GAYO LUES — Pengelolaan belanja hibah Pemerintah Kabupaten Gayo Lues tahun anggaran 2025 kembali dipertanyakan setelah Badan Pemeriksa Keuangan menemukan tujuh paket hibah barang pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang disalurkan kepada instansi vertikal tanpa dilengkapi dokumen pertanggungjawaban wajib. Temuan itu bukan sekadar kesalahan administrasi, melainkan persoalan yang membuka peluang penyalahgunaan atas belanja hibah dan melanggar peraturan perundang-undangan secara berlapis, mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, hingga peraturan bupati yang dibuat sendiri oleh pemerintah daerah.
Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2025, anggaran Belanja Hibah mencapai Rp25.116.413.501 dengan realisasi sebesar Rp23.364.673.920 atau 93,03 persen dari anggaran. Di tengah realisasi yang terlihat tinggi itu, BPK menemukan penyaluran hibah barang pada Dinas Perkim atas tujuh paket pekerjaan tidak dilengkapi dengan Proposal dari penerima, Surat Keputusan Bupati, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Tanggung Jawab, dan Berita Acara Serah Terima.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketujuh paket itu adalah Pembangunan Rumah Dinas Pegawai Kejaksaan Negeri Gayo Lues sebanyak 3 unit dengan anggaran Rp920.000.000 dan realisasi Rp909.376.000, Pembangunan MAKO Polsek Dabun Gelang lanjutan dengan anggaran Rp644.000.000 dan realisasi Rp639.059.000, Pembangunan Kantor Persit KODIM 0113 Gayo Lues dengan anggaran Rp460.000.000 dan realisasi Rp454.153.000, Pembangunan Lapangan Tembak 100 meter KODIM 0113 Gayo Lues dengan anggaran Rp184.000.000 dan realisasi Rp183.649.000, Pembangunan Tempat Parkir Kompi 4 Batalyon C Pelopor dengan anggaran Rp184.000.000 dan realisasi Rp91.819.500, Pembangunan Gedung Satreskrim Polres Gayo Lues dengan anggaran Rp736.000.000 dan realisasi Rp730.016.000, serta Pembangunan Pagar Kantor Polisi Militer Kabupaten Gayo Lues dengan anggaran Rp186.000.000 dan realisasi Rp92.804.000. Total pagu ketujuh paket tersebut mencapai sekitar Rp3,31 miliar dengan realisasi sekitar Rp3,10 miliar.
Secara hukum, belanja hibah tidak boleh dipahami sebagai bantuan yang bisa diberikan begitu saja. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menegaskan belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus. Ketentuan itu juga menegaskan belanja hibah dianggarkan dalam APBD sesuai kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Artinya, hibah kepada instansi vertikal pun harus diuji terlebih dahulu, apakah benar-benar menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah, apakah peruntukannya sudah spesifik, apakah tidak wajib dan tidak mengikat, dan apakah tidak mengorbankan belanja wajib yang menjadi kebutuhan masyarakat. Pemberian hibah sendiri ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
Pengujian itu semakin ketat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Permendagri tersebut mengatur hibah pada Pasal 294 sampai Pasal 302, termasuk keharusan penerima mengajukan proposal permohonan hibah disertai dokumen pendukung dan keharusan hibah dituangkan dalam NPHD yang sekurang-kurangnya memuat ketentuan mengenai tujuan, besaran, tata cara penyaluran, penggunaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban. Dalam praktiknya, penyaluran dana hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD antara kepala daerah dan penerima hibah, dan NPHD wajib memuat secara rinci tujuan pemberian hibah, besaran dana, tata cara penyaluran, penggunaan, hingga mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban.
Aturan turunan di daerah justru mempertegas kewajiban itu. Berdasarkan Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 28 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, khususnya Pasal 15, penyaluran atau penyerahan hibah dari pemerintah kabupaten kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD. Artinya, tanpa NPHD, tidak ada dasar hukum yang sah untuk menyerahkan hibah, apalagi mencairkan dananya.
Fakta yang ditemukan BPK justru sebaliknya. Dari tujuh paket belanja hibah tersebut, hanya hibah Pembangunan Pagar Kantor Polisi Militer Kabupaten Gayo Lues yang sudah dilengkapi dengan NPHD dan Pakta Integritas, namun tetap tidak dilengkapi dengan Proposal dari penerima, SK Bupati, Surat Pernyataan Tanggung Jawab, dan BAST. Enam paket lainnya sama sekali tidak memiliki kelengkapan dokumen tersebut. Dengan kata lain, enam proyek fisik untuk kejaksaan, kepolisian, dan TNI itu dikerjakan dan dibayar dengan uang daerah tanpa perjanjian hibah yang sah, tanpa keputusan bupati, tanpa proposal resmi dari penerima, dan tanpa berita acara serah terima yang membuktikan barang atau bangunan itu benar-benar telah diserahkan.
Kondisi ini juga bertabrakan dengan ketentuan pengelolaan barang milik daerah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, pada intinya mengharuskan setiap barang milik daerah yang diperoleh dari APBD dicatat, ditatausahakan, dan jelas status kepemilikannya. Tanpa BAST, status kepemilikan aset menjadi menggantung. Tidak jelas apakah bangunan itu tercatat sebagai aset Pemerintah Kabupaten Gayo Lues atau sebagai aset instansi vertikal penerima. Dalam tata kelola keuangan daerah, ketidakjelasan seperti itu rawan memicu pencatatan aset ganda, aset yang tidak tercatat, bahkan hilangnya aset daerah. Publik pun tidak bisa memastikan apakah bangunan yang dibiayai APBD itu benar-benar menjadi milik daerah, menjadi milik instansi penerima, atau justru tidak tercatat di mana-mana.
Pertanyaan berikutnya adalah soal prioritas dan kelayakan hibah itu sendiri. Mengapa APBD Gayo Lues yang masih harus membiayai kebutuhan dasar masyarakat seperti jalan, air bersih, perumahan rakyat, pendidikan, dan kesehatan, justru dialokasikan untuk membangun rumah dinas kejaksaan, kantor persit, lapangan tembak, tempat parkir Brimob, hingga gedung Satreskrim. Instansi vertikal tersebut memiliki jalur anggaran sendiri dari APBN. Pemerintah daerah wajib menjelaskan dengan terbuka atas dasar apa hibah kepada instansi vertikal itu dinilai lebih mendesak dibandingkan kebutuhan masyarakat Gayo Lues, siapa yang mengusulkan, dan bagaimana proses verifikasi kelayakannya dilakukan sebelum anggaran disetujui. Tanpa penjelasan itu, hibah tersebut sulit dikatakan memenuhi asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.
BPK dalam pemeriksaannya menyimpulkan permasalahan tersebut mengakibatkan penyaluran hibah pada Dinas Perkim dan Dinas Pemuda dan Olahraga membuka peluang terjadinya penyalahgunaan atas Belanja Hibah. Penyebabnya, menurut BPK, adalah Kepala Dinas Perkim dan Kepala Dispora tidak mengawasi dan mengendalikan Belanja Hibah yang menjadi tanggung jawabnya, serta Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Perkim dan Dispora dalam melakukan verifikasi atas kelengkapan dokumen pengajuan dan pertanggungjawaban hibah belum menaati ketentuan.
Di sinilah muncul kejanggalan yang juga harus dipertanyakan. Dalam rincian temuan yang dipublikasikan, objek yang dibahas secara spesifik dan didukung tabel adalah Dinas Perkim. Namun pada bagian akibat dan penyebab, nama Dinas Pemuda dan Olahraga tiba-tiba muncul tanpa ada data pendukung atau tabel rincian untuk Dispora di bagian atas. Kondisi itu menimbulkan kesan kesimpulan BPK dikutip secara mentah dari Laporan Hasil Pemeriksaan yang menggabungkan temuan dua dinas sekaligus, tanpa pemilahan yang jelas. Publik berhak mendapatkan penjelasan terpisah: berapa nilai hibah bermasalah di Dispora, untuk siapa, dan dokumen apa saja yang tidak lengkap, agar tidak terjadi generalisasi temuan yang justru mengaburkan tanggung jawab masing-masing dinas.
Kejanggalan lain yang tidak kalah penting adalah masih adanya perbedaan penyebutan regulasi yang menjadi rujukan. Dalam dokumen pemeriksaan yang menjadi sumber temuan ini, aturan yang dikutip adalah Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2021. Perbedaan penyebutan nomor peraturan dalam pembahasan publik harus diluruskan, karena kepastian hukum dalam temuan BPK bergantung pada ketepatan rujukan regulasinya. Jika rujukan regulasinya saja tidak konsisten, bagaimana publik bisa yakin bahwa proses verifikasi dan tindak lanjut temuan akan dilakukan secara cermat.
Temuan ini juga memperlihatkan lemahnya pengendalian internal dari hulu hingga hilir. PPTK yang seharusnya menjadi garda pertama verifikasi dokumen justru meloloskan pengajuan tanpa Proposal, tanpa SK Bupati, tanpa NPHD, dan tanpa BAST. Kepala dinas yang seharusnya mengendalikan belanja hibah dinilai tidak mengawasi. Sementara itu, pencairan tetap berjalan. Rantai pengawasan yang seharusnya berlapis itu ternyata putus di semua titik, dan uang daerah sebesar Rp3,1 miliar tetap mengalir.
Karena itu, persoalan ini tidak bisa ditutup dengan dalih dokumen akan dilengkapi belakangan. Dokumen seperti Proposal, SK Bupati, NPHD, dan BAST bukan sekadar pelengkap administrasi, melainkan syarat sah yang harus ada sebelum hibah disalurkan. Melengkapi dokumen setelah bangunan berdiri dan dana cair tidak menghapus pelanggaran prosedur, dan tidak menjawab pertanyaan tentang legalitas penyaluran sejak awal. Kewajiban menindaklanjuti temuan BPK pun sudah diatur tegas dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, di mana pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, dan dalam hal ditemukan unsur pidana, BPK wajib melaporkannya kepada instansi penegak hukum yang berwenang. Pemerintah Kabupaten Gayo Lues wajib membuka seluruh dokumen hibah tersebut, menjelaskan status aset ketujuh bangunan itu, menindaklanjuti rekomendasi BPK secara terukur dalam batas waktu yang ditentukan undang-undang, serta memastikan tidak ada lagi hibah yang cair tanpa dasar hukum.
Jika tidak ada penjelasan terbuka dan pertanggungjawaban yang jelas, temuan BPK ini hanya akan menjadi catatan tahunan yang berulang. Padahal yang dipertaruhkan bukan hanya tertib administrasi, melainkan kepercayaan publik bahwa APBD benar-benar dikelola untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk membangun fasilitas instansi vertikal dengan cara yang melanggar aturan yang dibuat sendiri oleh pemerintah daerah, sebagaimana tercantum dalam LHP LKPD BPK Nomor 21.A/T/LHP/DJPKN-V.BAC/PPD.01/07/2026 yang dipublikasikan pada 16 Oktober 2026. (TIM MEDIA)
