TANAH KARO, Sumatera Utara — Viral di media sosial dan sejumlah unggahan yang menyinggung dugaan pungutan di kawasan Pemandian Air Panas Doulu, Kabupaten Karo, memunculkan sorotan luas dari publik. Di tengah ramainya perbincangan itu, Wakil Pimpinan Redaksi AgaraNws.com, Lia Hambali, menyampaikan klarifikasi tegas agar foto maupun keberadaannya di lokasi tidak dikaitkan dengan dugaan pungutan yang sedang menjadi bahan pembicaraan masyarakat.
Lia menegaskan bahwa dirinya memang berada di lokasi saat suasana ramai terjadi. Namun, kehadirannya semata-mata dalam kapasitas sebagai jurnalis yang sedang menjalankan tugas peliputan. Menurut dia, posisi dan perannya di tempat kejadian tidak memiliki hubungan apa pun dengan dugaan pungutan yang kini beredar luas di ruang digital.
“Saya menyampaikan kepada seluruh masyarakat agar tidak melibatkan foto-foto saya dalam dugaan pungutan tersebut. Kebetulan saya berada di lokasi sebagai jurnalis dan menjalankan tugas peliputan. Kehadiran saya tidak ada kaitannya dengan persoalan yang sedang viral,” ujar Lia Hambali.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Klarifikasi ini muncul setelah sejumlah foto dirinya beredar di media sosial dan dinilai berpotensi menimbulkan persepsi yang keliru di tengah publik. Dalam beberapa unggahan, Lia terlihat berada di lokasi, termasuk dalam satu dokumentasi saat memegang telepon genggam. Bagi sebagian warganet, potongan gambar seperti itu mudah ditafsirkan secara serampangan, apalagi ketika dipadukan dengan narasi yang belum terverifikasi. Situasi inilah yang menurut Lia perlu segera diluruskan agar tidak berkembang menjadi kesimpulan yang menyesatkan.
Ia menjelaskan, foto yang memperlihatkan dirinya memegang telepon genggam merupakan dokumentasi biasa saat berada di lapangan. Aktivitas tersebut, kata dia, sama sekali bukan bagian dari tindakan yang berkaitan dengan dugaan pungutan maupun persoalan yang melibatkan pengunjung. Dalam kerja jurnalistik, penggunaan telepon genggam di lokasi peristiwa merupakan hal yang lumrah, baik untuk mencatat informasi, berkomunikasi dengan narasumber dan redaksi, maupun mendokumentasikan perkembangan situasi.
Lia juga mengingatkan bahwa derasnya arus informasi di media sosial kerap membuat batas antara fakta, opini, dan asumsi menjadi kabur. Dalam konteks peristiwa yang sedang ramai dibicarakan, ia menilai publik perlu lebih berhati-hati agar tidak mudah mempercayai informasi yang belum jelas sumber dan kebenarannya. Menurut dia, setiap informasi semestinya diverifikasi terlebih dahulu sebelum disebarluaskan atau dijadikan dasar untuk menilai seseorang.
“Saya menghimbau masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi yang belum tentu kebenarannya. Setiap informasi harus diverifikasi terlebih dahulu agar tidak menimbulkan fitnah dan merugikan pihak lain,” katanya.
Pernyataan itu sekaligus menyoroti persoalan yang lebih luas, yakni kecenderungan sebagian pengguna media sosial menarik kesimpulan hanya dari potongan foto, video singkat, atau narasi yang belum diuji. Dalam banyak kasus, seseorang yang kebetulan berada di lokasi peristiwa dapat dengan cepat terseret ke dalam pusaran opini publik, meski kehadirannya tidak berkaitan dengan substansi masalah. Risiko seperti ini semakin besar ketika unggahan viral dibagikan berulang-ulang tanpa konteks yang utuh.
Di lapangan, keberadaan jurnalis di lokasi peristiwa pada dasarnya merupakan bagian dari fungsi pers untuk mencari, mengumpulkan, dan menyampaikan informasi kepada publik. Kehadiran wartawan justru dibutuhkan agar fakta yang berkembang dapat dicatat secara lebih utuh dan tidak semata bergantung pada potongan informasi dari media sosial. Karena itu, Lia menilai penting bagi masyarakat untuk membedakan antara pihak yang menjalankan tugas peliputan dengan pihak yang benar-benar terlibat dalam persoalan yang sedang dipersoalkan.
Klarifikasi ini juga menjadi penting karena persoalan yang viral tidak hanya berdampak pada nama baik individu, tetapi juga dapat memengaruhi kepercayaan publik terhadap profesi dan proses pencarian fakta itu sendiri. Jika foto seorang jurnalis diseret ke dalam narasi yang tidak tepat, maka bukan hanya individu yang dirugikan, melainkan juga ruang publik yang tercemar oleh informasi yang tidak akurat. Dalam jangka panjang, situasi seperti ini dapat memperkeruh upaya penelusuran fakta yang semestinya dilakukan secara tenang, objektif, dan bertanggung jawab.
Lia meminta masyarakat lebih bijak dalam menyikapi setiap informasi yang beredar, terutama yang berkaitan dengan peristiwa yang masih membutuhkan pendalaman. Ia mengingatkan bahwa asas praduga tak bersalah harus tetap dijunjung, dan proses klarifikasi perlu dihormati agar publik tidak terjebak dalam penghakiman sepihak.
“Mari bersama-sama bijak dalam menggunakan media sosial. Jangan sampai foto seseorang digunakan untuk menggiring opini yang belum tentu sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Kebenaran harus didasarkan pada data dan fakta, bukan asumsi maupun prasangka,” tutup Lia Hambali.
Di tengah cepatnya penyebaran informasi, klarifikasi ini menjadi pengingat bahwa satu foto tidak selalu menjelaskan keseluruhan peristiwa. Di balik gambar yang beredar, selalu ada konteks yang harus dipahami, fakta yang harus diperiksa, dan kehati-hatian yang wajib dijaga. Ketika ruang digital dipenuhi opini yang berkejaran lebih cepat daripada verifikasi, publik justru dituntut semakin cermat agar tidak ikut memperpanjang kabar yang keliru. Pada akhirnya, menjaga akurasi informasi bukan hanya tanggung jawab jurnalis, melainkan juga tanggung jawab bersama sebagai pengguna ruang publik.(RED)
