BATU BARA — Sejumlah wartawan yang bertugas di Kabupaten Batu Bara menyoroti proses perekrutan mitra media di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Batu Bara.
Mereka menilai terdapat sejumlah nama dalam daftar mitra media yang diketahui berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), maupun tenaga ahli pada instansi pemerintah lainnya. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan konflik kepentingan apabila yang bersangkutan masih aktif menjalankan profesi sebagai jurnalis.
Menurut sejumlah wartawan, keberadaan aparatur pemerintah yang juga berperan sebagai wartawan menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat, sekaligus memunculkan pertanyaan mengenai profesionalisme dan independensi dalam menjalankan tugas masing-masing.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Mereka mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, yang mengatur kewajiban ASN menjaga integritas, profesionalisme, serta menghindari benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas.
Selain itu, mereka juga menyinggung ketentuan mengenai disiplin ASN yang mengharuskan aparatur negara menjalankan tugas secara profesional sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Para wartawan juga meminta Pemerintah Kabupaten Batu Bara melakukan evaluasi terhadap daftar mitra media di Diskominfo apabila ditemukan adanya individu yang memiliki status sebagai ASN, PPPK, staf ahli atau jabatan lain yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
Bahkan ada indikasi, yang bersangkutan selain menerima gaji bulanan juga mengambil uang rilis berita yang bersumber dari APBD setiap bulannya. Sebab satu sisi masih mengaku berprofesi sebagai wartawan, disisi lain mengaku PPK, Staf Ahli hingga ASN.
Selain itu, warga berharap instansi tempat oknum yang bersangkutan bertugas turut melakukan penelaahan sesuai ketentuan yang berlaku apabila memang ditemukan dugaan pelanggaran disiplin atau kode etik.
Hingga berita ini diterbitkan, Diskominfo Kabupaten Batu Bara maupun Pemerintah Kabupaten Batu Bara belum memberikan keterangan resmi terkait aspirasi dan sorotan yang disampaikan sejumlah wartawan tersebut. (Herman Pelangi).
