LANGKAT,Waspada Indonesia – Kondisi infrastruktur di Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat, kini menjadi sorotan tajam. Plt Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kecamatan Wampu, Bambang, melontarkan kritik keras terhadap perilaku para pengusaha di wilayah tersebut yang dinilai tidak peduli terhadap pemeliharaan jalan protokol Rabu(18/3/2026)
Padahal, jalan sepanjang 7 kilometer di wilayah tersebut baru saja selesai diperbaiki (hotmix) oleh PT Hutama Karya Infrastruktur (HKI) pada 24 Agustus 2024 lalu. Perbaikan ini merupakan kompensasi atas pembangunan Tol Binjai-Langsa. Namun, umur aspal tersebut diprediksi tidak akan bertahan lama akibat gempuran kendaraan bermuatan lebih (overload).
*Eksploitasi Tanpa Kontribusi*
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Bambang menyoroti adanya ketimpangan yang terjadi di Wampu. Ia menilai, perusahaan-perusahaan di wilayah tersebut sangat agresif dalam mengeksploitasi sumber daya alam, namun justru pasif dalam menjalankan tanggung jawab sosial (CSR), terutama terkait perawatan fasilitas publik.
“Jangan hanya tahu menguras hasil bumi Wampu, tapi tutup mata saat jalan hancur lebur. Kendaraan mereka yang diduga Over Dimensi Over Load (ODOL) adalah predator utama rusaknya aspal kita.
Ini bentuk ketidakadilan bagi warga yang setiap hari bertaruh nyawa di jalanan,” tegas Bambang kepada media.
Ia menyayangkan sikap para pelaku usaha yang seolah mengabaikan surat imbauan Camat Wampu Nomor: 551-384/TRANTIB/WP/IX/2023. Menurutnya, imbauan tersebut dianggap angin lalu karena minimnya kesadaran kolektif pengusaha untuk menjaga aset daerah.
*Pemkab Langkat Diminta Proaktif*
Selain menyasar pengusaha, KNPI Wampu juga mengkritik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Langkat yang dinilai lamban merespons kerusakan jalan yang kini mulai merembet ke pelosok desa.
“Kami mendesak Pemkab Langkat untuk hadir secara nyata. Jangan menunggu viral atau ada aksi massa baru bergerak. Satgas Peduli Wampu harus lebih vokal menekan pemerintah agar wilayah kita tidak dianaktirikan dalam hal pembangunan dan pengawasan,” lanjutnya.
*Desak Razia Tanpa Pandang Bulu*
Sebagai langkah konkret, KNPI Wampu meminta Satlantas Polres Langkat dan Dinas Perhubungan (Dishub) Langkat untuk bertindak tegas dan tidak melakukan pembiaran terhadap truk-truk bermuatan berlebih.
“Kami minta aparat bertindak tegas. Lakukan razia tanpa pandang bulu! Jangan ada ‘main mata’ dengan oknum pengusaha. Jika aturan berat muatan dilanggar, sikat sesuai hukum yang berlaku,” tegas Bambang.
*Seruan Pengawasan Publik*
Menutup pernyataannya, Bambang mengajak seluruh elemen masyarakat dan Satgas Peduli Wampu untuk bersikap kritis. Ia mendorong warga untuk melakukan pengawasan terbuka, termasuk mendokumentasikan aktivitas perusahaan yang melanggar aturan muatan.
“Jika pengusaha tidak punya nurani untuk merawat, maka kekuatan rakyat melalui kritik dan pengawasan adalah cara untuk memaksa mereka bertanggung jawab,” pungkasnya.
KNPI Wampu berharap kritik ini menjadi evaluasi bagi pengusaha dan pemerintah daerah agar tercipta sinergi yang nyata antara pembangunan infrastruktur, penegakan hukum, dan kesejahteraan warga Wampu.
(Red)
