*BANDAR LAMPUNG*— Lembaga Swadaya Masyarakat Triga Nusantara Indonesia (TRINUSA) DPD Provinsi Lampung merilis kajian investigatif terhadap laporan keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Lampung Tahun Buku 2024. Hasil telaah tersebut mengungkap sederet kejanggalan serius yang dinilai patut menjadi perhatian aparat pengawas dan penegak hukum.
Dalam dokumen kajian tersebut, TRINUSA menemukan tidak kurang dari sepuluh indikator *red flag* yang secara bersamaan mencerminkan kondisi mengkhawatirkan pada bank milik pemerintah daerah Provinsi Lampung itu.
Laba Anjlok 41 Persen dalam Setahun
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Temuan paling mencolok adalah penurunan laba bersih yang drastis. Berdasarkan laporan laba rugi, laba bersih Bank Lampung tercatat Rp175,2 miliar pada 2023, namun merosot tajam menjadi hanya Rp103,1 miliar pada 2024 — penurunan sebesar Rp72,1 miliar atau **41,1 persen** dalam satu tahun buku. Dampaknya berpotensi mengurangi kontribusi dividen kepada pemerintah daerah dan menekan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
CKPN Meledak 141 Persen: Sinyal Kredit Bermasalah?
Yang lebih mencurigakan, lonjakan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) mencapai **141 persen** — dari Rp60 miliar pada 2023 menjadi Rp144,6 miliar pada 2024. TRINUSA menilai angka ini sebagai *red flag* utama dalam audit perbankan, mengindikasikan memburuknya kualitas kredit, meningkatnya risiko gagal bayar, atau adanya restrukturisasi kredit yang tidak sehat. TRINUSA bahkan menduga adanya potensi *kredit topengan* dan kredit bermasalah yang sengaja disembunyikan.
Kredit Tumbuh, Kas Malah Minus
Di tengah pertumbuhan penyaluran kredit dari Rp6,95 triliun menjadi Rp7,20 triliun, arus kas operasi Bank Lampung justru tercatat **negatif Rp26,97 miliar** pada 2024. Secara logika perbankan yang sehat, pertumbuhan kredit semestinya diikuti peningkatan pendapatan dan cash flow positif. Kondisi sebaliknya ini dinilai sebagai red flag tekanan kualitas kredit dan likuiditas yang serius.
Biaya Bengkak, Deposito Jebol
Beban barang dan jasa naik Rp14 miliar menjadi Rp95,2 miliar — pos yang rawan markup, pengadaan fiktif, dan vendor afiliasi. Lebih mengejutkan, beban non-operasional melonjak **142 persen** dari Rp4,8 miliar menjadi Rp11,6 miliar tanpa penjelasan yang memadai.
Di sisi pendanaan, deposito nasabah turun Rp302 miliar menjadi Rp4,57 triliun — indikasi deposan besar mulai menarik dana. Untuk menambal likuiditas, Bank Lampung meningkatkan dana antar bank dari Rp728 miliar menjadi Rp1,109 triliun, mencerminkan ketergantungan pada sumber dana eksternal jangka pendek yang semakin dalam.
Transaksi Pihak Berelasi dan Gejolak Direksi
Kajian juga menyoroti transaksi pihak berelasi yang rawan *conflict of interest* dan pemberian kredit istimewa kepada pihak dekat pengurus. Ditambah adanya pergantian direksi dan beberapa RUPS Luar Biasa sepanjang 2024, yang dalam perspektif audit tata kelola sering menjadi indikator konflik internal atau intervensi pemegang saham.
TRINUSA Desak OJK, BPK, dan Kejati Bertindak
Berdasarkan seluruh temuan itu, TRINUSA mendesak OJK melakukan pemeriksaan khusus kualitas kredit dan likuiditas, BPK melakukan audit investigatif atas vendor, transaksi pihak berelasi, dan CKPN, serta Kejaksaan Tinggi Lampung menelusuri dugaan penyimpangan dan potensi kerugian negara.
Temuan-temuan ini patut menjadi perhatian serius karena berpotensi mempengaruhi stabilitas bank daerah, dana masyarakat, kontribusi PAD, dan kepercayaan publik,”* tegas TRINUSA dalam kajiannya.
*Laporan ini disusun berdasarkan Kajian Investigatif LSM TRINUSA DPD Provinsi Lampung atas Laporan Keuangan Audited PT Bank Pembangunan Daerah Lampung Tahun Buku 2024.*
