Bandar Lampung, 20 November 2026 — Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Waspada Provinsi Lampung melayangkan surat resmi bernomor 289/LSM.DPD WASPADA/LPG/XI/2026 kepada Kepala Satuan Kerja (Kasatker) Wilayah I Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Lampung. Surat tersebut berisi konfirmasi dan pemberitahuan aksi terkait dugaan pelanggaran Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) serta potensi konflik kepentingan yang melibatkan pejabat di lingkungan Ditjen Bina Marga.
Dugaan Pelanggaran LHKPN
Berdasarkan penelusuran LSM Waspada atas data e-LHKPN KPK, ditemukan perbandingan harta kekayaan atas nama Benny Widya Christiawan, yang tercatat sebagai Kepala Satuan Kerja pada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Timur, Kementerian Pekerjaan Umum, Ditjen Bina Marga, dengan NHK 729833. Laporan periodik 2025 disampaikan pada 22 Februari 2026.
Perbandingan LHKPN per 31 Desember 2025 dengan 31 Desember 2024 menunjukkan total harta kekayaan naik dari Rp7.762.572.578 menjadi Rp8.644.650.821, atau bertambah Rp882.078.243 (11,36%). Kenaikan signifikan terjadi pada komponen Surat Berharga yang melonjak Rp909.538.193 (25,38%), dari Rp3.583.383.015 menjadi Rp4.492.921.208. Sementara itu, Kas dan Setara Kas turun drastis Rp211.346.756 (32,67%), dan Hutang turun Rp163.886.806 (67,52%). LSM Waspada menilai lonjakan Surat Berharga serta penurunan kas dan hutang tersebut perlu dikonfirmasi sumber dan alasannya.
Dugaan Rangkap Jabatan dan Potensi Konflik Kepentingan
LSM Waspada juga menyoroti jabatan strategis yang diduga dipegang secara bersamaan (double job) oleh Benny Widya Christiawan, yakni sebagai Kepala Bidang Preservasi Jalan dan Jembatan di PJN Wilayah Kalimantan Timur, dan sebagai Kepala Satker PJN Wilayah I Provinsi Lampung yang menurut organisasi itu telah berjalan hampir dua tahun. Kondisi ini diduga berpotensi melanggar prinsip manajemen ASN dan menimbulkan konflik kepentingan, serta berimplikasi pada kualitas pengawasan dan akuntabilitas penyelenggaraan jalan di kedua wilayah kerja.
Permintaan Konfirmasi
Dalam suratnya, LSM Waspada memohon konfirmasi dan penjelasan tertulis dari Kasatker Wilayah I BPJN Lampung mengenai kebenaran dan dasar hukum penempatan/rangkap jabatan tersebut, mekanisme pengawasan dan pencegahan konflik kepentingan yang diterapkan, serta sumber perolehan harta kekayaan yang dilaporkan dalam LHKPN, khususnya kenaikan Surat Berharga.
Pemberitahuan Aksi
Sejalan dengan temuan tersebut, LSM Waspada memberitahukan akan melaksanakan aksi unjuk rasa pada Senin, 30 November 2026, di Kantor Ditjen Bina Marga RI dan Kantor KPK RI. Aksi tersebut menuntut dua hal: pertama, mendesak Kementerian Pekerjaan Umum melalui Ditjen Bina Marga RI mengevaluasi dan memberhentikan Benny Widya Christiawan dari dua jabatan strategis tersebut; kedua, mendesak KPK dan PPATK mengusut sumber harta kekayaan serta dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
Pernyataan Ahmad Padlan
Ahmad Padlan, S.H., menyampaikan bahwa dalam waktu dekat pihaknya akan menggelar agenda aksi besar-besaran. “Kami ingin Lampung bersih dari korupsi,” tegasnya. LSM Waspada juga mengimbau agar aksi berjalan tertib, damai, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mengharapkan koordinasi dan kerja sama yang baik dari pihak terkait.buat foto laki” tersebut sedikit lebih garang



































