Waspadaindonesia.com | BANDA ACEH — Ketua Umum Partai Perjuangan Aceh (PPA), Prof. Adjunct Dr. Marniati, M.Kes, menegaskan bahwa sektor pendidikan tidak boleh terabaikan meskipun Aceh sedang dilanda bencana banjir di sejumlah wilayah. Ia meminta Gubernur Aceh dan jajaran pemerintah daerah memberi perhatian khusus terhadap keberlangsungan pendidikan anak-anak dan pelajar yang terdampak bencana.
Menurut Marniati, pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang menentukan masa depan Aceh. Karena itu, meskipun masyarakat tengah berada dalam situasi duka dan tekanan berat pascabencana, proses belajar mengajar tidak boleh ikut terhenti. “Kita boleh kehilangan harta benda, tetapi jangan sampai kehilangan semangat belajar dan generasi masa depan Aceh,” tegasnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menyoroti kondisi para siswa yang saat ini berada pada fase krusial pendidikan, mulai dari siswa SD dan SMP hingga SMA. Terutama bagi siswa SMA yang dalam waktu dekat akan menghadapi ujian akhir sekolah serta seleksi masuk perguruan tinggi negeri dan swasta, baik di dalam maupun luar negeri, pada periode Februari hingga Maret 2026.
Sebagai bentuk kepedulian nyata, PPA bersama Universitas Ubudiyah Indonesia (UUI) menyatakan kesiapan untuk berkolaborasi dengan pemerintah membuka sekolah darurat di wilayah pengungsian terdampak banjir. Sekolah darurat ini akan dilengkapi dengan tenda belajar, relawan guru, serta perlengkapan pendidikan dan alat tulis bagi siswa.
Marniati yang juga Ketua Yayasan Ubudiyah Indonesia dan pengurus Universitas Ubudiyah Indonesia menegaskan pihaknya siap bergandeng tangan dengan pemerintah dalam memberikan beasiswa pendidikan bagi siswa terdampak bencana. Langkah ini, menurutnya, merupakan bagian dari tanggung jawab sosial dunia pendidikan untuk memastikan tidak ada anak Aceh yang tertinggal akibat musibah.
Selain itu, PPA mendorong Dinas Pendidikan Aceh dan kabupaten/kota untuk memprioritaskan pemulihan fasilitas sekolah, termasuk pembersihan lumpur, perbaikan sarana belajar, serta pemindahan sementara lokasi belajar ke tempat yang lebih aman dari banjir. Langkah ini dinilai mendesak, terutama bagi siswa yang akan menghadapi ujian dan seleksi pendidikan lanjutan.
Sebagai langkah awal, PPA dijadwalkan membuka sekolah darurat pertama di Kabupaten Pidie Jaya pada 8 Januari mendatang. Saat ini, PPA telah melakukan koordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan Pidie Jaya dan pejabat terkait pada 17 Desember, serta berkoordinasi langsung dengan Bupati Pidie Jaya. “Mereka adalah calon sumber daya manusia Aceh. Jika pendidikan mereka terhenti, maka masa depan Aceh ikut terancam,” pungkas Marniati. [Redaksi]
