Banda Aceh – Di saat masyarakat Aceh membutuhkan program pemerintah yang mampu menggerakan ekonomi secara cepat dan massal, untuk mendapatkan kepastian hidup guna mendapatkan penghasilan ekonomi rumah tangga, sehingga angka kemiskinan di Aceh dapat ditekan Pemerintah Aceh bersama oknum pimpinan DPRA justru menghambur-hamburkan uang dalam jumlah yang sangat besar untuk kebutuhan proyek Multiyears pembangunan 14 ruas jalan dan jembatan mencapai Rp 2,7 Triliun rupiah.
“Jika anggaran Rp2,7 triliun untuk proyek multiyears contract (MYC) tersebut saat itu digunakan untuk ketahanan pangan, pertanian, perkebunan, sektor perikanan, peternakan, perdagangan, usaha ekonomi produktif, UMKM, industri rumah tangga secara tepat guna dan tepat sasaran, maka insya Allah Aceh akan mampu terbebas dari jeratan kemiskinan. Namun sungguh disayangkan Pemerintah Aceh dengan beberapa oknum pimpinan dewan justru memilih Mega proyek yang rawan terindikasi korupsi,” ungkap koordinator Forum Aceh Bersatu (FAB) Saiful Mulki, Jumat 16 Agustus 2024.
Kata Saiful, pengelolaan anggaran yang begitu besar dan tidak tepat sasaran sesuai kebutuhan rakyat Aceh seperti proyek MYC sebesar Rp 2,7 itu merupakan salah satu penyebab Aceh menjadi daerah termiskin di Sumatera. Disini jelas bahwa hasrat pemerintah dan oknum dewan untuk melahirkan mega proyek tersebut terlalu ambisius tanpa memperhatikan kondisi kebutuhan ekonomi rakyat Aceh, faktanya hingga saat ini setelah proyek itu rampung Aceh juga masih terjerat dalam kemiskinan, yang menunjukkan bahwa pembangunan MYC itu tak lebih dari ambisi kepentingan segelintir orang untuk menyedot anggaran Aceh dalam jumlah besar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ironisnya lagi, lanjut Saiful, oknum pimpinan DPRA yang semestinya mementingkan aspirasi rakyat justeru secara diam-diam mengabaikan keputusan lembaga secara kolektif dan kolegial, bahkan rekomendasi penolakan dari komisi terkait di DPRA terhadap proyek MYC triliunan rupiah itu.
Salah satu Pimpinan DPR Aceh akhirnya terbongkar dan mengaku ikut menandatangani nota kesepahaman adalah mantan wakil ketua DPRA, Irwan Djohan yang sebelumnya selalu berlagak seakan merakyat. Hal ini membuktikan bahwa Irwan Djohan yang juga menandatangani MoU Proyek Multiyears itu bukan pejabat tanpa dosa sebagaimana dipoles di media, namun justru menjadi salah satu orang yang terlibat langsung dalam kebijakan yang merugikan rakyat Aceh.
“Ini menunjukkan bahwa diakui ataupun tidak mantan pimpinan DPRA Irwan Djohan sudah terlibat dalam kebijakan pengelolaan keuangan rakyat Aceh yang tidak berorientasi kepada kebutuhan rakyat sehingga menyebabkan Aceh terus tersandera dengan kemiskinan. Ini fakta, beliau pernah mengakui ikut menyetujui dan tanda tangan proyek MYC triliunan rupiah tersebut, bahkan rekam jejak digitalnya juga masih ada,” bebernya.
Pihaknya mengaku heran, entah apa yang terbersit dipikiran pimpinan dewan saat itu sehingga mengabaikan nuraninya dengan menyetujui penggunaan anggaran triliunan rupiah untuk proyek MYC, padahal kondisi angka kemiskinan di Aceh begitu memprihatinkan.
Seharusnya jika pun harus dilaksanakan program kegiatan infrastruktur kenapa tidak fokus pada infrastruktur padat karya seperti pembangunan embung, irigasi tersier, pompanisasi, jalan produksi, bantuan rehap rumah warga, MCK yang mampu dikerjakan oleh rakyat. Sehingga perputaran uang dapat terdistribusi kepada rakyat secara langsung yang berdampak pada peningkatan kemampuan ekonomi, serta daya beli masyarakat tetap terjaga.
“Pemerintah Aceh dan pimpinan daerah saat itu harus hadir di saat rakyat sedang susah. Kenapa tidak uang triliunan itu juga dapat digunakan untuk memberikan stimulan kepada petani melalui subsidi harga yang wajar untuk komoditi yang diusahakan oleh rakyat, agar rakyat tetap melakukan kegiatan produksi. Pastikan bahwa pasar terkendali tidak dimonopoli oleh para tengkulak dan pelaku industri. Ini semakin memperjelas bahwa kebijakan penggunaan APBA untuk MYC itu merupakan ambisi segelintir orang tanpa menggunakan nurani dan tanpa kepedulian terhadap kondisi perekonomian rakyat Aceh,” tambahnya.
Saiful menyebutkan, proyek besar dengan sedotan anggaran Aceh triliunan rupiah yang disinyalir terindikasi mega korupsi ini disamping merugikan negara juga merugikan rakyat Aceh. “Kondisi angka kemiskinan di Aceh 14.75 persen, seandainya uang triliunan rupiah itu dimanfaatkan untuk pengurangan kemiskinan maka tentu akan lebih bermanfaat, namun proyek fisik triliunan rupiah itu seakan diduga dijadikan ajang mencari fee besar bagi segelintir elit dan jelas-jelas tidak pro rakyat,” pungkasnya.
