SOPPENG, — Kasus penghinaan terhadap Andi Mul Makmun, Ketua Ikatan Wartawan Online (IWO) Soppeng, kini bergulir di Polres Soppeng.
Kepala Bahagian Hukum IWO Soppeng, Mustakim SH, mengkonfirmasi bahwa pihaknya telah menerima surat dari Reskrim Polres Soppeng dengan nomor B/567/RES/1.14/2024/RESKRIM terkait penyelidikan.
Mustakim memaparkan, kasus ini bermula dari laporan Andi Mul Makmun tentang dugaan tindak pidana penghinaan oleh seorang lelaki (A) yang merasa terganggu oleh berita tentang tambang di Mapolres Soppeng pada tanggal 20 Desember 2024.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Berita tersebut berjudul “Diduga Tak Kantongi Izin, Tambang di Laempa Tetap Eksis” yang diterbitkan oleh media online (Wartasulsel.id) pada 18 Juni 2024.
“Kasus ini menjadi prioritas IWO Soppeng dan akan terus diikuti perkembangannya”. imbuh Mustakim.
Sementara itu, Kasatreskrim Polres Soppeng, Iptu. Nurman SH. MH, membenarkan bahwa kasus tersebut dalam tahap penyelidikan dan telah mencapai tahap SP2HP. kata Nurman.
Sementara, pelapor, Andi Mull Makmun, ketika ditanya terkait kemungkinan adanya upaya damai, atau Restorative Justice (RJ), mengaku tidak akan ada upaya damai.
“Biarlah kasus ini lanjut, agar menjadi efek jera bagi semua pihak, saya tidak akan terima upaya mediasi damai atau RJ, ini demi menjaga wibawa profesi wartawan,” tegas Mul Makmun.
“Kasus ini menimbulkan perdebatan tentang kebebasan pers dan hak-hak wartawan. IWO Soppeng dan organisasi pers lainnya mendukung Andi Mul Makmun dan menuntut keadilan. Dan Menantikan siapa dalang atas insiden tersebut”.
Wartawan juga meminta izin Tambang mineral di Laempa yang membuat Asramil gerah, diperiksa, terkait izin penambangan, pemakaian solar, serta dampak lingkungan yang ditimbulkan, meski sudah tidak beroperasi lagi, tapi pernah melakukan aktivitas penambangan”.
Apakah kegiatan penambangan dì laempa ini, sudah sesuai Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penambangan serta Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, juga Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 104 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Kegiatan Usaha Pertambangan. (*)
