**LSM SIMULASI Kritik Kinerja Dinas BMBK Provinsi Lampung atas Proyek Jembatan Way Robok yang Ambruk**
*Bandar Lampung, 27 Mei 2025* – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Simulasi Provinsi Lampung menilai sejumlah kegiatan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung mengalami **cacat mutu**. Kritik ini disampaikan oleh Agung Irwansyah, perwakilan LSM, menyusul ambruknya proyek pembangunan penahan longsor pada **Jembatan Way Robok** di Kabupaten Lampung Barat. Padahal, proyek tersebut baru saja selesai dikerjakan.
Proyek yang dilaksanakan oleh **CV Delapan Belas Guna Mandiri** dengan nilai kontrak **Rp 647.323.000** dari anggaran Dinas BMBK Tahun 2024 ini disebut tidak memenuhi standar kualitas. “Ini bukan kali pertama kegiatan BMBK Provinsi Lampung cacat mutu. Ada indikasi kuat bahwa proyek ini tidak dilaksanakan sesuai spesifikasi teknis,” tegas Agung .
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
**Dugaan Penyimpangan dan Tuntutan Audit**
Agung menduga ada **penyimpangan dalam pelaksanaan proyek**, mulai dari pemilihan material hingga pengawasan lapangan. LSM Simulasi akan mendesak **Aparat Penegak Hukum (APH)** dan **Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI** untuk mengaudit secara menyeluruh seluruh kegiatan Dinas BMBK tahun 2024. “Kami meminta investigasi tuntas, termasuk mengevaluasi proses tender dan pengawasan proyek oleh konsultan pengawas,” tambahnya .
**Sejarah Masalah Kualitas di Dinas BMBK**
Ini bukan pertama kalinya Dinas BMBK Lampung dikritik karena **kegagalan proyek infrastruktur**. Sebelumnya, **Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)** menemukan ketidaksesuaian dalam beberapa proyek jalan, seperti pengurangan ketebalan lapisan aspal dan ketidakpatuhan terhadap spesifikasi teknis . Selain itu, Pemprov Lampung juga sedang menghadapi masalah **hutang ratusan miliar** kepada kontraktor, yang diduga memengaruhi kualitas pelaksanaan proyek .
**Tuntutan Masyarakat dan Langkah ke Depan**
LSM Simulasi mendesak agar:
1. **BPK RI melakukan audit khusus** terhadap proyek-proyek BMBK tahun 2024.
2. **Pemerintah Provinsi meningkatkan transparansi** melalui aplikasi **Si Jala** untuk memantau kualitas proyek .
3. **Penegakan hukum terhadap pihak yang lalai**, termasuk kontraktor dan pejabat terkait.
Kasus ini kembali mempertanyakan **akuntabilitas pengelolaan proyek infrastruktur** di Lampung, terutama di tengah upaya Pemprov untuk meningkatkan konektivitas jalan. Masyarakat pun berharap tidak ada lagi proyek “**aspal tipis**” yang hanya menghabiskan anggaran tanpa memberikan manfaat nyata .
