Bandar Lampung, 25 Februari 2025 – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Triga Nusantara Provinsi Lampung kembali mengambil langkah tegas dengan melayangkan surat somasi pertama kepada Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung. Somasi ini menyusul temuan dugaan korupsi dalam realisasi anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari tahun 2020 hingga 2024, serta indikasi penyimpangan dalam penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) untuk kegiatan tahun 2022 dan 2023.
Sebelumnya, LSM Triga Nusantara telah mengirim surat konfirmasi kepada Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung untuk meminta klarifikasi atas temuan tersebut. Namun, hingga batas waktu yang ditentukan, dinas tersebut dinilai tidak memberikan respon yang memadai.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam audit BPK RI, ditemukan sejumlah ketidaksesuaian dalam penyaluran dan penggunaan dana BOS serta DAK, termasuk pada kegiatan anggaran fisik. Temuan ini mengindikasikan adanya potensi kerugian negara yang cukup besar. Faqih Fakhrozi, S.Pd, Sekretaris Jenderal LSM Triga Nusantara Provinsi Lampung, menyatakan kecamannya atas temuan tersebut.
“Kami mengecam keras dugaan korupsi dalam realisasi anggaran BOS dan DAK ini. Ini adalah dana yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan infrastruktur sekolah, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu,” tegas Faqih Fakhrozi dalam keterangan resminya.
Faqih juga menegaskan bahwa LSM Triga Nusantara tidak akan tinggal diam. “Jika tidak ada tindakan serius dari pihak Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung, kami akan melaporkan kasus ini kepada pihak berwajib dan melakukan aksi unjuk rasa sebagai bentuk protes terhadap praktik korupsi yang merugikan masyarakat,” tambahnya.
LSM Triga Nusantara berencana menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung dalam waktu dekat. Aksi ini bertujuan untuk mendesak pemerintah daerah mengambil langkah tegas dalam mengusut tuntas dugaan korupsi tersebut.
Masyarakat dan para pegiat pendidikan pun mendukung langkah LSM Triga Nusantara. Mereka berharap kasus ini dapat menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola keuangan di sektor pendidikan, serta memastikan dana BOS dan DAK digunakan secara transparan dan akuntabel.
Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung hingga kini belum memberikan tanggapan resmi atas somasi tersebut. Namun, tekanan publik dan ancaman aksi unjuk rasa diprediksi akan memaksa dinas terkait untuk segera memberikan klarifikasi dan tindakan lanjutan.
||PEWARTA ||HAYAT ||
