” ujarnya.
Bupati Pringsewu juga meminta BPKAD bersama TAPD mengkaji klasifikasi belanja, kode rekening, sumber dan pagu anggaran, mekanisme pencairan serta pertanggung jawabannya. Begitupun untuk Bagian Hukum agar menyempurnakan dan mengharmonisasikan rancangan Peraturan Bupati, serta Disdukcapil untuk melakukan jemput bola dokumen kependudukan warga rentan, dan memasifkan kembali aktivasi Identitas Kependudukan Digital.
“Kepada Inspektorat agar melakukan pengawasan intern berbasis risiko dan memberi saran perbaikan. Saya berharap kegiatan ini menghasilkan langkah jelas, bukan sekadar dokumen. Untuk itu, manfaatkan kesempatan belajar dari narasumber dengan sebaik-baiknya,” pinta Bupati Pringsewu Riyanto Pamungkas mengakhiri arahannya.
