Wakil Ketua DPRA Desak Pj Gubernur Aceh Benahi Pengelolaan Aset Daerah [Dok Pribadi]
BANDA ACEH– Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Saifuddin Muhammad, meminta Penjabat (Pj) Gubernur Aceh, Safrizal ZA, segera menyelesaikan permasalahan aset daerah yang dinilai tidak terkelola dengan baik. Menurutnya, pengelolaan aset yang buruk, baik berupa aset bergerak maupun tidak bergerak, tidak hanya tidak memberi manfaat bagi Aceh tetapi juga membebani anggaran daerah.
“Banyak aset, terutama kendaraan dinas, yang dikuasai oleh pihak lain. Namun, biaya operasionalnya seperti bahan bakar, onderdil, dan perawatan tetap menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA). Ini harus segera didata ulang dan ditarik kembali, atau jika perlu dilelang saja,” tegas Saifuddin Muhammad, yang akrab disapa Yah Fud, Rabu (15/1/2025).
Yah Fud mengharapkan agar persoalan ini dapat dituntaskan sebelum masa jabatan Pj Gubernur Aceh berakhir. Dengan demikian, gubernur dan wakil gubernur definitif yang akan menjabat nanti bisa fokus menjalankan visi, misi, dan program kerja mereka tanpa harus dibebani masalah aset yang tidak selesai.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia mengingatkan bahwa pada tahun 2023, DPRA telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) Aset untuk menyoroti persoalan ini. Namun, hingga kini, rekomendasi yang diberikan oleh Pansus tersebut belum sepenuhnya dijalankan oleh Pemerintah Aceh.
“Padahal, dengan kondisi penerimaan Aceh yang terus menurun akibat berkurangnya Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA), langkah efisiensi seperti pengelolaan aset daerah menjadi sangat penting,” lanjutnya.
Yah Fud juga menyoroti banyaknya aset daerah yang memiliki nilai ekonomis tetapi belum dikelola secara profesional. Ia menyebutkan bahwa aset seperti alat berat, gedung, tanah, dan terminal berpotensi memberikan kontribusi besar terhadap Pendapatan Asli Aceh (PAA) jika dimanfaatkan secara optimal.
“Jika aset-aset ini dikelola secara profesional, mereka tidak hanya mengurangi beban keuangan daerah tetapi juga bisa menjadi sumber pendapatan baru bagi Aceh. Ini yang harus segera diwujudkan,” tambahnya.
Ia juga meminta Pemerintah Aceh untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terkait seluruh aset, termasuk memetakan aset yang sudah tidak lagi digunakan dan bisa dilelang untuk mengurangi beban biaya perawatan.
“Langkah ini tidak hanya akan mengefisiensikan anggaran, tetapi juga membuka peluang untuk investasi baru di Aceh. Kita harus bergerak cepat agar Aceh tidak semakin tertinggal,” tutupnya.[Heri]
