AMR Jakarta Desak Presiden PKS Al Muzzammil Yusuf, Copot Sementara Anggota DPR RI Fraksi PKS Dapil Riau ll, Syahrul Aidi Ma’azat

ROSBINNER HUTAGAOL

- Redaksi

Minggu, 15 Februari 2026 - 13:04 WIB

50161 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta, baranewsriau.com – Aliansi Mahasiswa Riau Jakarta (AMR Jakarta) secara resmi telah menyampaikan laporan pengaduan masyarakat kepada KPK RI terkait dugaan penyimpangan penyaluran dan pemanfaatan program Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Provinsi Riau. Minggu (15/02/2026).Laporan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Umum AMR Jakarta, Rahmat Pratama, sebagai bentuk tanggung jawab moral sekaligus partisipasi aktif masyarakat sipil dalam mengawal integritas pengelolaan keuangan negara.

Dalam laporan itu, AMR Jakarta menyebut nama Syahrul Aidi Ma’azat, Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Daerah Pemilihan Riau II, yang dalam berbagai pemberitaan, pernyataan publik, serta diskursus masyarakat kerap dikaitkan dengan program bantuan APBN di wilayah Riau.

Rahmat Pratama menegaskan bahwa penyebutan nama tersebut bukan merupakan vonis hukum, melainkan bagian dari penyampaian fakta sosial yang telah berkembang di ruang publik dan karenanya perlu diklarifikasi secara resmi oleh aparat penegak hukum.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kami menegaskan bahwa ini adalah laporan dugaan. Kami tidak menghakimi siapa pun. Justru kami mendorong KPK untuk melakukan klarifikasi, penyelidikan, dan pengujian kebenaran secara objektif agar semua pihak mendapat kejelasan hukum,” ujar Rahmat Pratama.

Pasca pelaporan ke KPK RI, AMR Jakarta secara tegas mendesak Presiden PKS, Al Muzzammil Yusuf, untuk segera melakukan pencopotan sementara terhadap Syahrul Aidi Ma’azat sebagai Anggota DPR RI hingga proses hukum memperoleh kejelasan.

Rahmat Pratama menilai langkah tersebut penting sebagai bentuk tanggung jawab etik partai politik kepada publik.

“Kami tidak sedang menghakimi. Tapi demi menjaga kepercayaan rakyat dan marwah lembaga legislatif, kami meminta Presiden PKS bersikap tegas dengan mencopot sementara yang bersangkutan sampai proses hukum selesai,” tegas Rahmat.

Baca Juga :  JAKA MARHAEN,SH : " Dugaan Tindak Pidana Narkoba dan Kematian Tidak Wajar Anggota Polsek, Diduga Melibatkan Oknum Kanit Narkoba dan Buser Polres Rohil. "

Menurut AMR Jakarta, sikap tegas partai justru akan menunjukkan komitmen terhadap pemberantasan korupsi dan melindungi institusi politik dari spekulasi liar di tengah masyarakat.

AMR Jakarta menyoroti adanya klaim penyaluran dana APBN dalam jumlah besar—bahkan disebut mencapai ratusan miliar rupiah—untuk berbagai program di Provinsi Riau, khususnya Kabupaten Kampar dan sekitarnya, meliputi:

* Program pemberdayaan desa

* Penguatan BUMDes

* Bantuan kelompok tani

* Bantuan alat dan sarana produksi

Namun hingga kini, AMR Jakarta menilai tidak terdapat informasi publik yang jelas dan mudah diakses mengenai:

* Kementerian atau lembaga sumber anggaran

* Tahun serta pos APBN

* Skema administratif penyaluran

* Mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban penggunaan dana

Ketiadaan transparansi ini dinilai membuka ruang manipulasi administrasi serta berpotensi terjadi penyalahgunaan kewenangan.

Berdasarkan keterangan masyarakat di tingkat akar rumput, AMR Jakarta menerima informasi bahwa bantuan yang secara administratif tercatat sebesar Rp50.000.000 per kelompok diduga hanya direalisasikan sekitar Rp40.000.000.

Fakta-fakta yang menjadi perhatian antara lain:

* Dokumen dan kwitansi tetap mencantumkan angka penuh

* Tidak terdapat penjelasan resmi mengenai dasar hukum pemotongan

* Pola serupa disebut terjadi di lebih dari satu desa

Kondisi ini mengindikasikan potensi ketidaksesuaian antara dokumen administrasi dan realisasi di lapangan, yang dapat merugikan keuangan negara sekaligus masyarakat penerima manfaat.

AMR Jakarta juga menerima laporan bahwa sejumlah bantuan alat produksi:

* Tidak dikelola secara kolektif oleh kelompok penerima

* Diduga berada di bawah penguasaan pihak tertentu

* Ditempatkan di lokasi yang tidak sesuai tujuan program

Situasi ini menimbulkan dugaan bahwa bantuan negara tidak sepenuhnya dimanfaatkan untuk kepentingan publik sebagaimana mestinya.

Baca Juga :  Olahraga Go Sprint Go Green Seri VII Terus Meningkat, Ditlantas Polda Riau Dorong Generasi Sehat dan Cinta Lingkungan

Dalam proses distribusi bantuan, AMR Jakarta menemukan dugaan keterlibatan pihak-pihak perantara yang diduga:

* Mengatur teknis penyaluran

* Mempengaruhi daftar penerima manfaat

* Memiliki kedekatan struktural maupun personal dengan pihak tertentu

Praktik ini dinilai berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, kolusi, serta penyalahgunaan akses kekuasaan.

Akibat berbagai dugaan tersebut, AMR Jakarta menilai bahwa program negara yang seharusnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan memperkuat ekonomi kelompok tani justru:

* Tidak memberikan dampak optimal

* Menimbulkan kekecewaan masyarakat

* Menggerus kepercayaan publik terhadap institusi negara dan wakil rakyat

Rahmat Pratama menegaskan bahwa ketika nama seorang pejabat publik berulang kali dikaitkan dengan dugaan penyimpangan dana negara, persoalan tersebut tidak lagi bersifat personal, melainkan menyangkut integritas demokrasi dan supremasi hukum.

Melalui laporan ini, AMR Jakarta meminta KPK RI untuk:

1. Melakukan klarifikasi awal dan pengumpulan data atas seluruh informasi yang berkembang di masyarakat

2. Menjalankan penyelidikan secara independen, objektif, dan profesional apabila ditemukan indikasi yang cukup

3. Mendorong keterbukaan data anggaran serta mekanisme penyaluran bantuan sebagai langkah pencegahan korupsi

4. Menjamin seluruh proses hukum berjalan transparan, akuntabel, dan bebas dari intervensi politik

AMR Jakarta menegaskan bahwa laporan ini merupakan bentuk partisipasi aktif masyarakat sipil dalam mengawal pengelolaan keuangan negara.

“Kami percaya klarifikasi dan penegakan hukum yang tegas justru akan melindungi semua pihak—baik masyarakat, institusi negara, maupun individu yang disebut—dari spekulasi, fitnah, dan penyalahgunaan informasi. Tujuan kami satu: memastikan uang rakyat benar-benar kembali kepada rakyat,” pungkas Rahmat Pratama.

 

Sumber: Ketua Umum Aliansi Mahasiswa Riau (AMR)

(Ros.H)

Berita Terkait

LPM Kota Pekanbaru Bagikan 5000 Masker untuk Warga Terdampak Asap
Siswa SMAN 1 Pekanbaru Masuk First Team Good Day 2026 Riau
Tekankan Integritas, Kapolda Riau Minta Pelayanan Cepat Tanpa Viral
Pimpin Sertijab Kasat Reskrim, Kapolresta Pekanbaru Tekankan Hukum Berkeadilan
Hulubalang LAMR Lepas Herry Heryawan dengan Adat Melayu
Sidang Gugatan Mobil Senia di PN Pekanbaru Ruang Wirjono Projodikoro Ditunda
Ditlantas Polda Riau Bahas Andalalin Resto Sanjaya Nusantara Demi Kelancaran 
Ajak Jadi Pelopor Keselamatan, Ditlantas Bersama Jasa Raharja Sosialisasi di Rumbai

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 05:25 WIB

Prof DR Sutan Nasomal : Dunia Terancam Krisis. Amerika Down Selama 2 Hari Tutup Penerbangan Serta Tutup Bank Amerika dan Banyak Negara Stok Makanan untuk 5 Tahun

Sabtu, 21 November 2026 - 05:06 WIB

Prof Dr Sutan Nasomal Pakar Hukum Internasional Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia : Ucapkan Selamat atas Terpilihnya Syamsul Bahri CFLE sebagai Ketua Umum GWI

Sabtu, 21 November 2026 - 05:01 WIB

Green Policing di SMKN 2 Sigli, Polres Pidie Ajak Generasi Muda Peduli Lingkungan Lewat Aksi Bersih dan Tanam Pohon

Jumat, 20 November 2026 - 22:36 WIB

40 Generasi Muda PSMTI Disambut Bidal Melayu di Balai Adat

Kamis, 19 November 2026 - 02:54 WIB

Tim Anti Bandit Jatanras Polres Simalungun Profesional, Berintegritas, dan Humanis, Pencuri Kantor Dinas Ketahanan Pangan Diringkus

Kamis, 19 November 2026 - 02:44 WIB

Kumpul Bersama Masyarakat Kapolres Pakpak Bharat Ajak Warga Masyarakat PB Boang Jaga Kamtibmas Dukung Ketapang Dan Tertib Berlalulintas.

Rabu, 18 November 2026 - 09:18 WIB

MUSCABLUB KE-V DPC APDESI LANGKAT DIGELAR 23 NOVEMBER 2026, PERKUAT KONSOLIDASI DAN REGENERASI KEPEMIMPINAN

Selasa, 17 November 2026 - 18:34 WIB

Pemilihan Penghulu di Perkebunan Siarangarang Dinilai Cacat Aturan, Calon Nomor Urut 3 dan 2 Minta hitung Ulang Surat Suara

Berita Terbaru