LANGKAT_WI ||Dugaan keracunan makanan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi perhatian di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Kali ini, sekitar tujuh siswa Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) Rantau Panjang, Desa Teluk Bakung, dilaporkan mengalami gangguan kesehatan setelah mengonsumsi makanan dari program tersebut.
Para siswa saat ini dikabarkan mendapatkan penanganan medis di RSU Tanjung Pura.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menanggapi kejadian tersebut, Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Pemuda Mahasiswa Peduli Indonesia Sumatera Utara (PW.IPMAPI Sumut), Muhammad Ihsan, M.Sos., turun langsung ke RSU Tanjung Pura untuk melihat kondisi para siswa yang diduga menjadi korban.
Berdasarkan informasi yang disampaikan salah seorang warga, nasi yang dibagikan kepada para siswa diduga sudah berlendir dan tidak layak dikonsumsi. Namun, kondisi makanan serta penyebab gangguan kesehatan para siswa tersebut masih perlu dipastikan melalui pemeriksaan dan pengujian laboratorium.
PW.IPMAPI Sumut mempertanyakan pengawasan dan penerapan standar keamanan pangan dalam pelaksanaan MBG, khususnya pada operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Serapuh Asli.
Menurut organisasi tersebut, program pemenuhan gizi bagi anak-anak harus dilaksanakan dengan mengutamakan kualitas makanan, kebersihan, keamanan pangan, serta pengawasan yang ketat.
“Program yang bertujuan meningkatkan gizi anak-anak jangan sampai justru menimbulkan persoalan kesehatan. Keselamatan dan keamanan pangan harus menjadi prioritas utama,” tegas Muhammad Ihsan.
Soroti Aspek Hukum dan Tanggung Jawab Pengelola
PW.IPMAPI Sumut juga menyoroti aspek hukum terkait keamanan pangan dan perlindungan anak.
Dalam hal ini, organisasi tersebut merujuk pada Pasal 28A dan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 mengenai hak hidup serta hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang.
Selain itu, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juga dinilai relevan untuk ditelaah apabila hasil penyelidikan menemukan adanya pelanggaran atau unsur kelalaian yang memenuhi ketentuan pidana.
PW.IPMAPI Sumut menegaskan bahwa penentuan pihak yang bertanggung jawab harus didasarkan pada hasil investigasi dan pembuktian sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Lima Tuntutan PW.IPMAPI Sumut
Atas dugaan kejadian tersebut, PW.IPMAPI Sumut menyampaikan lima tuntutan, yakni:
- Mendesak penutupan sementara SPPG Serapuh Asli, Kabupaten Langkat, sampai proses investigasi dan pemeriksaan keamanan pangan selesai dilakukan.
- Mendesak evaluasi dan pencopotan Kepala SPPG Serapuh Asli apabila terbukti melakukan kelalaian atau pelanggaran terhadap standar operasional.
- Mendesak Koordinator Wilayah SPPG Sumatera Utara dan Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi menyeluruh serta bertanggung jawab terhadap pengawasan pelaksanaan program.
- Mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan keracunan tersebut dan memproses pihak yang terbukti bertanggung jawab sesuai hukum.
- Mendesak pemeriksaan medis terhadap seluruh siswa yang terdampak, pengujian laboratorium terhadap sampel makanan, serta pemenuhan biaya pengobatan dan pemulihan korban oleh pihak yang bertanggung jawab sesuai hasil pemeriksaan.
Ketua PW.IPMAPI Sumut: Jangan Berhenti pada Klarifikasi
Muhammad Ihsan menegaskan pihaknya akan terus mengawal persoalan tersebut hingga ada kejelasan mengenai penyebab kejadian dan pertanggungjawaban pihak terkait.
“Kami tidak ingin persoalan ini hanya berakhir dengan klarifikasi dan permintaan maaf. Jika benar makanan yang dibagikan kepada anak-anak sudah tidak layak konsumsi, maka persoalan ini harus diusut secara serius,” tegasnya.
Ia juga meminta Koordinator Wilayah SPPG Sumatera Utara dan Badan Gizi Nasional segera mengambil langkah konkret dengan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap SPPG Serapuh Asli.
“Jangan menunggu muncul korban lebih banyak baru semua pihak bergerak. Kami meminta agar SPPG Serapuh Asli ditutup sementara sampai pemeriksaan selesai. Jika terbukti ada kelalaian, kepala SPPG harus dievaluasi dan diberikan tindakan sesuai ketentuan,” lanjutnya.
Lebih lanjut, Muhammad Ihsan menyampaikan bahwa PW.IPMAPI Sumut siap menggelar aksi demonstrasi secara damai dan konstitusional apabila tidak ada tindak lanjut nyata dari pihak terkait.
“Kami akan mengawal persoalan ini sampai ada kejelasan dan pertanggungjawaban. Anak-anak harus mendapatkan perlindungan. Program Makan Bergizi Gratis harus benar-benar menjamin kualitas gizi dan keamanan makanan bagi para penerimanya,” pungkasnya.
Hingga berita ini disusun, penyebab pasti gangguan kesehatan yang dialami para siswa masih memerlukan pemeriksaan lebih lanjut. Konfirmasi dari pihak pengelola SPPG Serapuh Asli, BGN, serta instansi terkait juga diperlukan untuk memperoleh penjelasan yang berimbang.(***)
