**Pesawaran –** LSM **Triga Nusantara Indonesia** mengecam keras dugaan praktik korupsi dalam pengelolaan anggaran makan dan minum pasien serta pegawai di RSUD Kabupaten Pesawaran yang terungkap awal tahun 2025. Berdasarkan data investigatif yang beredar, ditemukan indikasi kuat bahwa anggaran negara telah disalahgunakan secara sistematis, dengan potensi kerugian yang mencengangkan.
Anggaran sebesar **Rp645.906.000** yang seharusnya diperuntukkan untuk makan dan minum **13.000 pasien rawat inap** pada tahun 2024 ternyata tidak sebanding dengan proyeksi realisasi ideal yang mencakup **18.997 pasien**. Selisih tersebut berpotensi merugikan negara sebesar **Rp203.906.000**. Ini bukan sekadar kelalaian administratif—ini adalah indikasi korupsi yang harus diusut tuntas.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Tak berhenti di situ, anggaran **Rp485.450.000** untuk konsumsi rapat dan jamuan makan bagi hanya **23 orang pegawai** RSUD juga menuai kecurigaan. Dengan perhitungan logis, nominal ini sangat tidak masuk akal dan menimbulkan potensi kerugian negara hingga **Rp129.410.000**. Bahkan, terdapat informasi bahwa terdapat **86 paket anggaran konsumsi rapat tahun 2024** yang menelan biaya total mencapai **Rp3.032.798.300**, angka yang benar-benar tidak rasional dan mencurigakan.
### **Ultimatum LSM Triga Nusantara**
Melalui pernyataan resmi, **LSM Triga Nusantara Indonesia** menyatakan sikap:
> “Kami menilai ini bukan hanya kelalaian, tapi bentuk nyata dugaan kejahatan anggaran. Kami mendesak Kejaksaan Negeri Kabupaten Pesawaran segera **memanggil dan memeriksa Direktur RSUD, PPTK Dinas Kesehatan, hingga penyedia jasa** yang terlibat dalam proses pencairan dan pengadaan anggaran makan dan minum ini. Bila perlu, kami akan turun ke jalan jika aparat hukum bersikap pasif dan membiarkan kejahatan ini berlalu begitu saja.”
LSM juga mempertanyakan sistem kontrol internal dan pengawasan Inspektorat Pesawaran yang dianggap lemah atau bahkan diduga “masuk angin”.
### **Seruan Aksi dan Proses Hukum**
LSM Triga Nusantara Indonesia akan menyurati:
– **Kejaksaan Tinggi Lampung**
– **BPK RI Perwakilan Lampung**
– **Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)**
Dengan tegas, LSM menegaskan bahwa tidak ada tempat bagi penjahat anggaran di tengah penderitaan rakyat. Anggaran kesehatan adalah hak dasar masyarakat, bukan celengan pribadi pejabat tidak bermoral.
—
**#TangkapPencuriUangRakyat #AuditTotalRSUDPESAWARAN #LSMTrigaBergerak**
