MEDAN. Lembaga Masyarakat Penjaga Sumatera Utara (MPSU) mendesak jajaran Kepolisian Polrestabes Medan untuk segera menindaklanjuti dan memeriksa dugaan keberadaan gudang penyimpanan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bersubsidi yang berlokasi di Jalan Damar Wulan, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan.
Desakan ini disampaikan atas kekhawatiran masyarakat terhadap praktek penimbunan BBM bersubsidi yang merugikan negara serta berdampak pada kelangkaan solar bagi masyarakat yang berhak.
Kepada awak Media , Rabu , 11 Agustus 2026 melalui handphon seluler milik nya, Mulya Koto sang Aktivis Vokal Sumatera Utara yang juga Ketua Lembaga MPSU meminta aparat Kepolisian bertindak tegas, profesional, dan transparan dalam melakukan penyelidikan serta menyegel lokasi apabila terbukti terjadi aktivitas ilegal di gudang tersebut. Penindakan ini dinilai penting demi menjaga stabilitas pasokan BBM dan memberikan efek jera kepada oknum penimbun.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
” Penyalahgunaan BBM bersubsidi merupakan pelanggaran berat terhadap hukum yang berlaku di Indonesia ” Ungkap Mulya Koto.
Masih kata Mulya Koto Praktik ilegal ini secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas) sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
Sebelum menutup konfirmasi nya Mulya Koto akan menyurati Polrestabes Medan terkait temuan Gudang Solar Subsidi di Damar Wulan Sampali ” Milik Napit alias Hendrik ” yang sangat meresahkan dan merugikan Negara
” Selain menyurati Polrestabes Medan, saya atas nama Pimpinan Lembaga MPSU akan melakukan aksi damai agar temuan ini di proses dan para pelaku nya dihukum sesuai perundang-undangan yang berlaku di Indonesia ini “Pungkas Mulya Koto
Berdasarkan Pasal 55 UU Migas, setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).
Lembaga MPSU berharap Polrestabes Medan dapat segera turun ke lapangan dan memberikan kepastian hukum atas informasi serta keluhan yang disampaikan demi kepentingan publik. (*)
