BPK Ungkap Sejumlah Temuan Serius di PTPN I Regional 7, LSM TRINUSA Desak Direksi Hingga KPK Bertindak Tegas

hayat

- Redaksi

Selasa, 30 Juni 2026 - 17:04 WIB

50285 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

*Bandar Lampung* – Tata kelola aset dan keuangan di lingkungan *PT Perkebunan Nusantara (PTPN) I Regional 7* kembali menjadi sorotan setelah *Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI* dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor *57/T/LHP/DJPKN-VII/PBN.02/09/2025* menemukan berbagai persoalan yang dinilai berpotensi merugikan keuangan negara serta menunjukkan lemahnya pengawasan internal perusahaan.

Berangkat dari temuan tersebut, *LSM Triga Nusantara Indonesia (TRINUSA) DPD Provinsi Lampung* secara resmi melayangkan surat desakan kepada Direktur Utama PTPN I agar segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK dan melakukan pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola perusahaan.

Dugaan Lemahnya Tata Kelola BUMN Mulai Terbuka :

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Kajian yang disusun berdasarkan LHP BPK mengungkap sedikitnya *tiga temuan utama* yang seluruhnya berkaitan langsung dengan operasional *PTPN I Regional 7* di wilayah Lampung. Temuan tersebut mencakup:

* Kerja sama penambangan batu basalt yang tidak sesuai perjanjian.
* Kegagalan mengamankan aset negara berupa lahan seluas *295,65 hektare*.
* Pembayaran tunjangan transportasi pejabat perusahaan tanpa dasar hukum.

Menurut TRINUSA, rangkaian temuan tersebut bukan sekadar kesalahan administratif, melainkan memperlihatkan adanya pola kelemahan pengendalian internal yang berpotensi menimbulkan kerugian terhadap aset negara apabila tidak segera diperbaiki.

Potensi Kerugian Miliaran Rupiah dari Kerja Sama Tambang Basalt :

Temuan pertama BPK menyangkut pelaksanaan *Kerja Sama Operasi (KSO** penambangan batu basalt antara *PT Optima Nusa Tujuh (PT ONT)* dengan *PT Halo Tambang Berjaya (PT HTB)*.

Dalam pemeriksaannya, BPK menemukan adanya tunggakan pembayaran sewa lahan tahun 2023–2024 sebesar *Rp1.652.640.000*, ditambah kekurangan pembayaran kompensasi produksi sebesar *Rp514.126.434,76* akibat tarif kompensasi yang tidak mengikuti ketentuan dalam perjanjian kerja sama.

Total nilai yang belum dipulihkan mencapai sekitar *Rp2,17 miliar*. Selain itu, BPK juga menemukan bahwa target produksi dan besaran kompensasi dalam kontrak KSO ditetapkan tanpa didukung kajian kelayakan (feasibility study) yang memadai.

Baca Juga :  LSM Trinusa Layangkan Surat Konfirmasi Dugaan Korupsi di UPTD Taman Budaya Lampung

BPK merekomendasikan agar Direksi PTPN I segera melakukan penagihan atas seluruh kewajiban tersebut, mengevaluasi kembali kontrak KSO, serta melakukan kajian ulang terhadap kelayakan kerja sama yang berjalan.

Ratusan Hektare Aset Negara Belum Berhasil Diamankan :

Temuan kedua bahkan dinilai lebih serius karena menyangkut pengamanan aset negara.

BPK mencatat bahwa *PTPN I Regional 7* belum mampu menguasai kembali lahan perkebunan seluas *295,65 hektare* yang telah diokupasi pihak lain. Dari luas tersebut, sekitar *56,28 hektare* bahkan telah menjadi objek kerja sama pertambangan dengan pihak ketiga.

Ironisnya, saat kerja sama dilakukan, kondisi lahan telah diketahui dalam keadaan bermasalah dan masih dikuasai pihak lain sehingga berpotensi mengganggu pemanfaatan aset negara. Berbagai langkah mediasi dan koordinasi dengan aparat penegak hukum yang dilakukan perusahaan juga belum membuahkan hasil konkret.

Dalam kajiannya, BPK menilai kondisi tersebut menyebabkan aset negara tidak dapat dimanfaatkan secara optimal dan merekomendasikan penyelesaian sengketa lahan dengan melibatkan aparat penegak hukum serta pemberian sanksi kepada pihak yang bertanggung jawab atas lemahnya pengelolaan lahan.

Tunjangan Ratusan Juta Dibayarkan Tanpa Dasar Hukum :

Temuan ketiga berkaitan dengan pembayaran tunjangan transportasi kepada pejabat di lingkungan PTPN I Regional 7.

BPK menemukan pembayaran tunjangan transportasi kepada pejabat perusahaan selama Januari hingga Oktober 2024 senilai *Rp485.306.460* tanpa dasar hukum yang sah. Ketentuan internal perusahaan sebenarnya hanya memberikan fasilitas kendaraan dinas, bukan tunjangan transportasi dalam bentuk uang tunai bagi pejabat dimaksud.

Atas temuan tersebut, BPK merekomendasikan penghentian pembayaran, penagihan kembali (recovery) atas kelebihan pembayaran, serta pemberian sanksi kepada pejabat yang bertanggung jawab atas ketidakpatuhan terhadap aturan internal perusahaan.

Baca Juga :  LSM Triga Nusantara Indonesia DPD Lampung Bongkar Kenaikan Kekayaan PPK Balai Sungai: "Lonjakan Janggal dan Tak Lapor di 2024, Ada Apa?"

TRINUSA Minta Direksi Tidak Hanya Memberikan Jawaban Administratif :

Menyikapi seluruh hasil pemeriksaan tersebut, *LSM TRINUSA DPD Provinsi Lampung* meminta Direksi PTPN I tidak berhenti pada penyampaian klarifikasi administratif semata.

Organisasi tersebut mendesak agar seluruh rekomendasi BPK dilaksanakan secara nyata melalui penagihan kerugian, evaluasi menyeluruh terhadap kontrak kerja sama, penyelamatan aset negara, hingga penindakan terhadap pihak-pihak yang terbukti lalai dalam menjalankan tugasnya.

KPK Diminta Mengkaji Adanya Unsur Pidana :

Dalam surat resminya, TRINUSA juga mendorong *Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)* melakukan *kajian awal (preliminary assessment)* terhadap seluruh temuan BPK, khususnya yang berkaitan dengan kerja sama tambang tanpa kajian memadai, kegagalan pengamanan aset negara, serta pembayaran tunjangan tanpa dasar hukum.

Menurut TRINUSA, apabila dari proses tersebut ditemukan adanya unsur melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan yang mengakibatkan kerugian negara, maka proses hukum harus dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Asas Praduga Tak Bersalah Harus Tetap Dijunjung :

Meski demikian, seluruh temuan dalam pemberitaan ini *bersumber dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI* dan surat desakan TRINUSA. Temuan tersebut merupakan hasil pemeriksaan kepatuhan yang berisi rekomendasi perbaikan tata kelola perusahaan.

Sampai berita ini diterbitkan, *belum terdapat putusan pengadilan yang menyatakan adanya tindak pidana maupun pihak yang dinyatakan bersalah* atas temuan-temuan tersebut. Oleh karena itu, asas *praduga tak bersalah* tetap harus dihormati, sementara publik menunggu langkah konkret Direksi PTPN I dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK serta memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat.

Berita Terkait

LSM TRINUSA DPD Provinsi Lampung Desak DLH Provinsi Lampung Turun Tangani Dugaan Pencemaran Lingkungan akibat penambangan ilegal di Desa Lengkukai KabupatenTanggamus
Celoteh Sandi FW: “BBM Langka, Salah Siapa?
Wagub Jihan : HIMPAUDI Berperan Penting dalam Mendukung Tumbuh Kembang Anak yang Berkualitas
Lampung Perluas Perlindungan Sosial bagi Pekerja Informal
Ketua Dekranasda Propinsi lampung Purnama Wulan Sari Mirza menerima Audiensi dari APPMI
Pria Tanggamus, Korban Pembacokan Viral di Bandar Lampung Alami Luka Berat, Satu Pelaku Ditangkap
Hujan Perdana Setelah Kemarau, Bandar Lampung Diselimuti Kesejukan
Gubernur Mirza dan Wagub Jihan Flag Off Lampung Tapis Karnaval Puncak Festival Krakatau XXXV 2026

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 05:10 WIB

Ridwan Hisjam Sentil Bahlil: Golkar Partai Besar, Mengapa Tak Berani Usulkan Cawapres kepada Prabowo?

Minggu, 15 November 2026 - 22:11 WIB

Tiga Kekuatan Politik Dasco sebagai Pengganti Gibran

Sabtu, 14 November 2026 - 22:31 WIB

Masuk 3 Besar Klaster Parpol dan 2 Besar Non-Parpol di Survei LKPI, Forum Intelektual Muda Usulkan Harvick Hasnul Qolbi Isi Kursi Wapres

Kamis, 12 November 2026 - 00:10 WIB

Sri Radjasa Bantah Tuduhan Somasi Bahlil, Singgung soal Kepentingan Negara

Rabu, 11 November 2026 - 23:25 WIB

Pemilihan Ketua PWI Diminta Berjalan Damai, Bersaing Sehat dan Bermartabat

Rabu, 11 November 2026 - 22:48 WIB

ProDem Tegaskan Sufmi Dasco Ahmad Figur Wapres Paling Tepat Dampingi Prabowo

Selasa, 10 November 2026 - 14:14 WIB

Masyarakat Sampaikan Terima Kasih kepada Kapolri Suyudi Lewat Spanduk di Jakarta dan Tangsel

Minggu, 8 November 2026 - 15:02 WIB

Agus Flores Imbau Wartawan Fast Respon se-Indonesia Kawal Penegakan Hukum Dan Pantau Kejahatan Ilegal

Berita Terbaru