Pringsewu – Dewan Pimpinan Cabang Lembaga Swadaya Masyarakat Trinusa Pringsewu secara resmi menyampaikan surat konfirmasi kepada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setempat. Langkah ini diambil untuk meminta penjelasan rinci dan bukti pertanggungjawaban terkait alokasi dana perjalanan dinas pada tahun anggaran 2025 yang disebutkan mencapai sekitar 12 miliar rupiah, angka yang dinilai cukup besar dan mengundang pertanyaan dari kalangan masyarakat.
Ketua DPC LSM Trinusa Pringsewu, Abdul Manaf, menjelaskan bahwa surat ini berisi permintaan informasi meliputi rincian jenis perjalanan, tujuan, peserta, jangka waktu, serta manfaat nyata yang diperoleh bagi pembangunan daerah dari setiap perjalanan yang didanai. Pihaknya juga menanyakan kesesuaian alokasi tersebut dengan kebijakan efisiensi anggaran yang telah dicanangkan pemerintah pusat guna memastikan tidak ada pemborosan atau penyalahgunaan keuangan daerah.
“Angka sebesar itu tentu menjadi sorotan, apalagi di tengah upaya penghematan anggaran agar dana bisa dialihkan ke sektor-sektor yang lebih dibutuhkan seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur. Kami tidak bermaksud menuduh, namun sebagai bagian dari pengawasan sosial, kami berhak dan wajib memastikan setiap rupiah uang rakyat digunakan secara tepat, sah, dan bermanfaat,” ungkap Abdul Manaf, Senin (27/4/2026).
Lebih lanjut ia menyatakan bahwa informasi ini menjadi hak publik, sehingga jawaban dan dokumen pendukung yang diminta diharapkan disusun secara jelas, terbuka, dan dapat diakses oleh masyarakat luas. Apabila ditemukan hal-hal yang tidak sesuai ketentuan atau kurang dipertanggungjawabkan, pihaknya berjanji tidak akan tinggal diam dan akan melaporkannya ke lembaga berwenang agar ditindaklanjuti sesuai aturan hukum yang berlaku.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Hingga saat ini, Sekretariat DPRD Pringsewu belum memberikan tanggapan resmi. Namun pihaknya menyatakan telah menerima surat tersebut, Masyarakat pun berharap langkah ini dapat memperkuat transparansi pengelolaan keuangan daerah serta memastikan wakil rakyat benar-benar bekerja demi kepentingan umum.
(Redaksi)
