ROKAN HILIR — WaspadaIndonesia.com
Persoalan komunikasi antara sekolah dengan pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Rokan Hilir mulai menjadi sorotan.
Sejumlah Kepala SMPN di Kabupaten Rokan Hilir mengeluhkan sulitnya melakukan koordinasi maupun meminta pengarahan kepada Kabid Pembinaan SMP Disdikbud Rohil, Leo Alhaksbi S.Sos, yang dilantik sejak 21 April 2026.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Keluhan tersebut disampaikan beberapa kepala sekolah kepada media ini ketika melakukan kunjungan ke sekolah masing-masing.
Menurut para kepala sekolah, ketika membutuhkan komunikasi terkait persoalan sekolah, terutama melalui telepon seluler, respons dari Kabid Pembinaan SMP dinilai tidak cepat. Padahal, bagi sekolah, komunikasi dengan bidang teknis sangat dibutuhkan ketika terdapat persoalan yang membutuhkan arahan atau keputusan dari dinas.
Yang lebih menarik, sejumlah kepala sekolah justru membandingkan kondisi sekarang dengan pejabat sebelumnya.
Mereka menilai Kabid Pembinaan SMP sebelumnya jauh lebih sigap, mudah diajak berkomunikasi dan cepat memberikan respons ketika sekolah membutuhkan koordinasi.
Keluhan tersebut tentu bukan perkara sepele.
Jabatan Kabid Pembinaan SMP bukan sekadar posisi struktural di balik meja. Ada puluhan satuan pendidikan, kepala sekolah, guru dan kepentingan peserta didik yang membutuhkan pembinaan serta koordinasi.
Jika pejabat yang menjadi tempat sekolah meminta arahan sulit dihubungi, publik layak mempertanyakan: bagaimana persoalan pendidikan di lapangan dapat ditangani secara cepat jika komunikasi saja tersendat?
Jangan sampai sekolah justru merasa berjalan sendiri karena sulit mendapatkan respons dari pejabat yang seharusnya menjadi salah satu pintu koordinasi mereka.
Bupati Diminta Jangan Asal Tempatkan Pejabat
Kondisi ini semestinya menjadi alarm bagi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir.
Evaluasi terhadap pejabat bukan berarti mencari kesalahan, tetapi memastikan setiap orang yang menduduki posisi strategis benar-benar mampu menjalankan fungsi pelayanan, pembinaan dan koordinasi.
Publik juga berharap Bupati Rokan Hilir tidak sekadar mempertimbangkan jabatan dan administrasi dalam penempatan pejabat, tetapi juga memperhatikan kompetensi, kemampuan komunikasi, responsivitas serta rekam kinerja.
Sebab, sektor pendidikan membutuhkan pejabat yang hadir ketika sekolah membutuhkan solusi, bukan hanya pejabat yang hadir ketika agenda kedinasan berlangsung.
Dikonfirmasi, Belum Ada Jawaban
Media ini telah berupaya mengonfirmasi Leo Alhaksbi melalui seluler mengenai keluhan sejumlah kepala SMPN tersebut. Namun hingga berita ini diterbitkan, belum berhasil mendapatkan tanggapan.
Konfirmasi juga telah disampaikan kepada Kabag Umum dan Kepegawaian, Dedi Saputra, pada Jumat, 31 Juli 2026.
Pesan konfirmasi telah terlihat centang biru, namun hingga berita ini disusun belum ada jawaban.
Ketiadaan respons tersebut tentu semakin membuat publik bertanya-tanya.
Benarkah komunikasi antara Kabid Pembinaan SMP dengan kepala sekolah memang sulit, atau hanya persoalan teknis komunikasi yang belum terselesaikan?
Pihak Disdikbud Rohil, khususnya Leo Alhaksbi, masih memiliki ruang untuk memberikan klarifikasi dan menjelaskan kepada publik kondisi sebenarnya.
Sebab dalam urusan pelayanan publik, ketika banyak sekolah mulai mengeluhkan sulitnya koordinasi, persoalannya tidak lagi cukup dijawab dengan diam. Yang dibutuhkan adalah evaluasi dan perbaikan.(rm)
