Waspadaindonesia.com // BANDUNG BARAT – DPD Ikatan Wartawan Online (IWO) Indonesia Kabupaten Bandung Barat mulai memperkuat langkah organisasi menghadapi tantangan jurnalistik tahun 2027. Melalui konsolidasi internal dan pemantapan program kerja, organisasi ini menegaskan pentingnya soliditas kepengurusan, peningkatan kapasitas wartawan, serta komitmen menjaga marwah profesi pers.
Agenda konsolidasi tersebut digelar Rabu (11/11/2026) di RM BBC Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Pertemuan ini bukan sekadar agenda rutin organisasi, melainkan momentum untuk mengevaluasi arah gerak kelembagaan sekaligus merumuskan program kerja yang lebih konkret, terukur, dan memiliki dampak nyata.
Ketua DPD IWO Indonesia Kabupaten Bandung Barat, Rushendi, menegaskan bahwa organisasi wartawan tidak boleh hanya kuat secara struktur, tetapi juga harus mampu menunjukkan kualitas melalui kerja nyata, integritas, dan tanggung jawab profesional.
Menurutnya, soliditas organisasi harus dibangun melalui kesamaan visi, disiplin kepengurusan, serta komitmen seluruh anggota dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawab masing-masing.
“Organisasi tidak cukup hanya memiliki kepengurusan dan atribut. Harus ada kerja nyata, program yang jelas, serta tanggung jawab yang bisa dipertanggungjawabkan. Konsolidasi ini menjadi momentum untuk memperkuat barisan dan memastikan IWO Indonesia KBB bergerak dengan arah yang terukur,” tegas Rushendi.
Ia juga menekankan bahwa program kerja 2027 harus berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan kelembagaan, pendidikan jurnalistik, serta kontribusi terhadap kepentingan publik.
“Jangan sampai organisasi hanya aktif ketika ada kegiatan seremonial. Kita membutuhkan gerakan yang berkelanjutan. Wartawan harus terus meningkatkan kompetensi, menjaga independensi, serta menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan,” tambahnya.
PERKUAT PROFESIONALISME DAN KEPATUHAN TERHADAP KODE ETIK
Sementara itu, Sekretaris DPD IWO Indonesia KBB, Kusmawan, turut menekankan pentingnya koordinasi dan konsolidasi antarpengurus agar setiap kebijakan organisasi dapat diterjemahkan menjadi program yang efektif.
Menurutnya, perencanaan yang baik harus disertai pembagian tugas, komunikasi yang terbuka, serta evaluasi berkala sehingga program kerja tidak berhenti sebatas wacana.
Di tengah derasnya arus informasi digital, IWO Indonesia KBB juga dituntut mampu mendorong anggotanya untuk tidak terjebak pada orientasi kecepatan publikasi semata. Akurasi, verifikasi, keberimbangan, independensi, dan tanggung jawab terhadap informasi harus tetap menjadi prinsip utama.
Hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, khususnya:
– Pasal 2: Kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.
– Pasal 3: Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.
– Pasal 5 ayat (1): Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma agama, rasa kesusilaan masyarakat, serta asas praduga tak bersalah.
– Pasal 6: Pers nasional berperan memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui, menegakkan nilai-nilai demokrasi, mengembangkan pendapat umum, serta melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap kepentingan umum.
– Pasal 7 ayat (2): Wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik.
Selain itu, Peraturan Dewan Pers Nomor 6/Peraturan-DP/V/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik menjadi landasan penting dalam menjaga integritas profesi.
Kode Etik Jurnalistik, khususnya Pasal 1, mengamanatkan bahwa wartawan Indonesia harus bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk. Sementara Pasal 3 menegaskan kewajiban wartawan untuk menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.
BUKAN SEKADAR MEMBESARKAN ORGANISASI, TETAPI MENJAGA MARWAH PERS
Konsolidasi ini sekaligus menjadi pengingat bahwa kekuatan organisasi wartawan tidak semata-mata diukur dari jumlah anggota, struktur kepengurusan, maupun eksistensi di ruang publik. Kredibilitas justru ditentukan oleh kualitas karya jurnalistik, integritas anggotanya, dan konsistensi dalam menjalankan fungsi pers.
Rushendi berharap seluruh jajaran pengurus dan anggota memiliki kesadaran yang sama untuk membangun organisasi secara profesional serta menjadikan IWO Indonesia sebagai wadah yang mampu memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Pers harus berani menyampaikan fakta, tetapi keberanian itu harus dibarengi tanggung jawab. Kritik harus berbasis data, pemberitaan harus melalui verifikasi, dan setiap wartawan wajib menjaga etika profesinya. Kita ingin IWO Indonesia KBB tumbuh menjadi organisasi yang kuat, bermartabat, dan dipercaya masyarakat,” pungkasnya.
Melalui konsolidasi tersebut, DPD IWO Indonesia Kabupaten Bandung Barat menegaskan komitmennya untuk menjadikan tahun 2027 sebagai momentum penguatan organisasi, peningkatan kompetensi wartawan, serta pembangunan pers yang independen, profesional, berintegritas, dan berpihak pada kepentingan publik.
Sebab, marwah pers tidak dibangun melalui banyaknya pemberitaan, melainkan melalui kebenaran, keberanian, independensi, dan tanggung jawab dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. ( Ladi )



































