1. Latar Belakang ,
APAK JABAR mencatat beredarnya laporan media termasuk unggahan media sosial , yang menyampaikan informasi bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2025 memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), bukan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dalam narasi yang beredar disebutkan ada 20 temuan pemeriksaan mulai dari permasalahan data pajak Bumi dan Bangunan (1.699 objek pajak luas tanah belum diperbarui Bapenda), belanja pegawai, proyek pembangunan, sampai aset tanah bernilai triliunan rupiah.
APAK menegaskan nilai‑nilai di bawah ini adalah angka yang beredar di media, BELUM TERKONFIRMASI sebagai kerugian daerah final. Sebagian merupakan nilai aset, potensi beban, tunggakan, BUKAN otomatis uang yang hilang. Opini WDP BUKAN putusan BPK yang menyatakan terjadinya korupsi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Daftar nilai yang beredar:
1. Potensi beban keuangan daerah CFD + Braga Beken: Rp 2,7 Miliar.
2. Tunggakan sewa tanah BMD: Rp 148,06 Miliar (perlu diverifikasi apakah masuk LHP TA 2025).
3. Aset PSU perumahan yang belum disajikan: disebut nilai sampai Rp 4 Triliun (perlu dikonfirmasi apakah masih temuan TA 2025).
4. Aset tetap yang statusnya belum terverifikasi: Rp 551 Miliar (perlu dicek ke LHP terbaru)
2. Kajian Tata Kelola Pemerintahan.
Sesuai Undang‑Undang Keterbukaan Informasi Publik, Undang‑Undang Pengelolaan Keuangan Daerah serta tugas fungsi DPRD, Inspektorat dan BPK:
1. Pemkot Bandung wajib menyusun rencana aksi tindak lanjut rekomendasi BPK secara terukur, terjadwal dan terbuka untuk publik, termasuk memisahkan mana yang sekadar kelemahan administrasi, potensi beban keuangan, dan yang terindikasi kerugian daerah
2. DPRD Kota Bandung selaku pengawas APBD berhak meminta penjelasan rinci eksekutif atas penyebab berulangnya permasalahan aset daerah, data pajak, proyek pembangunan, termasuk temuan CFD Braga Beken senilai Rp 2,7 Miliar.
3. Masyarakat berhak mendapatkan akses salinan LHP BPK melalui PPID Pemkot Bandung / PPID BPK Perwakilan Jabar untuk memastikan pengawasan publik berjalan sehat .
. Sikap Resmi APAK jabar
Menerima masukan hasil pemeriksaan BPK sebagai bahan perbaikan tata kelola keuangan Kota Bandung.
Minta Pemkot Bandung, DPRD Kota Bandung, BPK Perwakilan Jabar untuk menyampaikan salinan resmi LHP BPK TA 2025 beserta matriks tindak lanjut perbaikan, rincian: berapa nominal kerugian daerah, berapa potensi beban, berapa nilai aset yang belum terverifikasi
Minta Inspektorat Kota Bandung melakukan audit lanjutan apabila dari LHP resmi terindikasi ada unsur kerugian daerah, penyalahgunaan wewenang yang harus diteruskan ke Aparat Penegak Hukum
Minta pemisahan data: nilai Rp 2,7 Miliar (CFD), Rp 148,06 Miliar (tunggakan sewa), Rp 551 Miliar, Rp 4 Triliun apakah semuanya tercantum di LHP TA 2025 atau temuan tahun sebelumnya, agar publik tidak terjebak narasi yang melebih‑lebihkan .
. Tuntutan Kepada Pemkot Bandung
1. Menyampaikan secara terbuka jadwal penyelesaian perbaikan data Bapenda atas 1.699 objek pajak yang disebut di laporan
2. Menyajikan laporan inventarisasi aset tanah/PSU yang bernilai besar yang menjadi temuan BPK
3. Menyampaikan laporan berkala ke DPRD dan publik progres tindak lanjut seluruh rekomendasi BPK termasuk temuan CFD Braga Beken senilai Rp 2,7 Miliar
APAK mendorong semangat perbaikan akuntabilitas keuangan daerah. Kami akan menunggu dokumen resmi BPK sebelum APAK menyatakan secara pasti total kerugian daerah. APAK mengajak seluruh elemen masyarakat Kota Bandung mengawal perbaikan tata kelola Pemkot Bandung secara objektif berdasar bukti dokumen resmi.
“APAK mencatat beredar temuan potensi beban CFD Braga Beken Rp 2,7 Miliar, tunggakan sewa tanah Rp 148,06 Miliar, serta nilai aset triliunan. Kami minta BPK dan Pemkot Bandung segera mengonfirmasi angka mana temuan TA 2025, mana kerugian, mana sekadar permasalahan administrasi, agar masyarakat mendapatkan informasi yang akurat.”
